Dirut Pertamina Harus Bebas dari Kepentingan Mafia

Senin, 03/11/2014

NERACA

Jakarta - Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina Muhammad Husen berakhir pada 1 November 2014. Dewan Komisaris dan Pemerintah harus segera mengangkat Dirut Pertamina baru. Oleh karenanya, pemerintah harus menempatkan sosok yang berintegritas, amanah, profesional, dan bersih dari KKN untuk menempati posisi itu, kemudian yang terpenting bebas dari kepentingan mafia.

"Dirut Pertamina haruslah orang yang bisa taat dan tunduk terhadap Undang-Undang, sehingga tidak dapat diintervensi baik dari partai politik maupun dari kooptasi pihak tertentu yang jelas telah menguasai sektor BUMN dan ESDM. Jika mendapat intervensi dia harus segera berkordinasi dengan Presiden," kata Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara di Jakarta, Jumat (31/10).

Selain itu, Marwan menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan tahapan uji fit and proper melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang dilakukan terhadap pembentukan kabinetnya."Memang sih tidak ada aturannya harus seperti itu, meski tidak ada akan lebih bagus kalau itu dilakukan agar konsisten seperti pemilihan Menteri kemarin dan itu sudah sepantasnya mengingat ini merupakan BUMN besar," ujar dia.

Menurut dia, orang nomor satu di Pertamina harus sosok yang berintegritas, amanah, profesionalisme, bersih, bebas KKN. Persyaratan ini, bisa dipenuhi saat KPK memberikan penilaian. Apalagi sektor energi sangat rentan disusupi oleh mereka yang punya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Marwan pun berharap Dirut Pertamina nantinya berasal dari internal Pertamina yang punya kemampuan tata kelola hulu-hilir dan kemampuan manajemen yang baik. Ini penting agar Pertamina sendiri agar ada proses percepatan transformasi."Saya merekomendasikan dari dalam. Agar yang sudah memahami kondisi pertamina saat ini," ungkap dia.

Dia menambahkan Dirut Pertamina harus merupakan sosok yang tunduk dan taat pada undang-undang, sehingga tidak bisa diintervensi siapapun."Dirut Pertamina haruslah orang yang bisa taat dan tunduk terhadap Undang-Undang, sehingga tidak dapat diintervensi baik dari partai politik maupun dari kooptasi kelompok lain yang telah menguasai sektor BUMN dan ESDM. Jika mendapat intervensi dia harus segera berkordinasi dengan Presiden," tambah Marwan.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik, Karyono Wibowo mengatakan dalam memberantas mafia miga bisa dimulai dari Pertamina. Selama ini Pertamina dituding oleh banyak pihak sebagai sapi perah para mafia yang berlindung di balik tembok kekuasaan.

Sebelum menunjuk jajaran direksi dan komisaris Pertamina yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Karyono mengimbau Jokowi untuk memperhatikan beberapa hal berikut.

Pertama, sosok dirut pertamina haruslah memiliki integritas dan amanah, memiliki kemampuan tatakelola migas dari hulu sampai hilir. Kedua, harus bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan pejabat diatasnya karena bisa berpotensi menimbulkan kong-kalikong.

Misalnya, jika Ari Soemarno menduduki jajaran direksi atau komisaris BUMN, sementara menteri BUMN adalah Rini Soemarno yang notabene adalah adik kandung Ari Soemarno.“Ini masuk kategori nepotisme langsung yang berpotensi menimbulkan kong-kalikong,” kata Karyono.

Senada dengan Marwan, Karyono juga mengungkapkan proses seleksi jajaran direksi dan komisaris Pertamina harus melewati uji kepatutan dan kelayakan dengan melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak korupsi orang-orang yang akan menjabat direksi dan komisaris Pertamina. Jajaran direksi dan komisaris harus orang-orang yang bisa menjaga kepercayaan Presiden Jokowi. Sosok itu tidak dapat di intervensi oleh vested interest baik dari kekuatan politik maupun kelompok kepentingan lainnya. “Alangkah baiknya presiden Jokowi memprioritaskan figur dari internal Pertamina yang bersih, memiliki integritas dan kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir,” jelas dia.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, menyarankan agar Dirut Pertamina adalah orang yang dipercaya Jokowi bukan atas rekomendasi sekumpulan keluarga. Hal itu melihat semangat Nawacita dan Trisakti yang digemborkan Jokowi mengusung semangat perubahan. mohar/rin