NERACA

Jakarta – Anggota DPR sekaligus Anggota Panja Kelapa Sawit Sugihono Kartosuwondo meminta agar PTPN dilibatkan dalam program konversi Crude Palm Oil (CPO) dengan solar menjadi bio solar. “Apakah PTPN XIII sudah dilibatkan oleh Pertamina dalam pengadaan BBM Bio Diesel bersubsidi? Disini seharusnya Meneg BUMN berperan untuk mengatur kerjasama interkoneksi antara Pertamina dengan PTPN, jikalaupun kendalanya soal biaya produksi, disitu ada dana subsidi BBM yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan jumlahnya cukup besar,” ujar Sugihono, seperti yang dikutip, Senin (8/9).

Ia menyayangkan lambannya kinerja Meneg BUMN dalam mengatur kerja sama antar BUMN terkait ketersediaan bahan baku Bio Diesel. Padahal menurutnya, dalam rapat-rapat di komisi lain (Komisi VI) Pertamina sudah mengalokasikan harga kisaran Rp.2000/liter untuk bahan baku Bio Diesel. “Lalu selama ini dari mana Pertamina mendapatkan bahan baku Bio Diesel tersebut jika PTPN tidak dilibatkan,” tanya Sugihono.

Sementara itu, Direktur Utama PTPN XIII Nur Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya sewaktu menjabat di PTPN III pernah difasilitasi Meneg BUMN untuk menjalin kerja sama dengan pihak PLN terkait program konversi BBM dari minyak nabati (CPO).

“Sebagai tindak lanjutnya kami memproduksi Pure Palm Oil (PPO) yang khusus untuk dikonversi menjadi Bio Diesel. Kami sudah memiliki 2 unit khusus memproduksi biodiesel dengan kapasitas 20.000 liter/hari tiap unitnya. Namun kami terkendala dengan biaya produksi yang tinggi sehingga harga jual PPO justru lebih mahal dibanding CPO, karena itulah PLN tidak berani membeli,” ungkap Nur.

Nur Hidayat menambahkan, program Bio Diesel bisa berjalan jika pada saat harga CPO sedang turun seperti sekarang, namun bisa kembali terhenti (off) ketika harga CPO naik. Pihaknya juga mengakui jika BUMN yang memproduksi CPO (PTPN) hanya mampu mensuplai 10% kebutuhan pasar, selebihnya 90% masih dikuasai swasta.

Kondisi Infrastruktur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan optimalisasi mandatori penyerapan biodiesel 10% ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tahun ini. Target ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur saat ini. “Kami tetap fokus di tahun ini agar mandatori tetap berjalan, namun kami lihat kondisi. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan infrastruktur yang ada saat ini,” kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

Kendala yang sebelumnya menjadi hambatan mandatori diakui Rida adalah mengenai ketetapan harga. Di samping itu, lokasi penyebaran biodiesel masih dirasa sulit lantaran produsen komoditas tersebut hanya berpusat di daerah barat Indonesia. Direktur Konservasi Energi, Ditjen EBKTE, Kementerian ESDM, Maritje Hutapea sebelumnya menuturkan, dengan target penyerapan biodiesel sebesar 4 juta kl, maka akan ada penghematan devisa mencapai US$3,1 miliar.

“Dapat kami katakan pemanfaatan biodiesel hingga Maret 2014 mencapai 350 ribu kilo liter. Pemanfaatan biodiesel diawal tahun ini mengalami penurunan lantaran proses pengadaan yang dilakukan PT Pertamina belum selesai seluruhnya untuk wilayah timur Indonesia. Realisasi pemanfaatan biodiesel akan kembali meningkat setelah pengadaan selesai,” ujarnya.

Tantangan lainnya bagi pengembangan energi biodiesel adalah bergantung harga bahan. Minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku dasarnya memang melimpah di Indonesia. Namun, harga komoditas ini sangat terpengaruh pasar global.

Pengamat Ekonomi dan Energi, Darmawan Prasodjo, menyarankan perlunya lembaga khusus yang memegang penyediaan biodiesel. Penyediaan ini juga terakomodasi tidak hanya pada biodiesel, melainkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lain. “CPO saja itu terpangruh dengan harga global. Itu artinya ada cost yang siap ditanggung bagi produsen CPO. Untuk itu jika dipegang Pertamina otomatis hitung-hitungannya tidak boleh rugi,” katanya.

Jika pemerintah serius dan konsisten, maka peningkatan peng-gunaan biodiesel di dalam negeri dipastikan didukung oleh industri perkebunan kelapa sawit sebagai penghasil bahan baku utama biodiesel. Pada 2015, produksi minyak sawit mentah ( crude palm oil/CPO) diperkirakan mencapai 30 juta ton dengan 10 juta ton di antaranya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 20 juta ton sisanya diekspor.

Sementara itu, produksi biofuel, termasuk biodiesel, diproyeksikan 40 juta ton pada 2015, dengan 27 juta ton diekspor dan 13 juta ton untuk pasar dalam negeri. Kita sadari bahwa Pertamina telah meningkatkan porsi pencampuran biodiesel menjadi 10% sesuai dengan mandat pemerintah, yaitu 7,5% menjadi 10% untuk biosolar PSO, serta 3% menjadi 10% untuk biosolar non-PSO.

Selain itu, Pertamina telah mere-spons dengan melakukan proses tender pengadaan biodiesel untuk kebutuhan 6 tahun sebesar 6,6 juta kl. Namun, dalam pelaksanaan proses tender ini memperoleh respons yang minim dari para pelaku industri biodiesel. Minimnya respons dari para pela-ku industri biodiesel ini, antara lain karena pemerintah melalui Pertamina telah menetapkan harga biodiesel pada patokan harga Mean of Platts Singapore (MOPS). Akibatnya produsen biodiesel jadi terlihat enggan berpartisipasi dalam proses tender karena mereka masih melihat disparitas yang besar dibandingkan jika menjual produknya dalam bentuk CPO saja.