Sinyal BBM Naik Rp 1.000-Rp 2.000 - DAMPAK INFLASI RELATIF KECIL

Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi dan Bank Dunia mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK dalam membuat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi agar memperhatikan dampak inflasi dan kenaikan harga pangan, yang membebani kehidupan jutaan rakyat Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, apabila terpaksa harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka kisaran yang aman adalah sebesar Rp 1.000-Rp 2.000 per liter dari harga saat ini.

NERACA

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih baik di kisaran Rp1.500 sampai Rp2.000 per liter. Karena, menurut dia, kenaikan tersebut masih terbilang disanggupi dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, dampak inflasi yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar. Dengan waktu yang sempit dan persiapan yang terbatas.

“Sebelum menaikkan harga BBM bersusbsidi itu kan pemerintah harus melakukan sejumlah persiapan terlebih dahulu. Misalnya, mengecek kebutuhan barang pokok di pasar apakah masih mencukupi atau tidak lalu mengecek kemampuan daya beli masyarakat serta melakukan hitung-hitungan dampak inflasi dari kenaikan ini. Karena waktunya sangat sempit dan persiapannya juga kurang, maka saya menyarankan kenaikan harga BBM bersubsidi jangan terlalu besar,” kata Sri saat dihubungi Neraca, Selasa (4/11).

Sebelumnya Bank Dunia juga mendukung penuh kenaikan harga BBM oleh pemerintahan baru nanti. Pasalnya, dengan mengurangi subsidi BBM, maka pemerintah Indonesia akan memiliki ruang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

"Kalau Indonesia kurangi subsidi maka punya ruang yang lebih luas untuk memberikan alokasi kepada orang miskin," ujar ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, kebijakan pengurangan subsidi BBM tentu akan memiliki dampak terhadap naiknya inflasi. Bahkan Bank Dunia memprediksi, kenaikan harga BBM sebesar 10% akan berdampak kepada inflasi 1%.

Berisiko Tinggi Naik Rp 3.000

Sri menyatakan jika pemerintah mengamabil langkah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter tanpa disertai dengan persiapan, maka dampaknya akan jauh lebih besar seperti kemiskinan dan daya beli masyarakat yang akan jatuh dan nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada daya beli masyarakat. “Kenaikan harga yang terlalu besar, akan membuat gejolak di masyarakat,” ujarnya.

Kenaikan harga Rp3.000 menurut dia, akan mengerek inflasi dari 2%-6%. Dengan asumsi tersebut, Sri pesimistis target pertumbuhan dalam APBN 2015 sebesar 5,8% akan tercapai. “Persiapannya kan belum lama. Kementerian yang menangani langsung dan tidak langsung terhadap dampak BBM juga belum maksimal sehingga kalau kenaikan Rp3.000 maka akan rawan,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan, kapanpun waktunya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) asalkan momentnya tepat dan tidak merugikan masyarakat, oleh karenanya lebih baik pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM beberapa hari sebelumnya atau mengatakan tanggal yang pasti dari sekarang sehingga mendapatkan kepastian yang jelas. Pemerintah harus memberikan sikap yang tegas soal kenaikan BBM ini.

"Namun, pemerintah perlu mengkaji ulang rencana penaikan harga BBM bersubsidi. Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak buru-buru menaikkan harga BBM karena dampaknya akan sangat luar biasa. Pasalnya, kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah akan mendongkrak angka kemiskinan pada masyarakat Indonesia," kata dia.

"Apabila ingin menaikkan harga BBM maka pemerintah harus memberikan kepastian atas rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM ini. Jangan sampai masyarakat menjadi resah lantaran kenaikkan harga BBM subsidi pasti diiringi dengan kenaikkan harga sembako. Pemerintah jangan ragu untuk menaikan harga BBM subsidi atau tidak. Keraguan pemerintah ini dapat dilihat dari pernyataan para menteri yang berbeda-beda soal kenaikan harga BBM," tutur Yudi.

Menurut dia, menaikkan harga BBM bersubsidi akan memicu penurunan produktivitas nasional jika tidak diimbangi dengan skema baru antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Bahkan, pemerintah perlu menunda penaikan harga BBM sebelum menyiapkan skema baru untuk mensubsidi masyarakat kecil.

"Saya melihat, sampai saat ini belum ada skema baru yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menjamin dampak kenaikan harga BBM sehingga tidak akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Kenaikan harga BBM, otomatis akan mendongkrak kenaikan semua harga, khususnya sembako dan biaya transportasi," ujarnya.

Dia menambahkan jika kebijakan penaikan BBM sebesar Rp3.000/liter yang direncanakan pemerintah dengan alasan untuk menyelamatan APBN 2015 justru akan menambah jumlah orang miskin dan penurunan produktivitas nasional. Kenaikan BBM sebesar Rp1.500 per liter, akan mempengaruhi angka kemiskinan sebesar satu hingga dua persen.

"Jika Rp1.500 saja sudah menaikkan satu hingga dua persen angka kemiskinan. Apalagi jika ditetapkan Rp3.000 per liter, tentunya akan menambah beban kehidupan sehari-hari masyarakat," ungkap Yudi.

Dia memandang kenaikan harga BBM akan memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat. Kenaikan BBM saat ini hanya akan memberatkan keadaan ekonomi rakyat karena saat yang bersamaan kebutuhan meningkat, seluruh harga-harga barang sudah mulai merangkak naik.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia sekarang cenderung turun ke level US$ 82 per barel.

"Asumsi harga BBM di APBN 2014 sekarang US$105 per barel, sementara harga minyak dunia itu hanya US$82 per barel. Harusnya turun dong, kenapa malah naik?" ujar Fadli.

Di sisi lain, harga-harga barang sudah mulai merangkak naik. Hasil survei BPS dalam indeks harga perdagangan besar (IHPB) di bulan Oktober, ternyata indeks sektor pertanian naik 4,52% di saat sektor lain turun. Dalam waktu dekat, harga bahan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai diperkirakan akan melonjak.

Sementara itu Wapres Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Sofjan Djalil mengindikasikan harga BBM bersubsidi akan naik dalam bulan ini. Presiden Joko Widodo pun dalam pengarahan rapat kordinasi nasional (Rakornas) Kabinet Kerja kemarin (4/11) menyinggung terlampau membengkaknya subsidi BBM.

“Selama lima tahun, subsidi BBM Rp 714,5 triliun, kita bakar, hilang, selama lima tahun. Untuk kesehatan hanya Rp 202,6 triliun. Coba Bapak Ibu semuanya membandingkan,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. agus/bari/mohar

Related posts