Pemerintah Harus Jadi Motor Pembangunan SPBG

Jumat, 28/03/2014

NERACA

Jakarta – Program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) makin tak jelas ujung maupun pangkalnya. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) nyaris mandek. Beberapa pengusaha SPBG terpaksa menutup usaha lantaran minimnya kendaraan mengonsumsi gas. Sementara industri otomotif masih enggan memproduksi mobil berbahan bakar gas karena jumlah SPBG sangat minim.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan untuk membangun SPBU membutuhkan infrastruktur dengan investasi yang cukup mahal. Untuk mengaliri gas dari terminal dibutuhkan jaringan pipa yang cukup banyak, belum lagi piranti elektronik yang ada di dalam SPBG itu sendiri.

"Pemerintah harus menjadi motor dalam pembangunan SPBG, kalau mau program konversi BBM ke BBG itu berhasil. Jangan hanya bisa menyuruh pihak swasta, kita mempunyai BUMN yang sanggup membangun SPBG, Pertamina ataupun PGN," tegas Sofyano saat dihubungi Neraca, Kamis (27/3).

Lebih lanjut Sofyano mengatakan agar program konversi BBM ke BBG berhasil, pemerintah harus membuat aturan yang jelas seperti seluruh kendaraan instansi pemerintah memakai BBG atau kendaraan umum diharuskan memakai BBG.

"Saat program konversi BBM ke BBG tidak berjalan, pemerintah hanya saling menyalahkan, terlihat jelas tidak adanya sinergisitas antar kementerian yang terkait. Seharusnya ini menjadi masalah bersama, bukannya saling menyalahkan atau menjatuhkan,"papar Sofyano.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomo Hadi mengatakan, para pengusaha SPBU sanggup membangun SPBG namun pengusaha membutuhkan kepastian pasar. Menurut Eri, untuk membangun SPBG tidak sulit. Hal itu karena SPBG dapat terintegrasi dengan SPBU yang sudah ada, dan tidak perlu mendidik lagi operator karena sudah terbiasa melayani BBM.

Eri menjelaskan, perkembangan SPBG sangat tergantung pasar, meski harga jual BBG sesuai dengan keekonomian tetapi tidak ada yang membeli gasnya maka tidak akan menimbulkan keuntungan. “Jangan sampai di SPBG ada sarang laba-laba karena yang membeli tidak ada. Kalau margin tinggi yang ngisi SPBG sedikit jadi tidak menarik. Bahkan ada SPBG yang gulung tikar karena tidak ada yang konsumennya," ungkapnya.

Namun di pihak lain, PT Pertamina (Persero) mengaku terhambat perizinan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengakses pipa gas untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) miliknya. Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, sejak Pertamina ditunjuk sebagai pelaksana program konversi BBM ke BBG, untuk menjalankan progam ini salah satu strategi yang ditempuh Pertamina adalah pemanfaatan SPBU yang memenuhi kelayakan standar operasional dan keamanan untuk ditambahkan fasilitas pengisian bahan bakar gas sehingga menjadi SPBG Eco Station.

Pertamina, sambung Ali, memerlukan dukungan dari pemilik pipa distribusi gas, dalam hal ini PGN, untuk dapat membuka akses pipanya agar gas dapat dialirkan menuju titik-titik SPBU yang akan menjadi SPBG Eco Station. Pada tahun 2012, Pertamina telah menyampaikan rencana titik-titik pembangunan SPBG, termasuk titik-titik SPBU yang akan menjadi SPBG Eco Station kepada PGN untuk mendapatkan izin akses pipa tersebut. Namun, sampai saat ini Pertamina belum mendapatkan izin mengakses pipa tersebut.

Dijelaskan Ali, terdapat beberapa SPBG yang sebenarnya sudah siap beroperasi, tetapi belum dapat dioperasikan karena menunggu izin pembukaan akses pipa gas. "Jika akses itu diperoleh, kami yakin pengembangan SPBG Eco Station dan juga SPBG-SPBG yang direncanakan Pertamina juga akan berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.