Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi global yang tak menentu belakangan ini dan menghadapi masa transisi pemerintahan baru Indonesia, kalangan pengamat menilai target pertumbuhan 5,8% dalam RAPBN 2015 terlalu ambisius alias kurang realistis.

NERACA

Menurut guru besar Universitas Brawijaya yang juga pengamat ekonomi Prof Dr Ahmad Erani Yustika, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2015 sebesar 5,8% merupakan target yang terlalu ambisius. Pasalnya masih banyak masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mengejar target tersebut. "Kalau menurut saya, angka pertumbuhan realistis sebesar 5,5%-5,7%," ujarnya kepada Neraca, Kamis (4/9).

Penyebab terbesar tak tercapainya target pemerintah itu, menurut dia, karena Indonesia belum mampu mendongkrak nilai ekspor. "Pasar internasional seperti di Tiongkok, India, dan Eropa tumbuh tapi tak terlalu besar seperti yang diharapkan. Padahal pasar ekspor Indonesia perlu diperluas, terutama pasar non tradisional," katanya.

Pemerintah tampaknya menaruh optimisme terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian pada 2015. Hal itu terlihat dari adanya kenaikan proyeksi akselerasi ekonomi menjadi 5,8% dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2015. Sebelumnya, pemerintah hanya mematok pertumbuhan ekonomi di level 5,6%.

Menkeu Chatib Basri menyatakan, asumsi makro yang disepakati tersebut pada dasarnya masih berada dalam rentang yang telah diperkirakan pemerintah. Yang jelas, kata Chatib, pelaksana APBN yang bakal digedok itu sebetulnya adalah pemerintahan baru mendatang. Dengan demikian, pihaknya berharap presiden yang terpilih dan jajarannya diharapkan dapat menggenjot ekonomi ke posisi yang lebih baik.

Soal postur APBN 2015, Erani mengatakan jumlah APBN yang menyentuh lebih dari Rp2.000 triliun itu terlihat sangat besar. Namun jika dibandingkan dengan PDB yang sekitar Rp 10.500 triliun pada tahun depan, maka anggaran itu kurang dari 20%.

Sementara dari penerimaan yang mencapai Rp1.762 triliun akan tetapi anggaran masih didesain defisit mencapai 2,3%. "Demikian pula, anggaran tahun depan juga mengalami defisit keseimbangan primer (jumlah penerimaan lebih kecil ketimbang pengeluaran di luar pembayaran utang), jumlahnya sebesar Rp103,5 triliun. Situasi ini terjadi sejak 2012 dan terus membesar hingga tahun depan," jelasnya.

Data diatas, kata dia, menunjukan bahwa pemerintah harus melakukan utang lagi di tahun depan untuk memenuhi defisit, baik itu yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. "APBN yang masih bersumber dari utang merupakan APBN yang kurang sehat. Padahal pemerintah masih bisa menggenjot penerimaan pajak. Karena rasio pajak terhadap PDB masih 12%, ini dikategorikan rendah," pungkasnya.

Pengamat ekonomi UI Muslimin Anwar mengatakan, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi cukup tinggi meski kondisi global belum menentu sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi investasi dan pertumbuhan. Demikian pula jika berpijak pada kondisi perekonomian saat ini, indikator makro justru sedang berada dalam tekanan yang dikhawatirkan secara berkelanjutan berdampak pada makro-ekonomi 2015.

Kondisi global maupun nasional membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merosot sejak tahun 2011. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga tahun depan. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,5%, terus turun menjadi 6,2% di 2012 dan pada 2013 susut kembali menjadi 5,6%.

"Perekonomian dunia memasuki 2015 serba sulit dan tidak menentu. Sehingga Indonesia harus lebih berhati-hati kalau tidak ingin kembali seperti sebelumnya. Untuk itu, pemerintahan mendatang harus diingatkan mengenai keadaan situasi perekonomian dunia seperti ini. Situasi itu antara lain disebabkan adanya kebijakan perubahan mengenai perekonomian di AS. Kalau kita tidak hati-hati, bukannya tidak mungkin akan terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi beberapa tahun lalu," kata dia.

Tidak Sesuai

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 2015 merupakan proyeksi dari pemerintah dengan melihat indikator-indikator ekonomi yang akan terjadi pada tahun depan. Namun, dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi harus mengikuti dinamika ekonomi dalam negeri maupun global.

"Di Indonesia, hal ini misalnya dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan rapat di Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merumuskan APBN-P setiap tahunnya. Belakangan ini banyak asumsi, data statistik, dan model yang dikembangkan serta analisis yang dihasilkan tidak sesuai dengan praktik dalam kehidupan nyata," ujar Muslimin.

Dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi, menurut dia,  harus melalui hasil penelitian dan analisis ekonomi yang baik merupakan input penting dan berharga dalam pengambilan keputusan politik para pemimpin negara. Hal Ini dilakukan untuk memenuhi harapan para penduduknya dalam meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan.

Dia juga menjelaskan prediksi perekonomian nasional tahun depan akan tumbuh di bawah 6%. Kondisi ekonomi nasional bakal semakin membaik meskipun tidak tumbuh tinggi. Pertumbuhan ekonomi akan membaik seiring pulihnya ekonomi dunia.

"Pertumbuhan ekonomi global 3,9% pada tahun depan. Lebih tinggi dari tahun 2014 yang hanya 3,4%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut memberikan dampak positif sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkisar 5,4%-5,8%,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Muslimin, pemerintahan mendatang untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,8% bergantung pada tiga faktor utama penopang laju perekonomian domestik. Pertama adalah seberapa jauh pemulihan ekonomi global, khususnya AS. Itu yang akan membawa ekspor Indonesia membaik. Sedangkan faktor kedua, terkait percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena, itu akan mendorong kenaikan nilai investasi. Dan yang ketiga, seberapa jauh alokasi-alokasi anggaran pemerintah bisa lebih optimal.

"Kalau ketiga faktor tersebut sudah terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi akan bisa lebih tinggi, meski sejauh ini masih diliputi oleh ketidakpastian domestik dan global," tandas dia.

Guru besar ekonomi UGM  Prof Sri Adiningsih mengatakan sejak 2011 tren pertumbuhan ekonomi nasional menurun dari  6,5% (2011),  6,2% (2012), 5,6% (2013), dan semester I-2014 ini hanya 5,1%. Jika pemerintah mendatang menginginkan target pertumbuhan 5,8% atau naik 0,2 % dari asumsi RAPBN 2015 5,6%,  butuh perubahan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih matang, karena jika hanya melanjutkan program yang ada sekarang dipastikan akan mengikuti ritme tren penurunan dan akan terasa sulit bisa menembus di level 5,8%.

“Jika ingin ada perubahan pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pemerintah baru dituntut melakukan perubahan kebijakan ekonomi jika tidak sulit mencapai target,” ujarnya, kemarin.

Perubahan disini dalam artian yaitu perubahan menyeluruh seluruh elemen ekonomi mulai peningkatan ruang fiskal, perdagangan international, industri, pertanian dan semua sektor pendukung pembangunan ekonomi. “Intinya harus ada perubahan menyeluruh dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Apalagi saat ini negara berkembang selalu dibayangi tapering off , dimana saat ini pertumbuhan ekonomi negara maju sedang bagus. Oleh karenanya jika tidak mengandalkan dari dalam akan sulit mencapai pertumbuhan lebih baik. “Negara maju sedang bagus pertumbuhannya, otomatis ada investor yang menarik dananya. Oleh karenanya untuk bisa menolong laju pertumbuhan ekonomi sendiri tentu harus dari dalam jangan terus-terusan mengandalkan dari negara luar. Maka dari itu itulah tugas yang harus diemban oleh pemerintah baru mendatang,” ujarnya.

Meski saat ini negara tujuan ekonomi dunia tertuju pada negara Asia seperti India dan Tiongkok, Indonesia harus mampu berkompetisi dengan negara Asia lain. “Jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan harus pro pada pembangunan ekonomi nasional,” paparnya. agus/bari/mohar