Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik - DINILAI MAKIN BERATKAN BEBAN RAKYAT

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintahannya tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, karena dinilai akan menambah beban masyarakat setelah pada 2013 telah menaikkan harga BBM dan pada tahun ini secara bertahap menaikkan tarif dasar listrik.

Melalui wawancara yang diunggah via situs Youtube, SBY mengatakan, selain itu dengan logika bahwa kenaikan BBM dilakukan karena APBN dalam tekanan tidaklah tepat.

"Saya punya pandangan berbeda kalau kita naikkan BBM tahun ini, kasihan beban rakyat terlalu berat. Tetapi saya juga terus memantau perkembangan seperti kontingensi, apabila tujuh minggu ke depan ada perubahan dramatis, harga minyak meroket, dan kalau tidak naikkan BBM, APBN kita jebol akan saya naikkan, tapi sebaliknya saat ini harga minyak cenderung turun, logika tidak kuat, itu logika pemerintah sekarang, saya juga harus menghormari pandangan lainnya, tapi harus juga mendengarkan mengapa kami memilih tahun ini tidak menaikkan harga BBM," kata Kepala Negara, Minggu (31/8).

Presiden juga menilai kurang tepat bila ada pandangan bila pemerintahan yang dipimpinnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi maka akan membebani pemerintahan selanjutnya. Menurut presiden, tidak baik bila menilai suatu pemerintahan memberatkan pemerintahan lainnya.

"Tidak baik bila satu pemerintah dituduh membebani pemerintahan yang lain. Setiap pemerintahan harus menghadapi tantangannya, dituntut mengambil resiko dan tantangan itu," tegasnya.

Secara terpisah, Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi hingga 20 Oktober atau hingga habis masa pemerintahanSBY. Saat ini presiden mempunyai banyak pertimbangan sebelum memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi.

"Sikap pemerintah SBY bahwa karena tahun lalu pemerintah baru saja menaikkan harga BBM subsidi cukup besar 33% cukup memberatkan," ujar pria yang kerap dipanggil CT di Jakarta, akhir pekan lalu.

Bukan hanya itu. CT juga menyebut bahwa pemerintahan SBY memikirkan kesulitan rakyat jika harga BBM naik. Pasalnya, setiap 3 bulan sekali masyarakat harus menanggung beban kenaikan tarif dasar listrik. Belum lagi kemungkinan kenaikan harga gas non-subsidi.

Kepala Negara juga menegaskan postur RAPBN 2015 dibuat fleksibel sehingga dapat memudahkan pemerintahan selanjutnya, mengenai adanya program atau anggaran yang belum terakomodasi, Presiden Yudhoyono mengatakan penyesuaian dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya dalam APBN- Perubahan.

Meresahkan Masyarakat

Menurut pengamat ekonomi FEUI Telisa Aulia Falianty, jeratan subsidi BBM bersubsidi memang menjadi salah satu utama masalah di Indonesia. Meski pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM subsidi tapi tidak berhasil karena hanya meresahkan masyarakat. Cara lain yang harus dilakukan adalah tentu dengan menaikkan harga BBM subsidi di saat ini atau pemerintahan baru.

"Kenaikan BBM memang akan membuat masyarakat miskin menderita, karena harga-harga ikut naik. Tapi tidak ada cara lain jika pemerintah ingin keluar dari masalah beban subsidi BBM" katanya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut Telisa, anggaran subsidi sebaiknya dialokasikan dalam bentuk lain untuk membantu masyarakat miskin. Karena jika dibiarkan tidak ada kepastian dari harga BBM akan berdampak buruk juga terhadap ekonomi, harga-harga barang bisa fluktuatif yang akibatnya kembali meresahkan. "Intinya harus ada kepastian, idealnya ada kenaikan tapi bertahap. Dan alokasi anggaran subsidinya di alihkan untuk masyarakat miskinyang lebih membutuhkan," imbuhnya.

Ekonom LIPI Latief Adam mengatakan, untuk melakukan penghematan harga BBM bersubsidi agak sulit dilakukan,karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang konsumtif sehingga akan sulit untuk menerapkan penghematan, khususnya menghemat pemakaian BBM. Oleh karenanya, pemerintah perlu menerapkan kebijakan dalam mencari dan menyediakan energi alternatif di luar BBM yang lebih efisien sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Bagaimana kita mencari energi alternatif kalau subsidi diberikan kepada sumber energi yang tidak efisien. Dengan memiliki energi yang lebih efisien, otomatis daya saing industri dan ekonomi akan terdongkrak. Di samping itu, pemenuhan terhadap energi yang efisien akan berkontribusi pada percepatan industrialisasi," kata dia.

Dia pun menjelaskan diperlukan juga kebijakan untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi yang selalu membengkak setiap tahunnya. Program pengendalian pemerintah hanya memperhatikan supply manajemen. Akibatnya ruang untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi tidak berjalan maksimal.

"Aspek penghematan harus ditekankan dalam permasalahan BBM bersubsidi ini. Pemerintah seharusnya melakukan supply demand, dengan fokus kepada konsumen pengguna BBM bersubsidi. Selama ini penyaluran BBM bersubsidi kerap tidak tepat sasaran. Sekitar 70% pengguna BBM bersubsidi adalah kalangan menengah ke atas," ujar Latief.

Dia mengakui kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berpengaruh besar pada beban masyarakat menengah ke bawah, terutama terkait dengan harga pangan, jika momentum kenaikannya tidak tepat.

Menaikkan harga BBM tidak bisa dihindari karena beban subsidi membuat negara kesulitan melakukan investasi. Hal itu berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian menaikkan harga BBM memang berimbas pada inflasi. Namun tidak akan berefek tinggi jika direalokasikan pada tujuan yang tepat, khususnya kepada masyarakat miskin.

“Naiknya harga BBM subsidi pengaruh besarnya ke masyarakat menengah ke bawah. Mereka akan terbebani dan hal ini harus ditangani dengan serius oleh pemerintah,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan kenaikan BBM seharusnya dilakukan sejak beberapa tahun lalu karena dapat dilihat gejala kerugian negara. Misalnya dampak dari batalnya kenaikan bbm yaitu terjadi defisit neraca perdagangan sehingga berimbas kepada defisit APBN.

Marwan menilai bahwa kenaikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh oleh pemerintah. Karena, kata dia, setiap program penghematan yang telah ditempuh oleh pemerintah tidak menuai hasil sama sekali, bahkan cenderung gagal. “Banyak kebijakan yang dikeluarkan seperti RFID yang tidak ada kabarnya, pembatasan juga berdampak kelangkaan BBM, stiker pelarangan konsumsi BBM bersubsidi juga tidak ada hasilnya. Jadi semua kebijakan penghematan BBM belum ada hasilnya. Maka dari itu, jalan keluarnya adalah kenaikan harga,” jelasnya.

Dia juga menyadari kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi memang tidak populer di mata masyarakat. "Tapi harus dilakukan sembari pemerintah memberikan penjelasan logis soal dasar pengambilan kebijakan dan memberikan program kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari hasil penghematan subsidi BBM," tuturnya.

Marwan beranggapan, harga solar dan premium setelah subsidi dicabut bisa mendekati harga keekonomisan. Artinya, harga jual ke masyarakat tidak berbeda jauh dengan harga beli minyak mentah dunia. agus/bari/mohar

BERITA TERKAIT

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Perdana di Pasar, Saham PBID Naik 10 Point

Debut perdana di pasar modal, perdagangan saham PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) pada perdagangan Rabu (13/12) langsung dibuka naik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED - BI Pertahankan Bunga Acuan 4,25%

Jakarta-Meski Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 0,25%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse…

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…