Picu Defisit Perdagangan RI - PESATNYA PERTUMBUHAN KELAS MENENGAH

Jakarta - Di tengah tingginya pertumbuhan kelas menengah yang mencapai 8 juta orang per tahun, Indonesia akan menghadapi persoalan ekonomi yang pelik jika peningkatan pertumbuhan kelas menengah ini tidak diimbangi dengan akselerasi sektor riil yang memadai. Pasalnya, sifat konsumerisme kalangan menengah dapat memicu derasnya impor barang konsumsi, karena kebutuhan mereka belum dapat terpenuhi oleh produksi dalam negeri yang saat ini masih kurang.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi UGM Prof Dr Mudrajad Kuncoro, meningkatkan pertumbuhan kelas menengah harusnya diimbangi dengan pertumbuhan di sektor rill. Pasalnya, jika tidak seimbang maka itu akan berimbas kepada neraca perdagangan. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami defisit. Hal itu disebabkan oleh permintaan yang tidak diimbangi dengan produktivitas di sektor rill.

"Impor itu jadi jalan keluar untuk menyeimbangkan permintaan. Padahal, cara itu tidak sehat bagi ekonomi secara makro. Karena dampaknya pada neraca perdagangan yang akan defisit. Defisit neraca perdagangan otomatis memperbesar defisit transaksi berjalan," ujarnya kepada Neraca, Rabu (24/9).

Data Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2014 mencapai US$9,1 miliar atau 4,27% dari PDB. Angka ini meningkat dari defisit pada kuartal I-2014 sebesar US$4,2 miliar atau 2,05% dari PDB.

Secara tradisional, menurut dia, negara berkembang seperti Indonesia selalu mengalami defisit dalam transaksi jasa. Defisit ini khususnya terjadi dalam asuransi dan jasa pengiriman barang. "Dan Indonesia selalu mengandalkan jasa asing untuk sektor asuransi dan perkapalan. Ini adalah jasa yang harus dibayar dan menyebabkan arus modal mengalir keluar untuk membayar jasa itu," ungkapnya.

Karena itu, menurut dia, seharusnya Indonesia perlu pembangunan industri dan pengaturan perdagangan yang sejalan. Saat ini, pemerintah cenderung kelabakan ketika neraca perdagangan mulai menunjukkan arah defisit. Padahal, dengan komposisi ekspor dan negara tujuan saat ini, Indonesia tidak pernah melakukan persiapan apa-apa untuk membangun daya saing industri. "Strategi perdagangan kita reaktif. Kita menuju defisit, setelah defisit baru teriak-teriak," ujarnya

Selain itu, Mudrajad juga berharap agar pemerintah mendatang bisa lebih memperhatikan kinerja perdagangan dengan cara meningkatkan daya saing. "Kuncinya adalah daya saing, ketika daya saing Indonesia kuat maka bisa jadi kita akan unggul dibandingkan dengan negara lain," ujarnya.

Pengamat ekonomi yang juga Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, dalam mengimbangi pertumbuhan kelas menengah memang memerlukan perhatian pembangunan sektor riil. Tingginya pertumbuhan kelas menengah Indonesia sama sekali tidak bisa menutup-nutupi fakta kesenjangan sosial yang makin melebar dalam beberapa tahun belakangan ini. Ini akibat sektor riil tidak diperhatikan dengan baik sehingga mengakibatkan kelas bawah tidak bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan kelas menengah itu bukan fakta yang ideal untuk menjawab atau mengilustrasi perkembangan kualitas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagian kelas menengah perkotaan membiayai beberapa kebutuhannya dengan mengandalkan kredit dari lembaga pembiayaan. Pemerintah seharusnya mengedepankan fakta tentang kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya memotret kelas menengah dengan mengandalkan pertumbuhan sektor riil yang banyak dinikmati oleh masyarakat kalangan bawah," kata Anthony.

Tumbuh Rendah

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak ditopang sektor modern (non-tradable) seperti sektor keuangan, jasa, real estate, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan/hotel/restoran. Sebaliknya, sektor tradable seperti pertanian, industri, dan pertambangan hanya tumbuh rendah.

"Sektor non-tradable bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan. Pelakunya hanya segelintir seperti kelas menengah ke atas. Sebaliknya, sektor tradable merupakan sektor padat tenaga kerja dan pelakunya kelas bawah di masyarakat. Artinya, pembangunan hanya dinikmati sekelompok kelas menengah ke atas," ujar Anthony.

Oleh karenanya, menurut dia, diperlukan transformasi struktural ekonomi Indonesia hanya akan terjadi bila ada kemauan membalik arah pembangunan dari sektor non-tradable yang bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan ke sektor tradable yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal. Tanpa kemauan membalik arah pembangunan, pembangunan hanya akan menciptakan kesenjangan kotadesa, keterbelakangan desa, dan marginalisasi ekonomi perdesaan dan pertanian.

"Dengan melakukan kebijakan ini, maka akan bisa mengimbangi laju pertumbuhan kelas menengah dan akan menumbuhkan kesejahteraan terhadap kelas bawah,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan defisit neraca transaksi berjalan kuartal III-2014 belum membaik dikarenakan sejak kuartal IV-2011 sampai dengan sekarang Indonesia terus mengalami defisit transaksi berjalan dengan jumlah yang terus membesar. Defisit berkepanjangan itu telah meningkatkan kerentanan ekonomi makro Indonesia, karena secara bersamaan kondisi fiskal atau APBN juga mengalami tekanan defisit, sehingga Indonesia dikatakan mengalami "twin deficit” defisit atau defisit di transaksi berjalan dan defisit di fiskal.

"Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan kebijakan tertentu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit). Bank Indonesia diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, khususnya dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan," imbuh Anthony.

Anthony menegaskan hal yang perlu diwaspadai pemerintah adalah defisit neraca migas menjadi persoalan pelik terhadap fundamental ekonomi tanah air. Akibatnya, defisit neraca transaksi berjalan akan terus membengkak.

Upaya mengatasi defisit neraca transaksi berjalan melalui cara menaikkan suku bunga BI Rate, menurut dia, sebenarnya langkah keliru. Kebijakan menaikkan suku bunga ini tidak akan mengurangi defisit transaksi berjalan, tetapi justru akan memukul perekonomian nasional secara luas. Meski kenaikan BI Rate dinilai akan berdampak positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah, hal ini justru akan memukul daya saing produk Indonesia.

"Dampaknya, kinerja ekspor akan kembali tertekan. Dengan pelemahan ekspor di tengah impor migas yang tinggi, defisit perdagangan akan membengkak. Akibatnya defisit transaksi berjalan justru akan cenderung stagnan atau malah membesar, bukan membaik seperti yang diklaim oleh BI," jelas Anthony.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, minimnya pertumbuhan sektor riil nasional karena memang pemerintah tidak pernah konsisten dalam menggulirkan program penguatan sektor riil. Karena sektor riil harus diimplementasikan dan dijalankan bukan sekedar program yang digaungkan.

“Selama ini pemerintah, bahkan semua lapisan tahu kelemahan dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak sustainable karena sektor riil tidak berjalan. Tapi celakanya pemerintah hanya menggulirkan program tapi tidak dijalankan,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, selama ini arah kebijakan pemerintah hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, sehingga menjadikan kebijakan yang digulirkan instan hanya mengedepankan barang ada dengan harga murah sehingga mindset-nya hanya impor tapi tidak memikirkan produksi sendiri. Akibatnya meski pertumbuhan tinggi, inflasi rendah tapi tidak sustainable. “Orientasi arah kebijakan pemerintah hanya sesaat, yaitu lebih mementingkan impor ketimbang produksi dalam negeri sehingga sektor riil tidak berjalan,” ujarnya.

Akibatnya, hanya segelentir masyarakat saja yang menikmati karena hanya sektor-sektor tertentu saja yang dapat berkembang. Sektor riil yang diharapkan dapat memberikan pemerataan pertumbuhan kepada masyarakat malah berjalan mandul. “Wajar saja jika pendapatan penghasilan menengah rendah karena sektor riil tidak berjalan,” tegasnya.

Tentang defisit transaksi berjalan, menurut Enny, logika sederhananya produksi nasional rendah, impor tinggi sudah dipastikan defisit kian melebar. “Bagaimana kita mau surplus, orang kita selalu membeli tapi tidak pernah menjual produk,” ujarnya. mohar/agus/bari

Related posts