Bunga Tinggi Belit Perbankan - DAMPAK KEBIJAKAN THE FED DAN HARGA BBM

Jakarta- Dua persoalan besar siap mengguncang ekonomi Indonesia pada awal tahun depan. Pertama, pengumuman The Fed yang akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kedua, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditargetkan antara November-Desember tahun ini. Menghadapi kondisi tersebut, otoritas moneter diminta lebih dini mempersiapkan jaring pengamanan sistem keuangan (JPSK) untuk mengantisipasinya.

NERACA

Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Janet Yellen (24/9) mengingatkan kalangan investor untuk meningkatkan kewaspadaannya. Karena The Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga lebih cepat dari perkiraan, jika ekonomi AS terus meningkat lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Bahkan, ada kemungkinan, kenaikan bunga tak dilakukan di kuartal I-2015, tapi di akhir tahun ini.

Menurut CEO The Finance Eko B Supriyanto, hal ini jelas menjadi “lampu kuning” bagi pemerintah baru Jokowi-JK. Sebab, ada ancaman terjadi pembalikan dana-dana asing (hot money) dari pasar keuangan Indonesia. Apalagi, dana-dana asing menguasai pasar portofolio Indonesia, baik di pasar saham maupun surat utang negara atau SUN.

Menurut data Kemenkeu, hingga 22 September 2014, dana asing di pasar SUN mencapai Rp 443,72 triliun atau 37% dari total dana yang ada di SUN. Meski sepanjang Agustus sampai September, dana asing keluar, bila dihitung sejak awal tahun tahun,net buy asing masih tinggi hingga Rp 52,59 triliun.

Bila dana-dana panas ini serentak keluar (sudden reserval) bisa membuat perekonomian kolaps. Apalagi, kondisi ini juga bersamaan dengan tren pelemahan rupiah serta harga komoditas andalan ekspor Indonesia yang turun hingga beban utang luar negeri pemerintah yang kini mencapai 40% persen dari total uang pemerintah.

Selain itu, Eko juga memprediksi dampak dari kenaikan BBM ini bisa berpengaruh bagi perbankan yang berpotensi menaikkan beban kredit macet, terutama bagi debitur yang berpendapatan tetap, dan juga produksi barang sekunder. Kemudian bank-bank pun makin menggila dalam berebut likuiditas di pasar.

Jebakan Kredit Macet

“Masa transisi ini akan terjadi sampai keseimbangan baru pada sementer I tahun 2015. Tantangan sektor perbankan semakin besar. Bank-bank diperkirakan mulai memasuki jalur lambat. Salah satu tantangan perbankan adalah tekanan inflasi dari kebijakan kenaikan harga BBM," kata dia kepada Neraca, kemarin.

"Perbankan harus siap-siap merasakan akibatnya, karena untuk meredam inflasi yang diprediksi mencapai 9,6%, Bank Indonesia sangat mungkin akan menaikkan BI Rate," ujarnya.

Menurut Eko, perbankan akan menaikkan suku bunga simpanan maupun pinjaman hingga akhirnya berdampak ke sektor riil. Jika suku bunga pinjaman perbankan dinaikkan, maka kemungkinan akan mempengaruhi kinerja pinjaman perbankan.

"Dalam jangka pendek, kredit perbankan, khususnya kredit usaha menengah kecil akan mendapatkan tekanan. Jadinya, bank mesti antisipasi atas slow down ekonomi, jangan sampai terjadi jebakan kredit macet," imbuh dia.

Dia mengutarakan dunia perbankan akan terpengaruh yang kemungkinan akan menyebabkan kredit macet dikarenakan pasca kenaikan harga BBM akan berpengaruh juga pada tingkat suku bunga yang meningkat, berarti juga mempengaruhi arus pembayaran kredit, maka perbankan harus waspada pula dengan ancaman kredit macet. Kenaikan harga BBM selalu diikuti inflasi dan penyesuaian suku bunga bank.

"Saya mencontohkan kebijakan kenaikan BBM pada 2005 lalu yang menimbulkan kenaikan suku bunga. Dampaknya beberapa peminjam dana perbankan pun harus mengembalikan dalam kondisi suku bunga yang meningkat. Itulah yang kemudian menimbulkan kredit macet bank. Besarnya kredit macet itu tergantung pada berbagai faktor lain lagi," jelas dia.

Dia pun menjelaskan berdasarkan data menunjukkan setiap menaikkan BBM jumlah penduduk miskin bertambah. Program pemerintah terus diluncurkan untuk mengatasi pertambahan angka kemiskinan di Indonesia, tetapi jumlah penduduk miskin tidak berkurang angka sebelumnya.

"Kebijakan menaikkan harga BBM itu, ternyata tidak diikuti dengan kebijakan mengalihkan anggaran BBM kepada rakyat miskin. Anggarannya justru dialihkan kepada pembangunan infrastruktur, transportasi dan kesehatan. Tapi, anggaran pembinaan kepada rakyat miskin belum dilakukan secara maksimal. Maka wajar sajalah, kalau jumlah rakyat miskin di Indonesia makin bertambah," ungkap Eko.

Eko menambahkan masyarakat miskin akan bertambah terluka parah jika kenaikan ini ikut mendorong naiknya harga barang-barang lainnya, khususnya makanan, lebih khusus lagi kebutuhan pokok (sembako). Jadinya, di sinilah letak dilema kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah.

Pengamat ekonomi dari FEUI Telisa Aulia Falianty mengatakan, jika pemerintah baru nanti menaikan harga BBM subsidi diperkirakan akan menaikkan inflasi sampai dengan tiga poin. Jika inflasi naik kemungkinan bunga kredit akan ikut naik sehingga resiko NPL nya bisa meningkat. "Jika harga BBM naik pasti semua barang dan sektor ikut naik, tidak terkecuali kredit perbankan juga ikut naik sehingga NPL bisa merangkak mengikuti kenaikan," katanya, Kamis (25/9).

Yang jelas, kenaikan BBM subsdi akan berdampak pada kenaikan harga barang, sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah sehingga daya beli kian menurun, produksi tidak berjalan otomatis tingkat pengangguran bisa meningkat. "Kenaikan BBM subsidi dampaknya negative, akan menjalar ke semua sektor," ujarnya.

Namun demikian, subsidi terhadap BBM yang sudah sangat tinggi memang ada sebaiknya pemerintah menaikan BBM subsidi tapi memang dengan catatan pemerintah harus siapkan alokasi anggrannya benar-benar jatuh pada orang yang berhak. "Sebenarnya berapa pun harga BBM jika pendapatan masyarakat tidak ada masalah. Polemik yang terjadi selama ini, pendapatan masyarakat rendah jika ada kenaikan BBM subsidi lompatan harga tinggi daya beli masyarakat turun signifikan. Bahkan cenderung menambah daftar masyarakat miskin," ujarnya.

Pengamat UI lainnya, Eugenia Mardanugraha, mengatakan kenaikan harga BBM tentunya akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Salah satunya menurunnya daya beli masyarakat dan membuat mereka menahan konsumsinya untuk beberapa bulan pascakenaikan harga BBM subsidi. Hal ini justru akan memberatkan pengusaha karena produknya tidak akan laku mengingat daya beli telah turun.

"Tentunya dampaknya masyarakat dan pengusaha. Terlebih sekarang ini pengusaha cukup bergantung kepada kredit yang disediakan perbankan. Sehingga ada potensi NPL akan berpotensi naik, terutama untuk kredit konsumtif karena didominasi oleh debitur kalangan menengah ke bawah," ujarnya.

Menurut dia, dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil karena BBM naik, maka ada kemungkinan Bank Indonesia akan menaikan suku bunga acuan atau BI Rate. "Saat ini BI Rate cukup tinggi, kalau kembali dinaikkan, maka pengusaha menengah ke bawah khususnya UKM akan kembali terpukul," ucapnya.

Lebih jauh lagi, Eugenia menilai instrumen pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai antisipasi dampak meluas karena kenaikan BBM bukanlah cara yang baik untuk memberdayakan masyarakat. Menurut dia, cara yang baik adalah dengan menerapkan program land reform.

Namun dalam pelaksanaanya tetap agak sulit. Karena pemberian tanah tanpa dibarengi subsidi juga sulit. “Rakyat miskin hanya diberikan lahannya saja tetapi tidak diberikan subsidi BBM, agak sulit. Karena tetap saja rakyat miskin membutuhkan BBM dalam segi transportasi dalam menjalankan usaha di lahan tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan rakyat miskin jangan diberikan lahan saja tetapi diberikan kompensasi subsidi BBM juga. Sehingga biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usahanya di lahan tersebut bisa berjalan lancar. “Sama saja bohong apabila menjalankan usahanya tetapi tidak dibantu dalam sektor transportasinya,” katanya. mohar/agus/bari

Related posts