Alihkan Subsidi BBM Pada Sektor Produktif - Tidak Tepat Sasaran

NERACA

Jakarta - Kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal pembatasan konsumsi BBM subsidi di beberapa wilayah Indonesia membuat kondisi masyarakat tidak menentu. Sementara di sisi lain pemerintah tampaknya belum berani untuk menaikkan harga BBM. “Anggaran subsidi energi terutama BBM kan meningkat setiap tahunnya, jika terus terjadi bisa mempersempit ruang gerak fiskal untuk pendanaan pembangunan nasional,” kata Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan 49, Boedhi Setiadjid di Jakarta, Rabu (10/9).

Berdasarkan catatan IKAL, Pemerintah hampir menghabiskan sekitar Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun setiap tahunnya untuk subsidi energi yang di dalamnya terdapat subsidi BBM dan subsidi listrik. Pembahasan APBN-P Tahun 2014, anggaran subsidi energi naik drastis dari Rp 282,1 triliun menjadi Rp 350,31 triliun, dari anggaran tersebut Rp 50 triliun dimasukkan dalam anggaran tahun 2015.

Berbarengan dengan lonjakan anggaran subsidi, sumber pemasukan dari setoran pajak kian seret. APBNP 2014 menetapkan setoran perpajakan sekitar Rp 1.246,1 triliun, turun dari target APBN 2014 yang mematok Rp 1.280,3 triliun. “Subsidi BBM sebanyak 77% hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu, sehingga tidak tepat sasaran dan tidak produktif,” ungkap Boedhi.

Menurutnya, dengan alokasi subsidi BBM yang mencapai 17.84% dari belanja pemerintah pusat, angka yang dinilai besar itu dapat menjadi beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan untuk masyarakat, sehingga diperlukan solusi jangka panjang terhadap permasalahan subsidi BBM.

Di sisi lain, pemerintah ke depan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap tahunnya, dan memerlukan anggaran untuk hal tersebut. Menurut Boedhi, anggaran subsidi BBM harus dialihkan ke sektor-sektor produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan anggaran untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

IKAL merekomendasikan agar anggaran subsidi energi terutama subsidi BBM, dapat dialihkan untuk sektor pembangunan infrastruktur sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya. Pembangunan infrastruktur itu antra lain infrastruktur transportasi untuk membangun jalan, pelabuhan, revitalisasi angkutan darat, laut, udara dan lain-lain.

Menurut Boedhi, pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi infrastruktur di Indonesia yang saat ini baru sekitar lima persen menjadi 7,5-10% dari produk domestik bruto. Dengan nilai itu, Indonesia baru akan dapat mulai menyamai investasi infrastruktur di India dan China. “Subsidi BBM seharusnya dapat juga dipakai untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur logistik yang menjadi salah satu masalah utama dalam kelancaran arus barang,” kata Boedhi.

Infrastruktur transportasi Indonesia pada peringkat 61 dari 148 negara. Di antara negara ASEAN, peringkat infrastruktur Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Hasil pengembangan infrastruktur diharapkan dapat mempercepat waktu transportasi dan meningkatkan produktivitas armada yang terkendala infrastruktur.

Boedhi mengatakan, selain dapat dialihkan untuk anggaran infrastruktur transportasi, subsidi BBM juga dapat dialihkan untuk anggaran pengembangan ekonomi kreatif. “Seharusnya bisa diberikan sekitar Rp 20 – 35 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk ekonomi kreatif, diantaranya untuk membantu permodalan, pengadaan bahan baku, pembukaan akses pasar baik dalam dan luar negeri, bantuan aspek manajerial, dan lain-lainnya,” paparnya.

Data Kementerian Perdagangan dan Kemenparekraf Tahun 2013 menyebutkan tercatat 11,8 juta orang terserap dalam lapangan kerja industri kreatif dan di antaranya mencakup 3,1 juta orang dalam industri kerajinan, 3,8 juta orang terserap dalam industri fashion, 167.000 orang dalam industri desain, 43.000 orang dalam industri arsitek, dengan total nilai Rp578 triliun dengan rincian fashion Rp164 triliun, kerajinan Rp84 triliun, desain Rp22 triliun, arsitek Rp11,5 triliun.

Berdasarkan data statistik ekonomi kreatif yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi kreatif pada 2013 mencapai sebesar 5,76 persen dan laju pertumbuhan nasional sekitar 5,74 persen. Sektor ini juga mampu menyedot tenaga kerja mencapai 11,872 persen dari total lapangan kerja nasional.

BERITA TERKAIT

Sektor Pangan - Kasus Beras Turun Mutu Akibat Tata Kelola Distribusi Tak Optimal

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

Sektor Pengolahan - Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat

NERACA Jakarta – Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah…

Kenaikan Tarif Kargo Udara Berdampak ke Sektor Perikanan

NERACA Jakarta-Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Rifky Effendi Hardijanto, mengatakan kenaikan tarif kargo udara turut…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Sektor Pangan - Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan…

Harga Minyak Naik Didukung Optimisme Perdagangan

NERACA Jakarta – Harga minyak terus menguat pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena pasar didukung oleh tanda-tanda kemajuan…

Agar Pemerintah Benahi Kekacauan Tata Niaga Impor Pangan

NERACA Jakarta – Pemerintah diminta membenahi kekacauan tata niaga impor pangan nasional terutama yang terkait dengan tata produksi, distribusi, serta…