NERACA

Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan, Firdaus Djaelani mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan menyusun draf Rancangan Undang-Undang Dana Pensiun bersama Pemerintah dan DPR. Bukan hanya itu, OJK juga akan menyusun rancangan Peraturan OJK (POJK) mengenai kepengurusan dana pensiun.

“Hal ini bertujuan untuk mendorong penguatan industri modal ventura, kami juga akan menyusun POJK tentang Modal Ventura,” terang Firdaus di Jakarta, Rabu (7/1). Pembahasan RUU Dana Pensiun ini sempat terhenti pada 2012. Saat itu, RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah di mana perubahan yang dimaksud meliputi sistem pengawasan dana pensiun.

Awalnya, dana pensiun diawasi Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), lalu kini pengawasan itu beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, dana pensiun juga diatur dalam UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Makanya, perlu ada perubahan soal tata cara pengelolaan dana pensiun untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang baru. Poin penting lainnya dalam revisi UU No. 11/1992 ini adalah, isu mengenai pengembangan dana pensiun syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat dan agama peserta.

Ke depan, perusahaan pengelola bisa mendirikan dana pensiun syariah, namun lebih kepada skema investasinya. Intinya, kurang lebih modelnya akan sama dengan yang terjadi pada industri asuransi serta pembiayaan.

Tak hanya itu. Firdaus memaparkan bahwa untuk tahun ini, OJK telah menetapkan sejumlah prioritas program. Di antaranya penyusunan POJK di bidang perasuransian, penyusunan program persiapan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

“Lalu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pengaturan perjanjian reasuransi serta tarif premi asuransi,” tandasnya. [ardi]