Impor Minyak dari Angola, Pemerintah Klaim Hemat Rp15 Triliun

Senin, 03/11/2014

NERACA

Jakarta - Indonesia melalui Presiden Joko Widodo bertemu dengan Wakil Presiden Republik Angola Manuel Domingos Vicente. Melalaui pertemuan tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan bahwa Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) akan mengimpor minyak asal Republik Angola lewat perusahaan migas Sonangol EP. Dari kerjasama tersebut, pemerintah mengklaim akan menghemat anggaran negara sebesar Rp15 triliun per tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan. bahwa pembelian minyak ke Angola bisa menghemat sebanyak US$2,5 juta perhari atau setara Rp15 triliun dalam satu tahun. Ia mengandaikan, jika Angola memasok 100 ribu barel per hari, maka seperempat impor minyak Indonesia telah terpenuhi. "Pertamina membeli langsung pada Sonangol, kemudian Sonangol bersama Pertamina akan membangun kilang. Kita akan membuat perusahaan joint venture," jelasnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Penandanganan kesepakatan kerjasama tersebut dituangkan dalam Framework Agreement yang dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan Chairman of Board of Director Sonangol EP Francisco de Lemos Jose Maria. Kerja sama kedua perusahaan itu diharapkan menjadi salah satu milestone Pertamina untuk terus mendukung ketahanan energi nasional.

Penandanganan kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan dalam framework agreement (FA) yang dilakukan oleh Plt Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan Chairman of Board of Director Sonangol EP Francisco de Lemos Jose Maria yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Republik Angola Manuel Domingos Vicente.

"Kerja sama ini dapat terjalin sebagai wujud dari hubungan baik yang telah terjalin erat antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Angola. Pertamina siap merealisasikan kerja sama ini. Kami bersama mitra akan bersama-sama menggali berbagai potensi proyek, baik proyek hulu minyak dan gas bumi di Angola, Indonesia maupun di negara lain, maupun proyek pembangunan kilang yang sangat diperlukan Indonesia untuk menjamin ketahanan energi nasionalnya,” kata Muhamad Husen.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said FA menyatakan, "Mereka akan berinvestasi untuk membangun kilang di Indonesia. Kita (pemerintah Indonesia) enggak hanya share risiko, tapi juga share benefit. Crude oil mereka jika cocok dengan spec Pertamina, akan dioleh di kilang yang sudah ada," jelasnya.

Kesepakatan yang merupakan hasil kerja sama government to government (G to G) ini selanjutnya akan menjadi landasan bagi kedua perusahaan untuk membentuk perusahaan patungan berskema business to business (B to B) yang akan mengelola proyek-proyek hasil kerja sama tersebut.

Dalam waktu tujuh hari ke depan, Pertamina dan Sonangol EP akan membentuk gugus tugas sehingga perusahaan patungan bisa dibentuk untuk merealisasikan berbagai kerja sama yang akan diinisiasi. Perusahaan patungan tersebut selanjutnya akan melakukan berbagai persiapan detail proyek-proyek serta pelaksanaannya yang disepakati oleh Pertamina dan Sonangol.

Angola merupakan negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang pada 2013 memproduksi minyak dan kondensat sejumlah 1,8 juta barel per hari. Sejak 2002, pertumbuhan produksi minyak Angola mencapai rata-rata 15% per tahun yang disokong oleh lapangan-lapangan deepwater.

Kurangi Impor

Sebelumnya, Muhamad Husen sempat menyatakan keinginannya untuk mengurangi impor minyak mentah atau bahan bakar minyak (BBM). "Pertamina siap berada di garis depan untuk swasembada," katanya.

Keinginan tersebut direalisasikan melalui peningkatan produksi di sektor hulu. Serta konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Kemudian pengembangan (upgrading) kilang minyak. Saat ini total produksi sekitar 820 ribu barel per hari (bph).

Upgrading kilang bisa meningkatkan kapasitas mencapai 1,5 juta bph hingga 1,6 juta bph. Pencapaian itu juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Serta mengurangi biaya impor. Adapun beban biaya impor BBM USD100 juta (sekitar Rp1,206 triliun) hingga USD120 juta (sekitar Rp1,81 triliun) per hari. Ia mengatakan rencana itu bisa direalisasikan dalam jangka waktu lima tahun.

Pemerintah, tambah Husen, harus memberikan keringanan pajak untuk pembangunan kilang minyak. Hal itu disebabkan nilai investasi mencapai USD8 miliar hingga USD10 miliar. "Insentif itu sebagai kondisi keekonomian," paparnya.

Menurutnya, Pertamina juga tetap melakukan aktivitas pengeboran pada wilayah (lapangan) perseroan. Khususnya impelementasi skema Enhanced Oil Recovery (EOR).

Selain lokal, Husen mengungkapkan Pertamina juga meningkatkan produksi minyak dan gas dari ekspansi internasional mencapai 600 ribu barel setara minyak per hari (beopd) pada 2025. Hal itu dilakukan untuk mendukung pencapaian target produksi 2,2 juta boepd pada 2025. Sebelumnya, Pertamina mengakuisisi aset di Aljazair dan Irak dengan total produksi sekitar 425 ribu beopd.

Husen yang juga menjabat Direktur Hulu Pertamina menambahkan lifting minyak yang ditetapkan sebesar 900 ribu bph mampu direalisasikan. Kondisi tersebut mempertimbangkan produksi minyak di Blok Cepu yang diproyeksi mencapai 165 ribu pada akhir 2015. Sementara untuk konversi BBM ke BBG, kata Husen, Pertamina telah membangun 150 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) per tahun.