NERACA

Jakarta - Ketua Komite Tetap Energi dan Pertambangan Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang mengatakan belum meratanya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) menyebabkan banyak masyarakat menjadi penonton. Menurut dia, rakyat tidak diberikan peran dalam pemanfaatan SDA yang harusnya dimanfaatkan buat kesejahteraan rakyat.

"Akibatnya Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat. Baik terkait peningkatan jumlah penduduk, konversi lahan pertanian, permasalahan subsidi BBM, hilirisasi sektor pertambangan dan isu lingkungan," kata  Poltak di Jakarta, Jumat (19/9).

Agar masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut, Poltak menyarankan agar pemerintahan Jokowi-JK harus mengedepankan pola-pola penanganan sektor SDA dengan meletakkan paradigma berbasis negara. Di mana memberi wewenang penuh pada negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan SDA.

Hal tersebut dicirikan dengan bentuk institusi dan kebijakan yang sentralistik, pendekatan atas-bawah, orientasi target ekonomi, perencanaan makro dan penganggaran ketat.

"Pemerintah harus dapat mewujudkan kedaulatan energi dan sumber daya mineral. Ini yang seharusnya dilakukan sejak dulu ketika UUD 1945 ditetapkan, di mana negara adalah pemilik sah atas seluruh kekayaan alam yang ada di tanah, air dan udara di bumi Indonesia," ungkap Poltak.

Caranya, lanjut Poltak, konversi BBM ke gas harus segera dilaksanakan. Langkah lain, efisiensi penggunaan BBM, memperbaharui sektor kelistrikan, memperkuat peran BUMN, Pertamina, PGN, dan PLN, serta meningkatkan nilai tambah mineral yang selama ini dikuasai asing dan swasta nakal.

Pemberantasan mafia minyak dan gas serta tambang juga harus tuntas. Pemerintahan mendatang harus tegas, berani dan berada di garda terdepan sesuai amanah dan harapan rakyat. Agar tidak ada lagi markup dan upaya sistematis untuk merugikan negeri ini.

"Bayangkan saja, saat ini quota impor minyak ditetapkan sebesar 328 juta barel per tahun. Maka jika kita ilustrasikan, bahwa telah terjadi markup impor oleh para mafia migas per barel US$3 saja, maka dapat dihitung besar kerugian negara. Angkanya mencapai sekitar US$984 juta atau setara Rp11 triliun," jelas Poltak.

Untuk memberantas mafia migas dan tambang, kata Poltak, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain audit investigatif terhadap Pertamina, termasuk Petral dan PGN. Kemudian gelar penegakan hukum terpadu ESDM bersama KPK, Kejagung, Polri, PPATK, dan BPK. "Tuntaskan renegoisasi Kontrak Karya (KK) tambang dan migas yang merugikan bangsa. Bubarkan Petral," ujar pria yang disebut-sebut salah seorang calon kuat Menteri ESDM ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean mengatakan pemerintah untuk mencari calon yang mumpuni dari luar Pertamina yang punya kemampuan di bidang audit anggaran.“Harus dari orang luar yang mengerti dunia akutansi dan investigasi. Dititik titik mana kira-kira penyimpangan akan terjadi. Artinya harus memiliki kemampuan auditor. Tidak selalu harus ahli perminyakan,” kata dia.

Ferdinand adalah salah satu pelapor oknum pejabat dan pengusaha yang terlibat praktek mafia migas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni lalu. Melalui perwakilannya, KPK menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Dia menambahkan selama ini banyak orang pintar yang bisa dibayar untuk masalah teknis. Hanya saja untuk mencari orang yang berintegritas sangat sulit. Banyak lulusan-lulusan dari perguran tinggi yang mumpuni.

Oleh karena itu, Ferdinand mengkritik keras upaya pemerintah mengambil calon pucuk pimpinan berasal dari internal Pertamina. Dia mendesak pemerintah agar menunjuk orang-orang di luar Pertamina yang bersih dari praktik-praktik mafia migas selama ini.

Saat ini, dua nama dari internal Pertamina telah santer disebut bakal menggantikan Karen. Keduanya adalah Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya, serta Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. Kedua nama tersebut dinilai punya rekam jejak buruk. (mohar, rin)