RAPBN 2015 Tidak Sehat - AKIBAT BEBAN UTANG DAN SUBSIDI BBM

Jakarta - Kondisi ekonomi Indonesia sekarang lagi sakit. Penyebabnya, beban subsidi BBM dan utang negara dalam RAPBN 2015 sangat besar sehingga memerlukan kebijakan pemerintahan baru yang mampu bertindak cepat dan tepat, agar roda perekonomian nasional dapat terus bergulir menghadapi ancaman ketidakpastian ekonomi global dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

NERACA

Hasil studi IMF terbaru mengungkapkan, yang paling banyak menikmati manfaat subsidi energi khususnya BBM, adalah 61% dari 20% orang terkaya. Orang-orang kaya ini punya mobil besar yang memakan BBM bersubsidi. Sementara kombinasi golongan menengah ke atas mencapai 81% yang menikmatinya.

Kesimpulannya, subsidi BBM yang ada saat ini cenderung tidak tepat sasaran dan hanya mengakomodir orang kaya. Untuk menyehatkan struktur ekonomi, maka subsidi tersebut harus dipangkas dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya terhadap mobil pribadi.

Penyebab sakitnya ekonomi Indonesia lainnya, adalah tingginya utang melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) yang kini mencapai Rp 374,75 triliun sebagai upaya pembiayaan menutup defisit APBN. Namun apabila penerbitan SBN terlalu tinggi, penyerapan belanja negaranya rendah maka akan membebani negara di kemudian hari.

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, APBN yang sehat merupakan tolak ukur untuk menyehatkan perekonomian Indonesia, namun sejak 2012, Indonesia mengalami defisit keseimbangan primer, artinya APBN sudah tidak sehat.

Fungsi APBN sebagai stimulus fiskal kian merosot karena belanja menggelembung, tetapi produktivitasnya rendah. Penerimaan negara tumbuh, tetapi rendah. Rasio pajak, yang menyumbang sekitar 70% pendapatan negara, terhadap produk domestik bruto stagnan sebesar 12% selama beberapa tahun terakhir.

"Itu mengakibatkan tiga tahun terakhir, APBN tekor. Tekor dalam pengertian pemerintah tidak mampu membayar cicilan bunga utang dengan pendapatan yang dimiliki. Alhasil gali lubang tutup lubang," ujarnya kepada Neraca, Kamis (18/9).

Menurut dia, indikasinya adalah keseimbangan primer APBN mengalami defisit. Keseimbangan primer dihitung dari pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Defisit primer berarti untuk membayar cicilan bunga utang, pemerintah sepenuhnya harus menarik utang baru. Defisit primer 2012 mencapai Rp45,5 triliun. Ini merupakan yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Tahun 2013, defisit primer melebar dua kali lipat dari 2012, yakni Rp96 triliun. Adapun pada APBN Perubahan 2014, defisit primer mencapai Rp111 triliun.

"Oleh karenanya, terhadap kondisi fiskal tersebut, reformasi fiskal menjadi keniscayaan. Tanpa itu, Indonesia akan semakin bergantung pada utang. Reformasi fiskal yang dimaksud mencakup aspek penerimaan dan belanja negara sekaligus. Dari aspek penerimaan, reformasi mesti mencakup kelembagaan dan kebijakan perpajakan," ungkap Erani.

"Kemudian dari sisi belanja, efisiensi dan efektivitas sudah harus menjadi keharusan. Hal ini dilakukan dengan cara antara lain mengubah model penyusunan anggaran dari yang bersifat konvensional menjadi berbasis prioritas sesuai dengan amanat konstitusi. Setiap program yang mendapat anggaran juga mesti dilekati target terukur," tambah dia.

Santuni Birokrasi

Dia pun menjelaskan, argumen bahwa sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh kelompok kaya menjadi kurang bermakna, karena struktur APBN menunjukkan alokasi yang sedemikian besar justru diperuntukkan bagi birokrasi. Politik fiskal pemerintah semakin menjauh dari upaya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya, politik fiskal selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Erani.

Apabila kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan, menurut dia, maka hal itu untuk mengurangi beban anggaran yang disebabkan oleh subsidi BBM maka pemerintah akan fleksibel untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Sebenarnya dalam mendesain sistem subsidi BBM, pemerintah Indonesia disarankan untuk berkaca pada negara-negara Skandinavia. Sudah saatnya pemerintah memiliki desain subsidi yang ideal. Dalam konteks ini, subsidi BBM menjadi salah satu aspek dalam perancangan desain politik subsidi.

"Di Denmark, Jerman, dan negara-negara Skandinavia, pokok pikiran subsidi adalah individu yang dianggap kurang sejahtera. Bentuk subsidi, ada yang berupa cash transfer, uang sewa rumah, atau asuransi kesehatan dan pendidikan. Memang desain subsidi yang ideal membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun jika pemerintah ingin memiliki desain yang efisien, saya kira harus seperti itu,” jelas dia.

Mengenai keputusan menaikkan BBM bersubsidi, kata dia, keputusan SBY yang memberikan kelonggaran bagi pemerintahan baru untuk mengutak-atik subsidi BBM sebagai langkah yang bijak. Adanya keleluasaan tersebut merupakan ajang pembuktian program-program capres yang didengungkan semasa kampanye.

"Sementara itu, meskipun akan ada kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, pemerintahan baru tetap berkewajiban mengimbangi subsidi BBM dengan terus mengembangkan energi alternatif. Dan yang tidak kalah penting, menekan impor dan meningkatkan ekspor untuk mengurangi defisit neraca berjalan," kata Erani.

Dia mengingatkan kepada pemerintahan baru nanti bahwa jangan sampai pengurangan subsidi akan menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Pasalnya, masyarakat akan terpukul dengan kenaikan harga BBM karena sudah dipastikan harga-harga barang akan merangkak naik.

"Oleh karenanya, pemerintah baru harus mampu mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM. Jangan sampai terjadi meroketnya harga kebutuhan pokok sebelum harga BBM naik," tandas dia.

Guru besar ekonomi lainnya Prof Dr Didiek J Rachbini mengakui kondisi ekonomi Indonesia dalam kategori tidak sehat. Pasalnya, pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih “dihantui” dengan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). “Pos pengeluaran subsidi BBM telah menggerogoti APBN. Dan itu yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini harga BBM masih dianggap terlalu murah. Karena murah tersebut, kata dia, tingkat konsumsi semakin tinggi ditambah dengan lifting minyak Indonesia yang selalu turun sehingga membuat impor BBM semakin naik. “Hal itu berakibat kepada sektor perdagangan yang mengalami defisit dan menekan neraca transaksi berjalan. Pada akhirnya, kondisi ini menyebabkan krisis nilai tukar dan pasar saham yang merupakan pertanda kegagalan dalam mengatasi masalah fiskal,” cetusnya.

Kalau pemerintah mendatang tidak juga bersikap mengenai kebijakan kenaikkan harga BBM, maka, kata Didik, APBN akan sangat merasakan dampaknya. “Segera selesaikan kebijakan penyesuaian harga. Kebijakan seperti ini sudah puluhan kali dilakukan tapi tidak pernah ada yang lelet seperti sekarang sehingga membuat APBN berdarah-darah,” katanya.

Dengan adanya pemerintah baru, ia pun berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah tidak populer yaitu menaikkan harga BBM. Didik menceritakan bagaimana beberapa negara sukses mengelola ekonomi dengan menetapkan harga BBM yang tepat, salah satunya adalh Turki. “Turki menerapkan dua harga pada seliter BBM, satu Euro untuk harga BBMnya, dan satu Euro lagi untuk pembayaran cukainya, sehingga total dalam membeli bensin orang Turki harus membayar 2 euro atau setara Rp 25.000 / liter,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, selama ini program yang dibuat pemerintah guna membangun bangsa ini tidak lah jelek, hampir semua program yang dibuat bagus hanya saja memang yang menjadi penyakitnya adalah post anggrannya tidak pernah sampai. “Program boleh bagus, tapi kalau tidak ada anggran bagaimana bisa berjalan. Karena memang selama ini penyakit kronisnya adalah program yang digulirkan tidak pernah direalisasikan karena anggarannya tidak ada,” ujarnya kemarin.

Seperti halnya, program di sektor pertanian program bantuan pupuk, benih yang menelan hingga Rp 20 trilliunan, program bantuan UMKM, pengentasan kemiskinan tapi meski ada post anggaran tidak sampai pada masyarakat. “Anggaran yang ada habis untuk birokrasi saja,” ujarnya.

Oleh karenanya, jika memang pemerintah mendatang ingin membangun perekonomian nasional, sembuhkan dulu penyakit-penyakit kronisnya, anggran jangan hanya dinikmati oleh birokrasi tapi memang disalurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan. “Jika memang mau membangun anggran yang ada harus tepat sasaran,” ujarnya. agus/bari/mohar

BERITA TERKAIT

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

Sektor Teknologi dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis     Korporasi Alibaba segera akan mengganti para akuntannya…

AdhiKarya dan PPD Integrasikan Sistem Transportasi - Kawasan LRT City

      NERACA   Jakarta - PT AdhiKarya (Persero) Tbk, melalui Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel menawarkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED - BI Pertahankan Bunga Acuan 4,25%

Jakarta-Meski Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 0,25%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse…

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…