NERACA

Jakarta – Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) juga diminta untuk memproteksi produk lokal. Upaya tersebut perlu dilakukan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Hal itu seperti diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta Endro Wardoyo, akhir pekan kemarin.

Endro menyatakan proteksi itu diperlukan karena kesiapan pengusaha lokal masih minim sementara dengan adanya MEA maka produk impor dari seluruh negara ASEAN akan bebas masuk ke Indonesia. “Proteksi perlu dilakukan, sebab akan banyak produk impor masuk di Indonesia, sementara kesiapan pengusaha lokal, termasuk di DIY masih minim,” katanya.

Endro menilai sosialisasi mengenai persiapan, konsekuensi maupun keuntungan saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) belum maksimal dilakukan oleh pemerintah terhadap kalangan pengusaha di DIY. Sementara tantangan itu akan segera dihadapi pada 2015. “Banyak (pengusaha) yang kalau ditanya mengenai MEA, sampai sekarang mengatakan belum tahu atau belum paham,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Endro, upaya memproteksi produk lokal dari produk-produk impor perlu diperkuat. Upaya tersebut, ia mencontohkan, misalnya dengan mewajibkan penggunaan furnitur lokal bagi perhotelan, apartemen, maupun bisnis properti lainnya yang ada di DIY. “Misalnya dibentuk peraturan daerah (perda), yang mewajibkan hotel, apartemen, serta bisnis properti di DIY mengisi kebutuhan interiornya dengan produk lokal DIY daripada impor,” kata dia.

Selain itu, ia berpendapat, pemda juga perlu menyisihkan anggaran khusus untuk untuk mendukung persiapan pengusaha lokal utamanya pelaku industri kecil menengah dalam menghadapi tantangan persaingan pasar ASEAN tersebut. “Kalau masih hanya akan difokuskan untuk sosialisasi saja, saat ini sudah mepet sekali,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Wawan Harmawan menilai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) setempat selain melakukan sosialisasi, juga perlu mendorong adanya pelatihan penguatan usaha melalui balai latihan kerja (BLK) bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM). “Perlu ada pelatihan-pelatihan bagi pengusaha termasuk menanamkan disiplin kerja dalam membangun usaha,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok Mustopa Dwi Putro menilai. Ia menilai pemerintah harus memberikan proteksi bagi pengusaha lokal maupun masyarakat secara umum. Diantaranya dalam pengurusan perizinan agar dipermudah dan tak berbelit-belit. “Pasalnya, proses itu menambah biaya lain dan menjadikan barang mahal. Kita hanya jadi pasar, kalau tidak kuat bersaing. Untuk itu, dalam menghadapi MEA perlu dukungan dari Pemerintah seperti memangkas perizinan, membantu akses dan infrastruktur,” paparnya.

Menurutnya, perlu di waspadai saat Indonesia menjadi perlintasan ekonomi antar negara ASEAN dengan mobilitas arus lalu lintas negara yang tinggi. Untuk itu, pengusaha lokal harus dipersiapkan. Terlebih lagi, berdasarkan Survey Asean menyebutkan bahwa Indonesia dalam indeks rasio akumulasi kenaikan gaji di Asean menduduki peringkat ke-4. Sedangkan, dalam tingkat produktivitas berada di peringkat kedua paling rendah. “Tidak heran, bila banyak pabrik pindah ke Thailand, Vietnam dan lainnya. Sebab, di sana gaji murah dan stabilitas terjaga,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan hal itu seperti dunia perbankan dengan suku bunga tinggi, manajerial UKM, kemacetan dan sebagainya. Selain itu, menyangkut etos kerja masyarakat yang perlu dibenahi. “Kita masih menjadi pasar potensial. Salah satu caranya hanya melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM. Saat ini, Pemerintah mulai melakukan sertifikasi 100 lebih unit melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan kata lain, profesi akan mendapatkan sertifikasi,” tandasnya.

Butuh Strategi

Ketua Komite Tetap, Tata Ruang dan Pendayagunaan Lahan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Utama Kajo menyatakan kalangan pengusaha merasa Indonesia butuh strategi untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu dengan memperkuat peran pemerintah, memberikan kedaulatan kepada petani, dan mengawal inovasi.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak perlu takut menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015. “Benar sesungguhnya MEA bukan sesuatu yang menakutkan bila pemerintah punya prioritas dan betul-betul hadir untuk menyelesaikan masalah. Karena Indonesia punya kapasitas yang lebih besar dari negara lain,” ujar Utama.

Menurut Utama, Indonesia saat ini mengedepankan ketahanan pangan, namun yang lebih penting adalah ketersediaan pangan. Selama ini, pemerintah lebih suka mengimpor jika pasokan pangan kurang. Padahal, dulu sempat mencanangkan kedaulatan pangan. “Kita harus berdaulat atas pangan. Di pertanian, perikanan, dan perkebunan, masih bisa kita kuasai. Strategi yang paling utama adalah kehadiran negara. Bicara pertanian, mau surplus beras, negara harus hadir dengan perangkat dan instrumen negara. Bukan ngomong doang,” ujarnya.

Strategi lainnya adalah memberi kedaulatan pada petani. "Mereka mau menanam apa, jangan dipaksa mereka harus menanam beras. Untuk Indonesia bagian timur, yang paling cocok kan bukan beras, katakan jagung atau singkong," imbuhnya.

Hal lainnya adalah mengawal inovasi. "Di Cirebon bisa menghasilkan 400 bulir (per batang padi), tapi pemerintah tidak mau mengakui itu. Kita sebagai negara penghasil CPO terbaik di dunia karena pada waktu itu negara hadir. Dia mengeluarkan paket, mampu kita," pungkasnya.