NERACA

Jakarta - Mafia migas sudah meresahkan masyarakat Indonesia, oleh karenanya diperlukan cara untuk memerangi mafia ini dengan sebaik-baiknya. Dengan beralihnya pucuk pemerintahan, maka melalui pemerintah yang baru ini didapatkan cara yang ampuh untuk memberantas mafia migas tersebut.

Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla, mengakui ada pembahasan pembentukan satuan tugas (satgas) migas dengan tim transisi. Pembahasan masih seputar identifikasi persoalan-persoalan di sektor migas yang terindikasi ada campur tangan mafia migas. "Ya ini kan proses nanti. Identifikasi-identifikasi kan sudah diketahui semua, tapi nanti kan pelaksanaannya pemerintahan yang akan datang," kata JK di Kantor Transisi, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

JK menilai, mafia migas ada di setiap lini bisnis migas, namun, JK tidak menjelaskan secara rinci cakupan mafia migas yang terindikasi."Nanti dulu. Tentu ada lah (mafia migas). Kita tidak bicarakan terbuka," ungkap dia.

Kesempatan yang sama, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya sudah mempunyai nama dan identitas para mafia minyak dan gas bumi (migas). Setelah presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla dilantik, maka keduanya akan langsung mengejar nama-nama mafia itu. "Ya ada (nama-namanya), tetapi sebagai presiden terpilih, setelah dilantik kan bisa dan akan secara powerful menggunakan alat yang dimiliki untuk mengejar mafia-mafia migas itu," kata dia.

Hasto juga meyakini, Indonesia mempunyai aparat keamanan dan intelijen yang mumpuni untuk memburu mafia-mafia migas itu. Namun selama ini sumber daya itu menurut dia tidak dimanfaatkan dengan baik. "Seperti di Rusia Vladimir Putin kan berhasil, hanya dengan instrumen perpajakan, secara cepat instrumennya bisa bekerja mengembalikan keadaan ekonomi negaranya," ujar dia.

Meski begitu, Hasto enggan memberikan sedikit pun keterangan mengenai nama-nama mafia yang sudah dikantongi itu. Yang jelas, lanjut dia, mafia itu tidak sedikit dan bahkan juga terdapat di bidang lain. "Nanti lari kalau kita sebut sekarang. Ada di sektor energi, keuangan, pangan," ungkap dia.

Dia juga mengungkapkan Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah melakukan kajian pembentukan satuan tugas anti-mafia minyak dan gas. Satgas ini akan bekerja memerangi mafia migas yang ditengarai merajalela di industri perminyakan dalam negeri. "Satgas mafia migas ada yang usul dan kita tindak lanjuti. Kami akan bertemu dengan tokoh yang kritis memerangi korupsi. Modelnya baru dibahas karena ini menanggapi apa yang disampaikan Jokowi dalam Muktamar PKB kemarin," kata Hasto.

Sebelumnya, saat berpidato di Muktamar PKB, Jokowi mewajibkan menterinya nanti untuk mampu memberantas mafia migas. Jokowi merasa ada yang tidak beres dalam industri ini karena minyak mentah dari Indonesia justru diolah di luar negeri, lalu dikirim kembali ke Indonesia. "Ini baru dibahas. Gagasannya sangat menarik. Presiden dengan seluruh kewenangannya bisa buat satuan tugas khusus," ungkap Hasto.

Menurut Hasto, pembahasan mengenai pembentukan satgas ini akan dilakukan dengan melibatkan para pakar dan ahli. Nantinya, kajian akan dilakukan terhadap implementasi, sistem operasi, hingga personel yang akan bergabung dalam satgas migas ini.

Sejauh ini, menurut Hasto, Tim Transisi sudah mengantongi nama-nama mereka yang diduga bermain dalam industri migas ini. Dengan pembentukan satgas, nama-nama itu diharapkan bisa dijerat secara hukum. "Sebagai presiden terpilih, setelah dilantik kan bisa dan akan secara powerful menggunakan alat yang dimiliki untuk mengejar mafia-mafia migas itu," tandas dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menilai rencana Jokowi-JK yang akan membentuk Satgas Anti Mafia Migas adalah langkah yang tepat untuk memutus rantai mafia migas di Indonesia. "Ini merupakan terobosan dan program quick win Jokowi-JK untuk berantas sindikasi mafia migas yang selama ini merugikan negara," kata dia.

Meski demikian, dia mengingatkan Jokowi-JK berhati-hati dalam merekrut anggota Satgas Anti Mafia Migas. Jangan sampai nama-nama yang selama ini beredar luas di publik sebagai mafia migas justru didapuk jadi anggota Satgas. "Mantan Menteri ESDM, atau mantan-mantan Dirut Pertamina, Petral, BP Migas, atau yang sekarang ada di SKK Migas dan BPH Migas sebaiknya tak usah dijadikan anggota," imbuh Erwin. mohar/rin