Jakarta – Pemerintahan baru menghadapi beban berat untuk mengalokasikan dana RAPBN 2015 yang sudah melampaui Rp 2. 000 triliun di tengah carut marutnya beban subsidi energi yang hampir mencapai Rp 300 triliun. Sementara PT Pertamina (persero) akhirnya menunda kenaikan harga Elpiji 12 kg setelah mendapat warning dari Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

NERACA

Beratnya beban anggaran negara yang mencapai Rp 2.002 triliun pada 2015, atau meningkat Rp 143 triliun dibandingkan dengan APBN-P 2014, terungkap dalam pernyataan Menko Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta, akhir pekan lalu.

“Kalau harga BBM tidak naik tahun depan, maka pengeluaran pembangunan kurang lebih sama dengan tahun ini. Berarti, APBN sebagai agen pertumbuhan tidak akan efektif. Kalau mau dan pembangunannya lebih besar, mesti ada realokasi,” ujarnya.

CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, mengatakan alokasi anggaran subsidi BBM Rp 291 triliun dalam RAPBN 2015 dengan asumsi tanpa kenaikan harga. Artinya, bila presiden terpilih memilih menaikkan harga, anggaran subsidi akan turun sehingga uang penghematannya bisa digunakan untuk program lanjutan visi-misi presiden ke depan.

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, anggaran negara akan efektif apabila alokasi anggaran dana infrastruktur Indonesia bisa dioptimalkan dan mencapai 5% dari produk domestik bruto (PDB) untuk membangun kebutuhan infrastruktur di daerah.

Jumlah anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2015 dinilai masih kurang sehingga pemerintah perlu mencari sumber dana lain untuk bisa menopang pembangunan infrastruktur dengan maksimal. Kemudian pemerintah perlu menentukan program prioritas dalam mengalokasikan anggarannya di mana beberapa bagian sudah ditetapkan untuk beberapa hal wajib.

“Anggaran beberapa kementerian atau lembaga perlu dikurangi, belanja barang dan produksi juga perlu diminimalisir, yang dibutuhkan adalah kerelaan dari Kementerian atau Lembaga yang bersangkutan,” kata dia.

Menurut dia, persoalan subsidi bahan bakar minyak yang terus-menerus membebani anggaran negara harus diselesaikan dengan baik. Subsidi BBM sudah semestinya dipangkas demi memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk memacu pembangunan infrastruktur. Selama ini subsidi BBM sebagian besar tidak tepat sasaran. Salah sasaran lantaran justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas.

“Namun, pemerintahan baru nanti harus tetap berkewajiban mengimbangi subsidi BBM dengan terus mengembangkan energi alternatif. Dan yang tidak kalah penting, menekan impor dan meningkatkan ekspor untuk mengurangi defisit neraca berjalan,” ujar Erani.

“Pemerintah mendatang bisa memetik pelajaran dari kelemahan dan kekeliruan pemerintah terdahulu. Kemajuan yang sudah tercapai harus terus dilanjutkan, kemudian harus mewujudkan pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri,” jelas dia.

Dia pun menuturkan apabila pemerintah terpilih nanti ingin melakukan perubahan, dalam pembahasan RAPBN 2015 kelak dimungkinkan melalui fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengarahkan APBN sesuai dengan visi misi. Atau pemerintahan baru di awal tahun 2015 sudah lakukan APBN-P 2015 agar selaras dengan keinginan. Pemerintah terpilih, di awal masa pemerintahan nanti harus bersabar dengan siklus anggaran. Pasalnya, baru pada April 2015 mendatang dapat memegang kendali untuk mendanai visi misinya melalui APBN Perubahan (APBNP).

Erani juga mengungkapkan agar tidak terpaku postur anggaran yang mengikat dari pemerintahan sekarang, pemerintah baru pun disarankan segera menyusun APBN Perubahan (APBNP) sejak saat ini. Dengan menyusun perubahan postur sesuai program presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih lebih awal, pembahasan APBNP dengan DPR baru bisa dilakukan sejak awal 2015.

Guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih menilai salah satu cara untuk mengefektifkan anggaran adalah dengan memangkas beberapa sektor anggaran yang kurang produktif, salah satunya adalah anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Anggaran untuk subsidi itu kurang tepat. Karena anggaran tersebut semakin membengkak dan target sasaran subsidinya kurang tepat lantaran dinikmati oleh kalangan menengah ke atas," ujarnya, akhir pekan lalu. 

Selain soal anggaran subsidi BBM, anggaran belanja pegawai yang porsinya cukup besar juga menjadi hal yang kurang efektif. "Setiap tahun belanja pegawai naik, akan tetapi penyerapannya selalu rendah dan cenderung kurang efektif. Jika memang pemerintah mendatang berani untuk menghapus subsidi maka anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan membayar utang," ucapnya.

juga menilai struktur RAPBN 2015 membuat pemerintahan mendatang tak memiliki banyak ruang untuk menggunakan anggaran guna membuat gebrakan baru. Padahal, menurut Sri, hal itu penting  untuk meyakinkan masyarakat dan butuh keleluasaan dalam menggunakan anggaran untuk mengeksekusi gebrakan tersebut. Padahal ini krusial karena pemerintah baru ditunggu perannya dalam memberikan perubahan," kata Sri..

Dia mengakui bahwa dalam anggaran otonomi daerah terdapat beragam anggaran yang masih bisa diatur oleh menteri baru, tapi fleksibilitasnya tidak banyak. "Kemampuan untuk digunakan pemerintah baru tidak banyak karena alokasinya sudah dibuat sedemikian rigidnya," terangnya

Menurut dia, pemerintah harus bekerja keras untuk membuat semua target tersebut tercapai. Ini bukan hanya oleh pemerintah saat ini tetapi terutama pemerintahan yang baru nanti.Hal yang perlu diperhatikan antara lain terkait pengelolaan fiskal dan kebijakan ekonomi antara pemerintahan sekarang maupun akan datang.

Tunggu Arahan Pemerintah

Secara terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengakui pihaknya menerima surat dari Kementerian Koordinator Perekonomian pada 6 Agustus 2014 untuk menunda kenaikan harga Elpiji 12 kg pada 15 Agustus.

“Kami memang berencana menaikkan harga Elpiji 12 kg pada Agustus ini, namun kami juga menunggu arahan pemerintah,” ujarnya. Dia sendiri mengaku belum bisa memastikan waktu kenaikan harga Elpiji 12 kg akan diberlakukan.

Pengamat ekonomi Hasto Kristianto mengatakan, masa  transisi pemerintahan dari Presiden SBY kepada presiden baru bukan lah suatu hal yang mudah untuk dikerjakan. Presiden baru dituntut untuk dapat mengembalikan kondisi sekarang seperti perbaikan ekonomi, pengentasan kemiskinan, beban subsidi BBM dan lainnya.

"Tugas pemimpin baru sangatlah berat, maka dari itu perlu kebijakan yang tepat dan efektif guna memulihkan keadan ekonomi nasional," ujarnya kepada Neraca, Sabtu.  

Menurut dia, warisan RAPBN 2015 yang memiliki ruang fiskal sempit harus mampu dioptimalkan secara menyeluruh oleh presiden baru. Dengan cara anggran yang digunakan pemakaiannya seefektif dan seefisien mungkin yaitu guna kepentingan rakyat jangan sampai belanja aparatur, melebihi belanja publik. Porsinya minimal 70% untuk belanja publik, dan 30% buat belanja aparatur. "Anggaran untuk 2015 sangat terbatas, presiden baru dituntut mampu mengoptimalkan anggran itu untuk kepentingan orang banyak, jangan sampai keterbatasan anggaran itu salah sasaran," ujarnya.

Untuk itu, presiden baru dituntut untuk bisa melakukan revolusi politik anggaran agar belanja pemerintah lebih bermanfaat untuk kelangusngan pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang dan tepat sasaran. "Harus ada reformasi penggunaan anggran, dan inilah tugas Presiden baru kita untuk membalikan keadaan terkait dengan penggunaan anggaran," ujarnya. agus/bari/mohar