Hadapi MEA 2015, UKM Diminta Branding Produk

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal menyarankan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 memperbaiki "branding" atau pengemasan produk agar berdaya saing tinggi. “Produk Indonesia bagus dan bisa bersaing, cuma 'branding' yang harus diperbaiki, dan kalau itu bisa diperbaiki dampaknya besar bagi kita,” kata Dino di Jakarta, Kamis (18/9).

Ia mengatakan produk Indonesia yang bagus akan kekurangan nilai jualnya jika dijual dalam kemasan yang tidak menarik. “Pernah saya beli tas di Bandung, kualitasnya bagus, tapi tidak ada merek, kemasan juga hanya plastik. Kalau kita lihat produk yang bagus kemasannya lebih hebat dari produknya. Kalau kemasannya jelek, jadi nilai tambahnya berkurang satu,” katanya.

Selain perbaikan pengemasan, ia juga menyarankan agar UKM berdagang di tempat yang strategis dan mudah ditemukan pembeli. Selain pengemasan yang belum baik, menurutnya harga kontainer Indonesia yang mahal juga merupakan masalah yang dihadapi UKM untuk mengekspor barangnya ke luar. “Kontainer kita paling mahal di ASEAN (Asia Tenggara), kontainer dari Jakarta itu sekitar 600 dolar, sedangkan dari Malaysia dan singapura hanya 400 dolar,” tuturnya.

Meski begitu, ia optimis dengan pangsa pasar yang sangat besar, yakni sekitar 600 juta orang, yang memungkinkan UKM Indonesia memiliki peluang bisnis yang besar jika mengetahui informasi pasar yang tepat. “Banyak dari mereka yang mempunyai produk bagus dan tidak tahu bagaimana menjualnya ke Singapura atau Malaysia. Inilah pentingnya menyebarkan informasi pasar pada mereka,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) 2015. “Problemnya ada di daya saing. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan produk berkualitas ekspor. Masalah daya saing ini karena infrastrukturnya belum memadai, padahal infrastruktur kan berpengaruh pada produk-produk yang kita kembangkan,” kata Wayan.

Terkait mengenai masalah kualitas, lanjut Wayan, peningkatannya sudah mulai dibenahi oleh pemerintah, karena banyak kementerian lain yang turut membantu. Misalnya mengenai masalah kemasan yang sesuai dengan standar, dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). “Pasar ASEAN itu kan kita (ditargetkan sebagai pasar oleh negara lain), bukan negara lain. Sekitar 40% pasarnya itu Indonesia dan saya tidak khawatir soal itu. Kalau kita cinta produk dalam negeri, maka barang apapun yang masuk dari luar maka tidak akan menjadi masalah,” ujarnya.

Bagi Wayan perubahan pola pikir masyarakat untuk cintai produk dalam negeri harus dilakukan, dan dia mengklaim bahwa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Selain masalah infrastruktur dan perubahan pola pikir masyarakat, hal lain yang perlu diperhatikan adalah sektor permodalan bagi para pengusaha UKM. “Masalah permodalan juga perlu diperhatikan, karena ketika para pengusaha UKM itu harus memenuhi permintaan pasar ASEAN atau yang lainnya, mereka itu kan perlu modal untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan. Itu yang harus ditingkatkan,” pungkasnya.

Harus Kreatif

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan, sektor UKM harus lebih kreatif mengkreasi produknya supaya bisa dilirik pasar. Sapta bercerita soal pengalamannya ketika jalan-jalan ke Garut, Jawa Barat. Saat itu, kata Sapta, ada pembuat dodol yang mengeluh dodolnya kurang laku. Lantas Sapta pun menyarankan agar desain bungkusnya diganti, supaya lebih menarik. Alhasil, cara ini pun menarik minat turis untuk membeli. “Setelah diganti, turis pun penasaran ingin mencoba dodolnya. Dan begitu mencoba, turis itu mengatakan enak dan ingin membeli (dodol),” ujar Sapta.

Ketua Perdagangan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Hardini Puspasari mengatakan butuh peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UKM. Hal ini mengingat kualitas sumber daya manusia pelaku UKM yang secara umum masih belum memadai. Hardini mengatakan pelaku UKM dapat melek dan menguasai teknologi sehingga dapat berinovasi dengan menciptakan produk berdaya saing tinggi.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Sedah mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan klasifikasi untuk menentukan standar kualitas produk One Village One Product (OVOP). Hal tersebut diharapkan mampu bersaing dengan pasar bebas. Pihaknya sudah meminta Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk melakukan pencatatan.

Related posts