Tambal Sulam Urbanisasi

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

"Siapa suruh datang Jakarta", sebuah penggalan bait lantunan lagu lawas yang masih terasa realitis terhadap kritik sosial bagi warga pendatang baru yang "menyerbu" Jakarta untuk mencoba mengubah nasib tanpa dibekali kompetensi pribadi yang dimilikinya. Padahal, persoalan ibu kota Jakarta selain dirundung kemacetan yang luar biasa, kini masuk lagi warga dari luar Jakarta seusai lebaran.

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta merilis akan ada 50.000 orang pendatang baru di Jakarta usai lebaran. Tentunya, hal ini menjadi khawatiran tersendiri bagi Pemda DKI Jakarta dengan jumlah penduduk yang sudah padat, dan akan lebih padat lagi dengan kedatangan para urbanisasi yang tiap tahunnya rajin masuk ke Jakarta.

Meski pemda mengklaim kendatangan para urbanisasi ini tiap tahun menurun, permasalahan kepadatan penduduk tanpa ada penyelesaian yang komprehensif hanya akan menjadi "bom" waktu. Berdasarkan catatan dinas kependudukan dan catatan sipil, jumlah pendatang baru sejak 2003 hingga 2010 menurun drastis. Tahun 2009, jumlah pendatang baru sebanyak 69.554 orang, menurun 21,38% atau sebanyak 18.919 orang. Tahun 2010, jumlah pendatang baru kembali menurun menjadi sekitar 60.000 orang.

Berbagai macam cara dilakukan pemda untuk meminimalisir bejibunnya pendatang baru datang ke Jakarta. Cara yang rajin dilakukan adalah operasi yustisi di berbagai daerah yang dinilai peka para pendatang baru, khususnya daerah yang padat penduduk seperti di wilayah Jakarta Barat, Utara dan Timur.

Namun ironisnya, operasi yustisi yang dilakukan belum memberikan efek positif bagi pendatang baru untuk mengurungkan niatnya datang ke Jakarta. Pasalnya, penanganan yang dilakukan masih sebagai tambal sulam dan reaksional. Pada dasarnya tidak ada yang melarang dan adalah hak seseorang datang ke ibu kota untuk mengubah nasib. Namun lambat laut pertumbuhan penduduk Jakarta makin padat dan menjadi perhatian serius karena akan menuai patologi sosial, baik kriminalitas dan ekonomi.

Urusan meredam ramainya kedatangan urbanisasi ke Jakarta, bukan tanggung jawab pemda DKI Jakarta tetapi pemerintah daerah tempat dimana banyak warganya datang ke Jakarta. Hal yang perlu di dobrak adalah mengubah paradigma masyarakat terhadap imej Jakarta yang mampu mengubah nasib dan menjanjikan kemapanan. Suka tidak suka teori, di situ ada gula maka di situ ada semut masih menjadi penilaian yang tepat menggambarkan ramainya masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta.

Rupanya pelaksanaan otonomi daerah yang sejatinya bisa menjadi faktor mencegah masalah urbanisasi perlu di evaluasi dan di optimalkan kembali. Karena sudah saatnya, pemerintah daerah bisa menciptakan peluang lapangan kerja dan membangun pertumbuhan ekonomi yang pesat. Karena dengan cara itu, mitos orang bisa berubah nasib merantau ke Jakarta harus bisa dipatahkan. Bagaimanapun juga peran andil pemda menjadi kunci utama memberdayakan masyarakatnya agar bisa berkreasi dan berkarir di kelahirannya tanpa harus merantau ke Jakarta.

Related posts