Kenaikan Harga BBM Hambat Laju Pertumbuhan

NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah maraknya persaingan antarnegara di kawasan regional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Menurut pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintah diperkirakan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Bahkan diperkirakan dampak itu masih akan terasa hingga November 2015, kmudian biasanya pertumbuhan akan melambat tiga triwulan setelah harga naik.

“Berdasarkan pengalaman saya, setiap 10% kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi rata-rata 0,7%. Jika pemerintahan Jokowi menaikkan harga hingga Rp3.000, maka inflasi akan mencapai 3,5%. Dengan melihat kondisi sekarang, artinya angka inflasi nantinya ada di kisaran 8,5%-9%,” ujarnya, Kamis (13/11),” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pada saat ini kenaikan harga BBM yang ideal adalah Rp2.000 per liter. Angka itu dinilai cukup moderat agar tidak mempengaruhi tingkat inflasi yang terlalu tinggi.“Kemungkinan akan bergerak di kisaran 7%-7,5%. Dan itu artinya perekonomian kita masih punya ruang untuk tumbuh,” ujar Yudhi.

Menurut dia, kenaikan inflasi merupakan konsekuensi dari penurunan daya beli masyarakat dan aktivitas para pelaku bisnis. Belanja rumah tangga yang naik pengeluaran untuk pangan dan transportasi.

“Yang paling terpukul tentu saja masyakat menengah-bawah dan pemerintah harus menghitung dampak tersebut,” ungkap dia.

Dia juga menambahkan kenaikan harga BBM juga dipastikan akan makin memperparah daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di lapisan menengah bawah. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah harus menyiapkan strategi bantalan krisis yang tepat.

“Penurunan daya beli masyarakat juga berakibat pada lesunya aktivitas para pelaku bisnis. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat atas dampak kenaikan BBM ini,” tambah Yudhi.

Secara terpisah, pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan pemerintah berencana menaikkan BBM subsidi pada bulan ini atau pada akhir tahun ini. Menurut dia, jika pemerintah menaikkan sekarang kurang tepat, karena dampaknya bisa melebar kemana-mana. Inflasi tinggi, harga pangan melonjak tajam mengakibatkan tidak ada cara lain untuk impor pangan guna menekan harga, imbasnya defisit teransaksi perdagangan kian melebar. "Kalau memang mau menaikkan BBM awal tahun, kalau sekarang masih belum tepat momennya," ujarnya, kemarin.

Disamping defisit neraca perdagangan, yang akan terus membayangi adalah defisit neraca transaksi berjalan diebabkan oleh banyak kontrak proyek-proyek pembangunan publik maupun swasta yg masih harus menggunakan jasa asing, krn dana dari luar negeri (hibah, pinjaman, maupun investasi), disamping itu produksi sektor riil masih belum bagus, sehingga belum dapat mengekspor barang yang berkualitas dan bernilai tambah. "Kenaikan BBM perlu dilakukan, tapi harus dipikirkan dulu dampaknya," ujarnya.

Selain itu juga, saat ini pertumbuhan ekonomi sedang melambat, dikhawatirkan jika dinaikan sekarang pertumbuhan ekonomi malah tambah menurun. "Ekonomi secara makro juga sedang tidak bagus, maknya perlu menunda dulu sementara, sambil mempersiapkan langkah antisipasinya," ucapnya.

Kalaupun memang mengharuskan menaikan bulan ini, menurut dia, kenaikannya pun jangan terlalu besar dan dilakukan bertahap. Tahun ini, menaikan Rp 1.000 atau Rp 1.500 dan tahun depan (2015) kembali dinaikan agar masyarakat tidak terlalu khawatir dengan kenaikan BBM subsidi. "Pemerintah berencananya menaikan sebesar Rp 3.000, kalau bisa pemerintah menaikannya 2 kali tahun ini, dan tahun depan," tuturnya. agus/mohar

BERITA TERKAIT

Maret, Pertumbuhan Kredit Diprediksi Mencapai 8-9%

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) melihat kredit perbankan akan bertumbuh di kisaran 8-9 persen (tahun ke tahun/yoy)…

Dafam Patok Harga IPO Rp 115 Per Saham

Pemilik jaringan hotel Dafam, PT Dafam Property Indonesia Tbk mematok harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO)…

RS Hermina Bidik Dana IPO Rp 1,75 Triliun - Harga Rp3.7000 –Rp.500 Per Saham

NERACA Jakarta – Menjangkau pasar lebih luas lagi dengan terus membangun rumah sakit baru, induk perusahaan rumah sakit Hermina, PT…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…