DPR Anggap Bank Mandiri Tak Layak Terima PMN

NERACA

Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempermasalahkan keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang mencantumkan Bank Mandiri sebagai perusahaan yang harus disuntik oleh negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). DPR menilai, Bank Mandiri sudah membebankan negara terlalu banyak karena hingga saat ini masih memiliki obligasi rekap.

“Saat ini Bank Mandiri memiliki obligasi rekap sebesar Rp70 triliun. Beban obligasi rekap tersebut harus ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Juliari P Batubara di Jakarta, Selasa (20/1)

Juliari mengatakan, beban yang harus ditanggung oleh APBN terhadap obligasi rekap bank Mandiri itu mencapai sebesar Rp60 triliun."Bank Mandiri menurut saya tidak pantas menerima PMN, sudah membebani pemerintah," ujar dia.

Menanggapi keberatan DPR, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menilai pemberian PMN bagi Bank Mandiri sebenarnya tetap penting. Dia beralasan, dengan kucuran PMN itu diproyeksikan pertumbuhan kredit dapat tumbuh berkali lipat.

Begitu juga aset bisa meningkat hingga Rp1.516 triliun pada 2020 atau meningkat Rp164 triliun."Jika PMN tidak diberikan maka (peningkatan aset) hanya mencapai Rp1.352 triliun," kata Budi. "PMN akan memberikan ruang ekspansi kredit yang lebih besar hingga Rp164 triliun pada 2020 di mana tambahan beki debet kredit tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional," tambah dia.

Menurut Budi, PMN akan memberikan ruang ekspansi kredit yang lebih besar hingga Rp164 triliun. Selain itu, lanjut dia, dengan adanya kucuran PMN, kemampuan penyaluran kredit Bank Mandiri bisa mencapai Rp74 triliun di tahun 2015.

Kucuran dana PMN, kata Budi, juga akan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri. Tanpa kucuran PMN, menurut dia, CAR bank pelat merah itu hanya berada di level 16,22 persen di tahun 2019. Menurut Budi, angka CAR 16,22 persen masih dibawah ketentuan BASEL III (aturan standard rasio kecukupan modal bank) sebesar 17,50 persen. "Pemberian PMN ini mendukung Bank Mandiri menjadi bank terkuat di regional. Sejalan dengan implementasi MEA ASEAN," jelas Budi.

Pada akhir tahun ini, kredit Bank Mandiri diproyeksikan sebesar Rp635 triliun jika PMN dapat direalisasikan. Alhasil, laba perusahaan dapat dibukukan sekitar Rp21,2 triliun dengan NIM 6,16% dan CAR 16,63%. Apabila penambahan suntikan modal tidak direalisasikan pada tahun ini, maka kredit hanya Rp561 triliun dengan NIM 6,15% dan CAR 16,85%.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 ke DPR. Dalam RAPBN-P tersebut, pemerintah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan sebanyak 35 BUMN yang berada langsung di bawah kementeriannya akan mendapatkan dana PNM tersebut. Sebanyak 35 BUMN itu, di antaranya dari BUMN infrastruktur, transportasi, pertanian, perkebunan, dan perikanan. "Jumlah penerima tambahan PMN total sebesar Rp48,01 triliun untuk 35 BUMN," kata Rini.

Disebutkan Rini, besarnya PNM tersebut yakni terdiri dari PMN tunai sebesar Rp46,8 triliun dan PMN non tunai Rp1,21 triliun. Besarnya PMN yang diusulkan Rini, di luar PMN untuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Adapun total PMN tercantum dalam RAPBN-P 2015 yang diusulkan ke DPR mencapai Rp72,97 triliun. Angka ini naik tajam dibandingkan dengan PMN dalam APBN 2015 sebesar Rp5,11 triliun.

Pengusulan PMN tersebut, lanjut Rini, didasarkan pada perubahan BUMN dalam kontribusi ekonomi nasional. BUMN, kata Rini, akan dioptimalkan sebagai agen pembangunan di mana kini pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Yang menjadi perhatian DPR, dari 35 BUMN tersebut dua BUMN mendapatkan PNM terbesar. Keduanya yakni PT Aneka Tambang Tbk sebesar Rp7 triliun dan PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp5,6 triliun. Namun demikian, Rini belum sempat menjelaskan alasan pemberian PMN kepada dua perusahaan itu.

Menurut Rini, DPR perlu mengadakan komunikasi dengan Direksi BUMN terkait demi kejelasan rincian penggunaan suntikan dana. Selain itu, komunikasi tersebut menurut Rini akan memudahkan DPR dalam memberikan masukan kepada perusahaan itu. mohar

Related posts