Pemerintah Akan Terapkan Distribusi Tertutup - Cegah Migrasi ke Elpiji 3 Kg

NERACA

Jakarta – Agar penyaluran gas elpiji subsidi 3 kilogram (kg) lebih tepat sasaran, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan akan menerapkan sistem distribusi tertutup. Menurut dia, penyaluran gas subsidi tersebut perlu ditertibkan mengingat disparitas harga gas elpiji non subsidi dan elpiji subsidi cukup besar sehingga konsumen elpiji non subsidi banyak yang migrasi ke subsidi.

Sudirman mengatakan penyaluran dengan cara tertutup perlu dilakukan agar penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg tepat sasaran digunakan masyarakat yang berhak. “Itu sesuatu yang tidak bisa terhindari, ke depan ada penertiban, saya berharap Pertamina dan BPH migas menertibkan distribusi tertutup. Itu usaha Pertamina saya mengamini itu,” kata Sudirman di Jakarta, Senin (19/1).

Terkait dengan penurunan harga elpiji non subsidi 12 kg yang diterapkan hari ini, menurut Sudirman, hal tersebut merupakan aksi korporasi bukan pemerintah. “Itu sebagian bukan keputusan pemerintah keputusan korporat,” tuturnya.

Menurut dia, penurunan harga elpiji 12 kg disebabkan harga minyak dunia yang mengalami penurunan, sehingga bahan baku elpiji juga turun. "Kalau menyimak penjelasan Presiden yang singkat, dalam situasi harga minyak turun harga bahan pokok menyesuaikan banyak komponen minyak dalam produksin besar," pungkasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyatakan pemerintah harus berani menerapkan distribusi secara tertutup. Hal itu untuk menghindari besarnya gelombang migrasi masyarakat pengguna gas 12 kg beralih ke 3 kg.

Menurut dia, gas LPG 3 kg diperuntukan bagi mereka yang berhak mendapatkan subsidi, akan tetapi pemerintah sendirilah yang membuat aturan siapa yang berhak mendapatkan gas subsidi tersebut. Karena hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang LPG. “Maka dari itu, jalan keluarnya agar subsidi sampai ke tangan yang tepat maka dengan distribusi secara tertutup,” ungkap Satya.

Ia mengatakan sebenarnya distribusi gas secara tertutup itu mudah yaitu dengan hanya memanfaatkan kartu miskin. “Itu jauh lebih terkontrol dan dinikmati oleh kalangan yang berhak menerima subsidi. Kan kita punya data Menko Kesra soal penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori sangat miskin, mendekati miskin dan hampir miskin. Dulu pemerintah juga punya data bantuan langsung, mengapa tidak dimanfaatkan sekarang,” jelasnya.

Satya juga menyatakan langkah yang diambil oleh pemerintah juga tidak elok karena dalam satu komoditas mempunyai dua harga. Keduanya, kata dia, harus mempunyai kebijakan yang sama. “Tidak bisa ditinggalkan satusama lain. Makanya kita mengusulkan kalau gas 12 kg naik maka yang 3 kg ikut naik atau bisa dilakukan dengan cara distribusi secara tertutup. Karena jika tidak maka akan banyak pengoplos gas,” katanya.

Untuk langkah jangka menengahnya, Satya mengusulkan agar pemerintah tidak lagi mengandalkan gas LPG karena gas tersebut cukup banyak komponen impor. Padahal Indonesia mempunyai gas metana yang cukup berlimpah di dalam negeri yang bisa dimanfaatkan dengan membuat city gas. “LPG itu kapasitas impornya bisa mencapai 40%. Seharusnya itu yang dikejar dan mulai meninggalkan LPG,” cetusnya.

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai, beralihnya masyarakat pengguna elpiji non subsidi tabung 12 kg ke elpiji 3 kg yang bersubsidi terjadi lantaran abu-abunya Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang LPG. “Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tidak tegas menyatakan siapa yang berhak menggunakan elpiji subsidi 3 kg, dan tidak pula tegas menyatakan penggunaan elpiji 3 kilo itu hanya boleh untuk kegiatan apa? Dengan ketentuan yang abu-abu tersebut, membuat siapa saja bisa membeli elpiji 3 kg dalam jumlah yang semaunya pula,” ulas Sofyano.

Apalagi, kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik ((Puskepi) ini, ketika ada petinggi di negeri yang mengeluarkan pernyataan terbuka ke publik bahwa orang tidak mampu bisa gunakan elpiji bersubsidi, maka terbuka peluang orang mampu sekalipun akan menganggap dirinya sebagai orang tidak mampu yang boleh beli elpiji subsidi 3 kg.

Di sisi lain, beber Sofyano, pada dasarnya kebutuhan LPG khususnya elpiji subsidi tabung hijau itu dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan. "Kuota elpiji 3 kg dan kebutuhan LPG 3 kg sejak berjalannya konversi minyak tanah ke elpiji tidak mencerminkan konsumsi yang sebenarnya," jelasnya pula.

Related posts