Pemerintah Diminta Ubah Pola Impor BBM - Hindari Mafia Migas

NERACA

Jakarta – Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Indonesia telah melahirkan mafia-mafia migas. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengubah pola impor BBM dengan mengembangkan sarana penunjangnya berupa kilang minyak. Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno mengatakan dengan diubahnya pola impor maka itu akan membuat terhentinya permainan mafi-mafia migas.

Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah dimana pengadaan harus langsung dari negara-negara penghasil dan produsen dengan kontrak yang jangka panjang. “Selama ini yang dilakukan tidak langsung ke produsen tapi melalui NOC (National Oil Company). NOC bukan produsen, dia juga trader karena NOC beli ke tempat lain kalau di bilang NOC mafia minyaknya ya bisa. Maka kita harus modernisasi kilang-kilang minyak baru,” kata dia di Jakarta, Selasa (24/6).

Berdasarkan pandangan dia, pembangunan kilang minyak baru bukan menjadi prioritas. Hal itu dikarenakan tingkat keekonomiannya sangat marginal. Menurut dia, penekanannya adalah pada ekspansi dan modernisasi kilang BBM yang ada. “Tapi kalau memang mau bangun kilang baru, sebaiknya di tempat kilang yang sudah ada karena pertimbangannya keekonomian,” jelas dia.

Ari mengatakan, penenakan impor BBM harus dilakukan segera karena menyangkut beban subsidi BBM yang semakin membengkak hingga mencapai Rp300 triliun. Di samping itu, produksi dan cadangan minyak bumi terus menurun begitu juga gas bumi. “Sementara kapasitas kilang penghasil BBM stagnan sejak 1995. Tidak ada progres kapasitas kilang enggak nambah ini yang dimainin di pasar yang dinamakan mafi-mafia di pasar,” tukas dia.

Dalam debat kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden beberapa waktu lalu, calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pemerintah selanjutnya bisa membangun kilang minyak yang banyak. Dengan begitu pengolahan minyak mentah jadi minyak siap pakai bisa dilakukan dalam negeri.

Menurut JK, jika pengolahan minyak sudah dilakukan di dalam negeri, otomatis mafia migas yang mengolah minyak di luar negeri akan mati. Selain itu JK menilai tidak ada lagi permainan harga dari mafia migas yang menjual minyak mahal ke Indonesia. “Kita bikin kilang yang banyak biar mafia (migas) mati,” ujar JK.

Menurut JK sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor kurang lebih 600 ribu barrel minyak setiap hari. Hal itu memunculkan banyak mafia migas dari hasil impor. JK pun memaparkan tidak ada alasan pemerintah tak bisa membangun kilang minyak. Pasalnya anggaran dan lapangan pun sudah tersedia di dalam negeri. “Selalu ada alasan tidak bisa bangun kilang minyak, apa yang nggak bisa uang ada, tanah ada,” tandasnya.

Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika ikut berbicara. Menurut dia, keberadaan mafia tidak bisa dibuktikan. "Mafia minyak itu seperti kentut, dibilang ada tapi nggak bisa buktikan ada. Bisa nggak Pak JK buktikan ada mafia minyak?,” ucapnya.

Kardaya mengungkapkan, yang jelas ada atau tidaknya mafia minyak itu, akan benar-benar hilang kalau pemerintah meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. “Kalau tidak ada BBM subsidi, itu baru tidak ada lagi mafia minyak, tidak akan ada lagi penyelundupan BBM subsidi di negeri ini,” katanya.

Namun, tentunya pemerintah tidak akan seesktrem itu untuk menghapuskan keberadaan BBM subsidi. Karena di Indonesia ini masih banyak warga masyarakat yang memang benar-benar butuh BBM subsidi. “Sekarangkan 80% BBM subsidi itu dinikmati oleh orang yang sebenarnya tidak minta untuk disubsidi, tetapi sama pemerintah dikasih, ini yang salah, harusnya BBM subsidi itu hanya untuk orang yang tidak mampu, tukang ojek, sopir angkot, PNS bergaji rendah,” tuturnya.

Kambing Hitam

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai, Pertamina selalu jadi kambing hitam dalam isu mafia migas. “Malangnya yang jadi 'sasaran' tembak dari dugaan itu selalu pihak BUMN Pertamina,” ujar Sofyano. Sofyano menjelaskan, sampai saat ini kebutuhan BBM yang bergantung dari negara luar dan yang dibeli dari NOC (national oil company) selalu berasal dari negara Singapura.

Pasalnya di negara tempat Petral berada, anak usaha Pertamina, banyak kilang yang bisa mengolah minyak mentah menjadi BBM siap pakai untuk keperluan dalam negeri. “Seakan-akan pasokan BBM bagi negeri ini diatur dan dikuasai oleh negara tertentu dan pihak tertentu, yang sering dinyatakan oleh publik maupun media massa sebagai mafia,” ujar Sofyano.

Masyarakat Indonesia pantas iri dengan Singapura yang tak memiliki sumur, tetapi memiliki banyak kilang besar. Bahkan Indonesia harus membeli minyak dari kilang Singapura dan terus bergantung pada pasokan BBM dari negeri jiran itu. "Ini memang menyedihkan," ungkap Sofyano.

Pembelian atau pengadaan BBM telah melalui proses, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan audit BPK mengatakan aman. Secara hukum hal tersebut mampu membantah dugaan publik terkait adanya pihak tertentu di balik pengadaan BBM tersebut selama ini. Namun, kata Sofyano, hal tersebut tidak otomatis menghapus dugaan masyarakat ada sesuatu di balik itu. Termasuk peran negara dan pihak tertentu di belakangnya.

Related posts