Mendag: Kedaulatan Maritim untuk Perlancar Perdagangan

Senin, 17/11/2014

NERACA

Jakarta - Lawatan ke luar negeri Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel mendampingi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mempertegas pesan utama Indonesia kepada dunia dan negara negara mitra bahwa RI ingin membangun kedaulatan maritim. Poros maritim ini akan mendukung kelancaran lintas perdagangan dunia di kawasan Asia Timur.

"Pesan utama Bapak Presiden menegaskan bahwa fokus Indonesia membangun infrastruktur dan konektivitas pelabuhan laut dalam mendorong peningkatan perdagangan di kawasan," tegas Rachmat dalam keterangan resminya yang diterima, akhir pekan kemarin.

Mendag menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sangat memperhatikan kekuatan geografis Indonesia yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. "Bapak Presiden menyatakan bahwa berada di antara 2 (dua) Samudera, Hindia dan Pasifik, Indonesia akan membangun kedaulatan pangan laut dan industri perikanan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan,” jelas Mendag.

Untuk itu, kata Mendag, Presiden mengajak negara-negara mitra untuk turut membangun infrastruktur dan konektivitas pelabuhan laut guna mendorong peningkatan perdagangan di kawasan. Hari kedua KTT ASEAN dilanjutkan dengan serangkaian KTT lainnya dengan Negara Mitra ASEAN guna membahas perkembangan dan arah kerja sama ke depan.

Mendag Rachmat senantiasa mendampingi Presiden Jokowi bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja pada Pertemuan KTT Asia Timur (EAS) ke-9, KTT ASEAN-Amerika Serikat ke-2, KTT ASEAN-RRT ke-17, KTT ASEAN Plus Three ke-17, dan Pertemuan Para Pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council. (ABAC) yang terdiri atas perwakilan pelaku usaha negara anggota ASEAN.

KTT Asia Timur ke-9 membahas sejumlah isu (mencakup politik dan keamanan, perekonomian dan perdagangan, serta sosial dan budaya) khususnya untuk penguatan forum kerja sama, tantangan keamanan di kawasan (bencana alam dan perubahan iklim), promosi kerja sama ekonomi di kawasan (ASEAN plus one FTAs , RCEP dan TPP), dan people to people contact untuk integrasi kawasan dan people oriented .

Pertemuan menggarisbawahi bahwa tahun 2015 (bersamaan dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) akan menggelar pertemuannya yang ke-10. Pertemuan sepakat bahwa EAS harus menjadi forum yang efektif dan dapat merespon isu global secara holistik demi tercapainya keamanan dan stabilitas di kawasan.

Pada KTT ASEAN-Amerika Serikat (AS) ke-2, Presiden Joko Widodo seperti dikatakan Mendag menegaskan pentingnya upaya penguatan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan AS dengan prinsip saling menguntungkan, khususnya kerja sama dalam mempromosikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Presiden, tambah Mendag, berharap AS dapat menjadi pasar yang luas bagi produk-produk ASEAN dan khususnya produk-produk Indonesia. "Presiden juga mendorong peran aktif AS dalam implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) melalui ASEAN-US Connectivity Initiative , khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, energi, manufaktur, dan ekonomi kreatif. Kerja sama ini harus komprehensif, tidak hanya terfokus pada industri ekstraktif ," ujar Mendag.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dukung Komunitas ASEAN Sementara itu, dalam KTT ASEAN-RRT ke-17, Kepala Negara RRT menyampaikan pandangan dan dukungannya kepada ASEAN atas upayanya membangun komunitas ASEAN ( ASEAN Community Building) dan memastikan akan menjaga keamanan dan kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan karena perannya yang cukup signifikan bagi lalu lintas perdagangan dunia.

Mendag, lebih lanjut, menjelaskan dukungan Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN-RRT ke-17 dalam mewujudkan target perdagangan bilateral antara ASEAN dan RRT sebesar US$ 500 miliar hingga tahun 2015, dan investasi dua arah sebesar US$ 150 miliar hingga tahun 2020.

Dalam penjelasannya, Mendag menginformasikan harapan Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden agar kerja sama ASEAN dan RRT benar-benar ditujukan pada peningkatan kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, investasi yang berkualitas, dan perdagangan yang adil. Selain itu, Indonesia juga menyambut baik Tahun Kerja Sama Maritim ASEAN-RRT 2015.

Sedangkan dalam KTT ASEAN Plus Three ke 17, seperti disampaikan oleh Mendag bahwa Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pelaksanaan ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan (2013-2017) yang diantaranya meliputi pembinaan terhadap usaha kecil. "Indonesia memandang perlunya konektivitas yang kuat dan mendukung ASEAN Master Plan on Connectivity (MPAC)," ujar Mendag.

Lebih lanjut dikatakan Mendag, Presiden menyampaikan bahwa ASEAN Plus Three juga harus menjaga keamanan di kawasan dan mengembangkan kerja sama sosial budaya termasuk people to people contact.

Masih terkait dengan konektivitas, berkali-kali Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pembangunan tol laut. Karena itu, seperti dikutip dari Antara, sebelumnya, Asosiasi Logistik Indonesia mendukung program Presiden Joko Widodo tentang penggunaan transportasi laut sebagai transportasi utama karena dapat menekan biaya pengiriman.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Riantodi mengatakan, menggunakan media laut sebagai sarana transportasi utama karena lebih murah dibandingkan transportasi darat. Mahendra mengatakan ketika harga bahan bakar minyak naik maka transportasi darat akan mahal sehingga biaya barang yang didistribuskan menjadi lebih mahal. Ia menambahkan alternatif yang digunakan untuk mengirim barang ialah melalui tranportasi laut. “Penggunaan kapal dalam transportasi laut akan mengurangi jumlah kendaraan darat yang mendistribusikan logistik,” kata dia.

Ia menambahkan mengurangi jumlah kendaraan darat dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak sehingga dapat menekan harga biaya pengiriman barang. Mahendra berharap program kerja ini harus dilakukan dengan cepat dan dikerjakan dengan cepat oleh kabinet kerja sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga berharap presiden jokowi harus mempunya data-data yang faktual dan akurat di lapangan sehingga kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait hal ini, sebelumnya, Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erwin Raza mengatakan pembangunan tol laut dipastikan akan memakan waktu lama karena membutuhkan sejumlah komponen sarana pendukung. Sarana tersebut meliputi pengembangan sarana dan prasarana multimoda; prasarana pelabuhan dan pendukungnya; sarana kapal; sistem pengembangan sumber daya manusia. "Jadi tol laut itu tidak sederhana. Kita harus siapkan komponen-komponen utama itu," kata Erwin.