Jakarta – Di tengah hiruk pikuknya kampanye calon presiden (capres) menjelang Pilpres 2014, kondisi ekonomi Indonesia kini menghadapi guncangan dalam jangka pendek, sebagai dampak dari pemangkasan anggaran pembiayaan infrastruktur dalam APBN 2014 dan depresiasi rupiah yang kian dalam terhadap mata uang asing (dolar AS)

NERACA

Menurut data Kementerian PU, terdapat  pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 22,75 triliun dalam APBN 2014 berdampak tertundanya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Seperti pembatalan  1.890 paket pekerjaan senilai Rp 4 triliun dalam tahun ini. Dari 1.891 proyek yang tidak jadi dilelang, 35%-nya  merupakan proyek di sektor sumber daya air. Kemudian 30% merupakan proyek sektor pemukiman dan air bersih. Sisanya, adalah paket proyek sektor jalan, konstruksi dan operasionalisasi kementerian.

Di sisi lain, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan nilai tukar rupiah yang ideal bagi pengusaha adalah Rp 10.500-Rp 11.500/US$. Apabila yang terjadi saat ini lebih dari angka itu, jelas akan menyulitkan pengusaha juga pemerintah. Sebenarnya melemahnya rupiah ada efek positifnya bagi pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor. Namun lebih banyak efek negatifnya, sebab banyak pengusaha yang mengimpor bahan baku. Belum lagi tarif listrik akan dinaikkan secara bertahap mulai 1 Juli 2014. “Ini akan  semakin menambah berat beban pengusaha,” ujar Ketua Apindo Sofjan Wanandi kepada pers belum lama ini.

Menurut guru besar eknomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika,  di saat situasi pilpres seperti ini, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan yang sifatnya dapat mengganggu stabilitasi negara. Namun, pemerintah juga dituntut untuk menjalankan program program yang sudah ada.

"Permasalahan klasik yang tidak pernah selesai seperti, suku bunga tinggi, reformasi birokrasi, biaya logistik tinggi, jaminan hukum, infrastruktur sampai ke peningkatan kualitas tenaga kerja, harus pemerintah benahi," ujarnya  saat dihubungi Neraca, Kamis (5/6).

Lebih lanjut Erani mengatakan, pemerintah jangan lupa kalau sebentar lagi ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, maka perlu  langkah-langkah yang harus dipersiapkan yakni peningkatan industri, melakukan peningkatan kualitas produk supaya penetrasi ke negara anggota ASEAN, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan biaya pinjaman kredit ke bank rendah.

Erani menilai, masalah klasik masih tetap menghantui Indonesia sehingga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Pemerintah selama ini hanya jago di kebijakan saja, impelementasinya minim. Salah satu contohnya, terdapat hambatan untuk otonomi daerah. Di mana, kebijakan pusat tidak sepenuhnya dijalankan pemda karena merasa memiliki wewenang. Inilah yang harus diminimalisasi dan jelas garis komandonya,” ungkapnya.

Menurut Erani, jika MEA tetap dilaksanakan pada 2015, suka tidak suka, pemerintah harus berusaha keras agar hambatan-hambatan tersebut bisa selesai. "Langkah dan terobosan di mana persoalan tenaga kerja ini harus masuk dalam kebijakan industri ke depan ini. Indonesia tidak mungkin menghadapi MEA sendiri. Untuk itu, harus ada pembicaraan intensif agar MEA dapat berjalan tanpa harus menimbulkan korban," ujarnya.

Guncangan Jangka Pendek

Pengamat ekonomi  Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan,  apabila melihat kondisi perekonomian saat ini, meski perekonomian dinilai aman dari guncangan  jangka pendek,  ada beberapa potensi kerawanan atau krisis ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi mengalami hambatan-hambatan yang terjadi belakangan ini. Bahkan ditambah dengan persoalan-persoalan klasik yang tidak pernah diselesaikan dengan baik.  Seperti persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta ketersediaan infrastruktrur untuk menunjang investasi, sudah lebih dari 5 tahun selalu menjadi persoalan terbesar yang menggerogoti pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, lanjut dia, pekerjaan rumah terbesar adalah bukanlah hanya sekedar menjaga stabilitas jangka pendek, mengantisipasi gejolak. Namun, lebih jauh dari itu, kita harus menjaga agar potensi-potensi masalah dalam jangka panjang bisa dikelola dengan baik."Kita harus fokus pada kondisi-kondisi  yang mempengaruhi kerawanan perekonomian kita. Diperlukan komitmen yang kuat mengelola dimensi-dimensi jangka panjang perekonomian kita, agak sulit membayangkan kita akan menjadi bangsa yang besar, stabil dan makmur," ungkap Prasetyantoko.

Dia juga mengatakan terobosan yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau terhindar dari krisis adalah dengan memperkuat atau menumbuhkan investasi di dalam negeri, namun investasi hanya bisa tumbuh berkualitas jika pemerintah mengarahkannya ke sektor-sektor tradable atau sektor penghasil barang dan bersifat padat karya, seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, serta industri manufaktur. Agar investor merealisasikan investasinya, pemerintah harus membangun infrastruktur supaya menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa,  beberapa gejolak ekonomi yang terjadi di dalam negeri seperti anggaran infrastruktur yang dipotong, nilai tukar rupiah yang melemah, tarif listrik yang akan naik kembali dan momentum pemilu, bukan merupakan krisis ekonomi. Namun menurut dia, beberapa gejolak tersebut lebih membuat perlambatan ekonomi.

"Kalau dibilang krisis, saya kira belum. Akan tetapi gejolak-gejolak tersebut akan membuat perlambatan ekonomi. Ini seharusnya bisa menjadi perhatian bagi pemerintah diakhir masa jabatannya. Kalau terus dibiarkan, maka nantinya fiskal akan terganggu dan akibatnya pendapatan pajak akan berkurang," ujarnya, kemarin.

Purbaya mengatakan,  jika pendapatan pajak berkurang, maka itu akan membuat defisit APBN semakin membesar. Maka dari itu, sambung dia, jalan pemerintah memangkas postur-postur anggaran. Akan tetapi sayangnya, anggaran yang dibutuhkan seperti infrastruktur ikut dipangkas.

"Infrasturktur memang sangat dibutuhkan sekali mengingat infrastruktur di Indonesia masih ketinggalan. Namun, biasanya penyerapan anggaran infastruktur selalu tidak maksimal. Ini yang seharusnya ditingkatkan penyerapannya. Jangan sampai anggaran sudah dipotong, tapi penyerapannya juga rendah," ucapnya.

Soal proyek prioritas, Purbaya mengatakan dengan anggaran yang ada, pemerintah semestinya memperhatikan jalur distribusi barang yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam harga suatu produk. "Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan itu harus jadi prioritas. Kalau jangka panjang, mungkin irigasi bisa dimasukan," cetusnya.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan,  adanya pemangkasan anggaran di Kemenetrian/Lembaga secara langsung berimplikasi pada pengetatan belanja modal apalagi seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memang  yang anggarannya dipangkas paling besar sekitar Rp 22,75 trilliun dimana PU merupakan kementrian yang melekat sebagai predikat kementrian infrastruktur.

Jadi banyak proyek infrastruktur yang harus dikorbankan. Tentu ini  menjadi ancaman tidak adanya pembangunan belanja modal sampai dengan akhir pemerintahan rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saat ini realisasi proyek pada triwulan I baru sekitar 5 persen itu pun baru proyek yang sifatnya belanja rutin. Tapi proyek belanja modal belum ada yang terealisasi karena membutuhkan proses panjang. Sedangkan untuk proyek belanja modal dibutuhkan setidaknya anggaran Rp 100 trilliunan. Tapi menilik kondisi ini jelas proyek belanja modal diambang tidak terealisasi," katanya, Kamis.

Disinggung apakah ini Indonesia kini sudah terjerembab dalam krisis,  dia mengatakan  krisis belum hanya saja memang secara pertumbuhan pembangunan ekonomi akan terasa sulit sampai dengan akhir pemerintahan bahkan sampai akhir tahun 2014.  Karen dengan pengetatan anggaran ini jangankan untuk mengejar target stimulus fiskal, ini dipastikan sudah tidak ada lagi. "Meski belum masuk dalam kondisi krisis, tapi pembangunan ekonomi sudah kian terpuruk. Al hasil akan terasa sulit bangkit, dan ini tentu saja yang akan menjadi tugas berat bagi pemerintah mendatang," tegasnya.

Adapun menyikapai kondisi rupiah yang kian terseok-seok hampir menembus angka Rp 12.000 per dolar AS, menurut Enny ini karena ulah dari pemerintah yang mana dalam APBN yang awalnya hanya menargetkan Rp 11.400 pada APBN-P menjadi Rp 11.800 itu menjadikan rupiah semakin terdepresiasi . "Pasar biasanya melihat target pemerintah, pemerintah sendiri menurunkan sehingga diambil kesempatan oleh pelaku pasar menjadikan rupiah terus menurun terhadap dolar AS," paparnya.

Melihat situasi ini, tentu saja menjadi pukulan berat bagi para pengusaha sudah jelas infrastruktur makin tidak memadai, rupiah yang semakin terkerek, ditambah lagi adanya kenaikan Tarif Dasar Listri (TDL) menjadikan biaya produksi menjadi lebih tinggi. "Situasi ini sangat menjadikan pengusaha kian terjepit karena produksi lebih high cost, sehingga sangat sulit dan makin tidak kompetitif bersaing dengan produk asing," tukasnya.  agus/mohar/bari/iwan