Mengolah Dana CSR Jadi Mudik Gratis Lebaran

MANAJEMEN TRANSPORTASI PERLU DITATA LEBIH BAIK

Kamis, 11/08/2011

NERACA

Jakarta – Di tengah carut-marutnya masalah transportasi mudik lebaran yang rutin membelit tiap tahun, pemerintah mendorong setiap perusahan mengadakan fasilitas mudik gratis bagi karyawannya. Alasannya selain membantu masyarakat kurang mampu untuk pulang kampung, program mudik gratis juga diyakini dapat mengurangi angka kecelakaan. Yang jelas, program mudik gratis tidak lain adalah upaya optimalisasi dana CSR kepada rakyat kecil.

Menurut catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 15,4 juta atau meningkat 4,14% dari tahun lalu sebesar 14,8 juta. Sementara total pemudik menggunakan motor tahun 2011 meningkat 14% persen atau sekitar 8.320.632 orang dibanding 2010.

Meningkatnya pemudik yang menggunakan sepeda motor tentu berimbas pada peningkatan risiko kecelakaan. "Karena kecelakaan didominasi oleh kendaraan roda dua. Sebesar 70% kecelakaan saat mudik adalah dengan menggunakan sepeda motor," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Rabu (10/8).

Untuk itu, menurut Ketua Forum Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Suharto Abdul Majid, penyelenggara mudik gratis tahun 2011 seperti Sari Wangi, Sidomuncul, Holcim, Honda, BNI, BTN, Telkomsel, Jasa Raharja dan Indosat dan lain-lainnya diharapkan menjadi inspirasi perusahaan lain untuk melakukan hal serupa.

Tahun ini Sari Wangi menggelar program Sari Wangi Mobil Mudik (SWMM) dengan menyediakan 100 mobil bagi 100 keluarga ke beberapa kota besar di Indonesia. Sementara Mudik Gratis Indosat 2011 bagi anggota Indosat Community dan anggota IOC (Indosat Outlet Community) menyediakan empat transportasi mudik, yaitu mobil, bus, kereta api dan pesawat. Adapun Sido Muncul akan memberangkatkan 280 bus dengan jumlah peserta 20.000 orang yang umumnya adalah pedagang jamu gendong. Jasa Raharja juga menyediakan mudik gratis khusus pengendara sepeda motor dengan menyediakan 225 armada bus ke-33 kota tujuan se Jawa dan Lampung.

Menurut Suharto, program mudik gratis seperti itu sangat berguna membantu pengaturan transportasi masal. “Kita sejauh ini sulit untuk mensosialisasikan angkutan massal, karena ketika orang mau beli tiket mudik, baru puasa hari ketiga tiketnya sudah habis. Jadi seruan menggunakan angkutan masal itu seperti omong kosong,” terang Suharto kepada Neraca, kemarin.

Kurangi Motor

Pengelolaan mudik gratis secara nasional diyakini Suharto akan mampu menekan angka kecelakaan yang mencapai 1.460 kasus dan korban meninggal 328 jiwa pada tahun 2010. “Jika ditata secara nasional, saya yakin para pemudik bersepeda motor akan berkurang dan angka kecelakaannya juga menyusut,” ungkapnya.

Namun, lanjut Suharto, program mudik gratis harus menjadi program nasional agar pelaksanaannya efektif dan terarah. Itulah sebabnya, dia mendesak pemerintah untuk mewajibkan perusahaan menyelenggarakan program mudik gratis melalui dana CSR (corporate social responsibilities) perusahaan. “Mudik gratis kan cuma satu tahun sekali. Dengan criteria tertentu, saya kira perusahaan bisa menyisihkan dana CSR-nya untuk program ini. Apalagi untuk perusahaan besar, saya yakin sangat bisa. Makanya ini harus menjadi program riil pemerintah. Mudik gratis sebagai gerakan nasional akan sulit terwujud jika pemerintah tidak mau menjadi leader dalam program ini,” ujarnya.

Hal senada namun sedikit berbeda diungkapkan pakar transportasi ITB Ir. Harun Al Rasyid S. Lubis. Menurut Harun, permasalahan mudik gratis justru bukan terletak pada kuantitas program tersebut, namun pada kualitas program itu. ”Masalah mudik gratis bukan terletak pada volume atau kapasitas dari program tersebut, melainkan kualitas dari program mudik gratis tersebut, terutama menyangkut manajemen informasi dan pelayanan yang terkait dengan program itu,” ujarnya.

Harun menilai, selama ini sistem managemen informasi dan pelayanan yang diberikan masih sangat kurang atau bisa dikatakan ”buruk” sehingga program ini tidak berjalan lancar.

Menurut dia, soal manajemen informasi semestinya bukan lagi halangan mengingat perkembangan telekomunikasi saat ini sudah demikian pesat. Kalau ingin membuat program mudik gratis, paling tidak diterima masyarakat jauh-jauh hari sebelumnya.

”Jangan mendadak diumumkan. Orang sudah pada punya rencana mudik masing-masing. Akhirnya jadi sedikit yang ikut. Dari sisi telekomunikasi saat ini kan sudah baik, mestinya semuanya bisa di-organize dari situ. Bisa dikoordinasikan mana yang mau mudik dengan kereta, pesawat, dan sebagainya. Mana yang mau mudik sendiri ataupun yang gratis. Manajemen informasinya yang harus diperbaiki seperti informasi keberangkatannya jam berapa, rutenya kemana saja, ” ujar Harun.

Sedangkan menyoal pelayanan, menurut Harun, permasalahan mudik gratis tahun lalu harusnya tidak terulang lagi. Contohnya saja soal ticketing. Banyak para pemudik yang tidak yakin dengan program mudik gratis karena tidak mendapat kepastian, baik jadwal keberangkatan maupun lainnya. ”Sebaiknya managemen ticketing diperbaiki. Misalnya dengan pemberian ’kupon’ sebagai jaminan. Bisa saja mereka diberi kepastian misalnya dengan diberi kupon, jadi mereka ada kepastian untuk berangkat dan tempat duduk. Jangan hanya membuat sarana tapi informasi juga harus disiapkan,” tandasnya.

salim/munib/cahyo