LCC Urusan Siapa?

Kebijakan Menteri Perhubungan soal pengaturan tarif bawah angkutan udara minimum 40% kini menuai protes dari banyak pihak. Mereka (swasta) menilai tidak sepantasnya pemerintah turut mengatur persoalan tarif yang merupakan domain maskapai penerbangan dan kalangan asosiasi perusahaan wisata.

Pasca jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 (28 Des.), pemerintah ternyata lebih menyoroti masalah kebijakan tarif murah pesawat (Low Cost Carrier-LCC). Namun menurut investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, keselamatan penerbangan tidak ada hubungan sama sekali dengan LCC.

"Belum pernah ada kecelakaan pesawat karena LCC. Kami tidak menemukan LCC menyebabkan kecelakaan," ujarnya dalam diskusi “Bukan Cari Kambing Hitam, Selamatkan Penerbangan Nasional” di Jakarta, Minggu (25/1).

Dia mencontohkan, LCC seperti mobil Avanza, sedangkan Mercedez itu seperti Garuda, dan tak ada yang dengan itu. Artinya, sepanjang perawatan pesawat sesuai regulasi yang berlaku, tidak ada masalah. Tidak ada satu pun kecelakaan di Indonesia karena pesawat tua.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menngeluarkan Permenhub yang mengatur kebijakan tarif batas bawah minimal 40% dari tarif batas atas. Dengan demikian, tidak ada lagi maskapai penerbangan berbiaya rendah (LCC) yang bisa menjual tiket murah sebagai bagian dari program promosinya.

Jonan berpendapat maskapai yang menjual tiket terlalu murah berpotensi mengabaikan aspek keselamatan penerbangan, meski peraturan tersebut masih bisa dicabut jika ada keputusan yang menyebutkan kebijakan yang diambilnya melanggar ketentuan persaingan usaha. Karena kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

Tidak hanya itu. Sejumlah asosiasi perusahaan menilai, bila aturan baru tersebut diberlakukan, makakebijakan pemerintah cenderung akan mematikan ruang usaha maskapai LCC dan membuat persaingan hanya milik maskapai berlayanan penuh (full services). Dampak lainnya, industri lain akan terimbas, seperti pariwisata, yang selama ini banyak disokong oleh tingginya frekuensi perjalanan dengan maskapai LCC.

Low Cost Carrier(LCC) merupakan strategi pemasaran maskapai yang mengoperasikan penerbangannya dengan biaya rendah dan menekankan pada efisiensi, namun tetap mengutamakan standarsafetypenerbangan.

Penghematan yang bisa dilakukan adalah seperti salaries, biaya bandara, biaya operasional seperti online/direct booking, inflight service sebagai opsi sesuai permintaan konsumen, yang tidak berkorelasi langsung dengan faktor keselamatan terbang.

Sekjen INACA Tengku Burhanudin menyayangkan pemerintah turut intervensi dalam kebijakan harga tiket pesawat. "Makanya tarif tidak usah diatur. Biarin saja maskapai yang jual tiket dengan harga murah, bisa rugi atau yang jual kemahalan berdampak ke okupansi penumpang," ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata (Asita) Provinsi Riau juga keberatan dengan pengaturan batas bawah oleh pemerintah, karena mengancam rencana pengembangan wisata ke Provinsi Riau yang sedang dibangun.

Karena itu, kalangan pengusaha meminta pemerintah sebagai regulator semestinya lebih fokus pada memperbaiki sistem pengawasan dan bukan mengatur harga, sebab tidak semua penerbangan bertarif murah mengabaikan keselamatan.

Bagaimanapun, hampir semua negara di dunia kini memiliki maskapai bertarif murah. Dengan diterapkannya kebijakan global untuk penerbangan atau "open sky" pada tahun ini, para maskapai bertarif murah seluruh dunia akan leluasa melakukan ekspansi pasar termasuk ke Indonesia. Pemerintah jangan kecewa jika nanti pasar penerbangan LCC bisa diambil alih negara lain di tengah liberalisasi pasar ASEAN.

BERITA TERKAIT

Siapa Bilang Bank Aman Bila Rupiah Melorot Menjadi Rp 20.000/US$

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pengamat Perbankan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati menegaskan sistem keuangan Indonesia masih…

Ketimpangan Lahan, Salah Siapa?

  Oleh : Alifuddin, Mahasiswa IAIN Kendari   Belakangan ini, publik diramaikan dengan perdebatan soal pembagian sertifikat tanah oleh Presiden…

Permasalahan Pilkada 2018 Menumpuk : Siapa yang Peduli ?

  Oleh : Pramitha Prameswari, Pemerhati Masalah Politik Indonesia Keterbatasan anggaran yang dialami oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berdampak terhadap kurang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Gonjang-Ganjing Pertamina

PT Pertamina (persero) belakangan ini ramai diberitakan di media massa. Pemicunya antara lain karena kenaikan harga minyak dunia yang sempat…

Utang Negara vs Defisit APBN

Belakangan ini banyak pihak “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke…

Menanti APBN Sehat

Di luar kebiasaan sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memastikan postur APBN 2018 fixed, atau…