Jakarta - Meski dalam penyusunan RAPBN 2015 mentargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5%-6%, pemerintah masih tetap menanggung warisan utang dan beban defisit anggaran hampir Rp 250 triliun di tengah kondisi perlambatan ekonomi Indonesia saat ini. Artinya, APBN belum mampu mendukung akselerasi pertumbuhan dalam pemerintahan baru mendatang.

NERACA

Seperti kita ketahui, bahwa DPR dan pemerintah baru-baru ini sepakat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 dengan defisit Rp 241,49 triliun.

Ini berarti pemerintahan mendatang mau tak mau harus mencari utang baru untuk menutupi APBN. Karena sektor pajak target penerimaannya justru turun 2,68% menjadi Rp 1.246,11 triliun. Sedangkan belanja pemerintah pusat justru naik dari Rp 1.249,94 triliun jadi Rp 1.280,37 triliun.

Tidak heran jika pemerintahan mendatang juga akan diwarisi beban anggaran subsidi. Meski APBN 2015 belum ditetapkan oleh pemerintah baru, pemerintahan sekarang memutuskan untuk mengalihkan beban subsidi energi sebesar Rp 50 triliun ke APBN 2015 alias carry over.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintahan baru dapat melaksanakan rencana anggaran yang telah disusun oleh pemerintah saat ini, minimal dapat menjalankan APBN 2015 yang disahkan sesuai rencana paling lambat Oktober 2014 mendatang. Setelah APBN 2015 efektif berjalan dan kemudian terjadi perubahan dalam asumsi makro, maka pemerintahan baru dapat mengajukan APBN-Perubahan termasuk diantaranya alokasi anggaran program inisiatif, yang sebelumnya belum diajukan dalam APBN.

Program insiatif pemerintahan baru diharapkan bisa mengakomodir anggaran yang sehat melalui penggunaan yang tepat sasaran sehingga apapun program inisiatif pemerintahan baru ini akan berjalan dengan baik.

“Melalui hal ini, pemerintahan baru memang akan memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk memasukkan inisiatif program baru beserta anggarannya melalui APBN Perubahan yang dipercepat pada 2015. Kewenangan presiden baru untuk mengajukan perubahan atas APBN 2015 yang dipercepat telah diatur dalam tata aturan perundang-undangan,” ujarnya kepada Neraca, Senin (11/8).

Menurut dia, RAPBN 2015 merupakan bentuk formulasi baru kepada pemerintahan mendatang sehingga pemerintahan baru bisa menjalankan program inisiatif baru. Pemerintah saat ini pun bisa mengoreksi APBN saat ini. Itu masih sangat mungkin dengan APBN Perubahan."Akan ada APBN-P. Penetapan November masih relevan dengan pemerintahan yang baru," ujar dia.

Dia menjelaskan APBN Indonesia selama ini disusun untuk defisit. Lihat saja, tiap tahun pemerintah selalu menyerahkan angka belanja negara yang lebih besar ketimbang penerimaan pada saat pembahasan RAPBN bersama DPR.

“Pada dasarnya, tidak ada yang salah dari konsep anggaran yang selalu defisit. Defisit akan selalu ditutupi oleh utang luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan belanja negara dan APBN semakin berkembang. Hanya saja, APBN yang diusulkan oleh pemerintah tidak pernah memihak kepada rakyat. Alokasi anggaran terbesar tidak ditempatkan pada sektor-sektor yang dapat menutupi utang tersebut, malah bertumpuk pada biaya birokrasi,” ungkap Harry.

Politik Anggaran Defisit

Harry juga menambahkan bukan tidak mungkin politik APBN menjauh dari defisit. Setiap pembahasan RAPBN antara pemerintah dan Komisi XI DPR, dewan selalu menyarankan pemerintah untuk tidak membuat utang dalam APBN.

“Namun sayangnya, himbauan tersebut tidak pernah diacuhkan oleh pemerintah. Sekarang ini memang pemerintah mengarahkan politik anggaran yang defisit. Komisi XI DPR, terutama saya selalu mengingatkan pemerintah untuk menghentikan menambah utang tapi tidak didengar,” tandas dia.

Dia pun menuturkan politik anggaran yang sehat adalah anggaran diperuntukkan kepada sektor-sektor yang produktif dan sarana infrastruktur. Selama ini belanja pegawai lebih tinggi dari anggaran infrastruktur yang mengalami kenaikan yang sedikit. Bahkan kebijakan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah akan memperlebar tingkat kesejahteraan masyarakat antara PNS dan pekerja swasta, termasuk para buruh.

“Bisa dibayangkan anggaran pertanian yang masih minim, padahal sektor pertanian ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Melalui contoh anggaran pertanian yang masih minim ini maka diharapkan pemerintahan yang baru bisa mementingkan anggaran yang produktif dibandingkan anggaran untuk belanja pegawai,” tambah Harry.

Pengamat ekonomi Iman Sugema menilai bahwa harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang. Karena pada dasarnya yang menjalankan roda pemerintahan di 2015 adalah pemerintah mendatang sehingga komunikasi perlu berjalan dengan baik meskipun ruang fiskal aagak terbuka lebar. “Tapi ruang fiskal yang cukup terbuka bukan menjadi cerminan bahwa APBN akan berjalan dengan baik,” ujarnya.  

Namun demikian, Iman mengatakan bahwa ketika Jokowi naik menjadi presiden maka akan ada perubahan yang signifikan dalam APBN yang sesuai dengan visi misi Jokowi-JK. “Kalau 2015 mungkin akan sulit diubah karena penyusunannya dalam waktu singkat. Akan tetapi di 2016, saya kira akan cukup banyak perubahan sesuai dengan karakteristik dan visi misi dari presiden terpilih,” kata dia.  

APBN yang sehat menurut pandangan Iman adalah APBN yang tidak bergantung pada utang. Karena penerimaan tak kunjung membaik dan belanja negara yang sangat rentan terhadap korupsi. “Antara penerimaan dan pengeluaran tidak berimbang. Karena lebih banyak pengeluaran dari pada penerimaan sehingga pemerintah selalu menutupinya dengan utang. Padahal utang pemerintah sudah cukup banyak, bahkan bisa mencapai Rp2.400 triliun,” ucapnya.

Di sisi lain, kata dia, APBN selalu mengalami defisit primer yang terus-menerus membesar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mambayar bunga utang saja pemerintah harus menutupnya dengan utang baru. “Kalau dalam perusahaan kondisi ini sama dengan earning before interest (EBI) sudah negatif. Dalam konteks perusahaan, net cash flow sudah tidak bisa menutupi bunga dan pokok utang. Biasanya, perusahaan seperti itu akan sangat kesulitan dalam memperoleh utang,” pungkas Iman.

Menurut pengamat ekonomi FEUI  Telisa Aulia Falianty,  pada 2015 Indonesia memiliki pemimpin baru, upaya yang harus dikejar tentu saja menutupi atau melanjutkan program-program yang memang belum terealisasi selama masa kepemimpinan Susilo Bambany Yudhoyono (SBY). Terutama masalah-masalah yang memang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan yaitu infrastruktur.

“Masalah selama ini yang mengganjal terhadap pembangunan ekonomi adalah infrastruktur maka dari itu pemerintah baru harus memprioritaskan belanja modal terutama pembangunan infrastruktur guna penopang perbaikan ekonomi mendatang,” ujarnya kemarin.

Upaya lain tentu dengan melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang mampu merangkul masyarakat bawah. Seperti program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah. Karena apa jangan sampai kebijakan yang diambil atau postur penggunaan APBN salah sasaran “Tentu saja kebijakan-kebijan yang diambil yang bersinggungan dengan masyarakat banyak, tepat sasaran dan pro rakyat,” sambungnya.

 Selama ini program dari pasangan capres  dan cawapres selalu membuat hati rakyat tersentuh. Jangan sampai, program yang ditawarkan semasa kampenye tapi minim realisasi itu yang tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia, harapannya mampu merealisasikannya meski tidak perfect, tapi minimal 75% diimplementasikan. “Selama kampanye lalu, semua program yang ditawarkan bagus untuk rakyat, harapannya bukan hanya pepesan kosong,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah baru nanti tidak bisa berlama-lama dengan euphoria kemenangan tetapi memang tugas berat sudah menanti untuk dapat mengembalikan keadaan mencapai perekonomian nasional yang baik dan merata. “Pemerintah baru disuguhkan segudang permasalahan terutama masalah kemiskinan, ketimpangan, dan ekonomi yang lamban. Itulah PR utama yang harus dikejar oleh pemerintah baru,” tukasnya. agus/mohar/bari