NERACA

Jakarta – Terus menurunnya harga minyak dunia di pasaran, memaksa pemerintah harus menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan harga gas. Namun sayangnya, penurunan harga yang kedua kali ini belum menyentuh penurunan harga solar. Maka agar tidak membebankan daya beli masyarakat dan biaya lebih tinggi terhadap industri, pemerintah di desak oleh sejumlah fraksi di Komisi VII DPR RI untuk menurunkan harga solar dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.000 per liter.

Fraksi Gerindra adalah salah satu yang memberikan pandangan sebaiknya, harga solar diturunkan menjadi Rp 6.000 per liter. Menurut Fraksi Gerindra, angka Rp 6.000 itu tidak merugikan PT Pertamina, tapi juga tidak membebani APBN. Hal senada juga disampaikan fraksi PKS dan fraksi PKB yang juga meminta pemerintah untuk menurunkan harga solar menjadi Rp 6.100 per liter.

Menanggapi permintaan dari parlemen, Menteri ESDM Sudirman Said belum bisa memberikan jawaban. Menurut dia, jika solar dibanderol dengan harga bawah Rp 6.000 per liter, maka pemerintah tidak ada ruang untuk mendapatkan cadangan.

Namun menurut Ketua Komisi VII DPR-RI, Kardaya Warnika, apa yang diminta parlemen adalah penurunan solar. "Kita tidak bicara Rp 6.000 sebagai batas bawah. Kita minta (harga solar) diturunkan," kata Wardaya di Jakarta, Selasa (3/2).

Sementara anggota Komisi VII DPR-RI, Supratman Andi Agtas menambahkan, mayoritas fraksi di Komisi VII DPR-RI sependapat jika pemerintah menurunkan harga solar. Parlemen sudah sepakat untuk menaikkan alpha dari Rp 700 per liter menjadi Rp 1.000 per liter untuk solar,”Intinya kita mau kenaikan alpha itu berpengaruh pada harga minyak. Kami berharap semakin cepat menurunkan solar jadi Rp 6.000 per liter, semakin baik bagi rakyat," ucap Supratman.

Pemerintah sebelumnya, memastikan harga BBM per 1 Februari 2015 tetap dan tidak berubah untuk membangun cadangan stok BBM nasional. Asal tahu saja, tren menurunnya harga minyak saat ini dimanfaatkan pemerintah untuk membangun cadangan stok BBM nasional. Pemerintah telah memutuskan harga BBM jenis premium dan solar per 1 Februari 2015 tetap seperti sebelumnya per 19 Januari 2015.

Dengan keputusan tersebut, maka harga premium penugasan per 1 Februari 2015 di luar Jawa-Bali tetap Rp6.600 per liter, lalu harga solar subsidi juga tetap Rp6.400 per liter dan minyak tanah subsidi Rp2.500 per liter. Dijelaskan, penetapan harga BBM per 1 Februari 2015 itu mengacu pada harga produk di pasar Singapura (MOPS) periode 17 Januari hingga 24 Januari 2015.

Kata Menteri ESDM, Sudirman Said, keputusan harga BBM yang tetap juga dengan pertimbangan menjaga kestabilan pengelolaan harga dan logistik, sepanjang perbedaan harga masih belum signifikan. Selain itu, juga untuk menjaga ruang fiskal, serta membuka kesempatan bagi PT Pertamina untuk lebih mengembangkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional,”Antisipasi terhadap fluktuasi harga minyak dunia juga menjadi pertimbangan," ujarnya.

Selanjutnya, untuk menjaga akuntabilitas publik, nantinya auditor pemerintah maupun BPK dilibatkan yang mencakup realisasi volume BBM subsidi dan penugasan, besaran harga dasar, biaya penugasan pada periode yang telah ditetapkan, besaran subsidi, hingga pemanfaatan selisih-lebih dari harga jual eceran.

Untuk harga premium per 1 Februari 2015 di Jawa, PT Pertamina (Persero) juga menetapkan harga tidak berubah yakni Rp6.700 per liter dan Bali Rp7.000 per liter. Harga tersebut tidak berbeda dengan per 19 Januari 2015.

Pemerintah sendiri menegaskan, kebijakan penurunan harga premium dan solar diharapkan bisa di ikuti dengan turunnya harga barang kebutuhan pokok. Namun fakta di lapangan, hingga saat ini harga barang belum juga turun.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta, komponen harga barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah cuaca, logistik, kurs rupiah, bunga kredit, dan lainnya,”Jadi penurunan atau naiknya harga satu komoditas tak semata-mata karena bahan bakar,"ujarnya.

Harga BBM, lanjut Tutum, ‎tidak berkontribusi terlalu besar pada harga barang. Harga BBM hanya berkontribusi pada biaya logistik atau distribusi. bani