Ketimpangan Ekonomi Kian Lebar - DAMPAK PERTUMBUHAN DAN SUKU BUNGA TINGGI

Jakarta – Kalangan akademisi dan ekonom menilai strategi “duet” pertumbuhan dan suku bunga tinggi yang selama ini diterapkan di Indonesia, ternyata memunculkan ketimpangan (gap) ekonomi yang makin melebar, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas serta daya beli masyarakat yang melemah.

NERACA

Selain target pertumbuhan tinggi, rezim suku bunga tinggi yang diindikasikan dengan suku bunga acuan (BI Rate) yang bertahan 7,5% dalam 5 bulan berturut-turut, menunjukkan fenomena perlambatan sektor riil yang disengaja oleh pemerintah di era kebangkitan ekonomi di sejumlah negara maju belakangan ini.

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, suku bunga acuan atau BI Rate yang mencapai 7,5% memang memberatkan sektor rill, pada akhirnya mau tidak mau para produsen akan menaikan harga jual ke konsumen, ini yang menyebabkan daya beli masyarakat turun.

"Tingginya suku bunga acuan memang sangat berpengaruh terhadap sektor rill, untuk itu bank sentral diminta jangan terlalu gegabah untuk menaikan suku bunga acuan, karena akan menimbulkan masalah yang cukup banyak,"ujarnya saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Erani mengakui strategi pendekatan pertumbuhan dan suku bunga tinggi, ternyata berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Selain tidak berkualitas karena pertumbuhan didominasi oleh sektor nontradable, implikasi pertumbuhan juga menimbulkan kesenjangan (ketimpangan) ekonomi yang makin lebar.

Terbukti data statistik mengungkapkan, koefisien Gini Ratio Indonesia pada 2010 yang tercatat 0,38 membengkak menjadi 0,41 (2011-2012) dan 0,42 pada akhir 2013. Rasio ini merupakan alat ukur derajat ketidakmerataan distrbusi penduduk, yang berdasarkan kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan yang bersifat uniform mewakili persentase kumulatif jumlah penduduk. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Erani menekankan perlunya pendalaman proses industrialisasi. Masalah yang ada sekarang sebetulnya bukan semata pada bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan yang lebih mendasar adalah menentukan model basis produksi yang berkesinambungan. Selama ini, basis produksi Indonesia amat bergantung pada sumber daya alam mentah. Ini tidak sehat karena nilai tambahnya kecil, merusak lingkungan, dan harganya fluktuatif.

Menurut dia, memadukan tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi juga pekerjaan lainnya. Saat ini yang terjadi, pertumbuhan ekonomi mengorbankan pemerataan. Ini tecermin pada rasio gini yang mencapai tertinggi dalam sejarah perekonomian Indonesia.

Erani berpendapat, ekonomi Indonesia punya potensi tumbuh lebih cepat. Namun, banyak beban struktural yang masih menggelayutinya. ”Potensi Indonesia untuk lari menjadi berat. Yang jadi beban tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan hak masyarakat yang tidak dilakukan selama ini,” ujarnya.

Tahun Penentu

Strategi ekonomi selama sepuluh tahun terakhir, menurut Erani, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan. Pemerintahan yang baru mesti membuat strategi ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, tetapi juga bisa menyelesaikan persoalan struktural.

”Tahun 2014 akan menjadi tahun penentu. Kita tak bisa melanjutkan model pembangunan seperti sekarang. Pertumbuhan global membaik, kita juga akan lebih baik. Namun, persoalan struktural tidak akan terselesaikan kalau tidak ditangani kita sendiri,” ujarnya.

Secara terpisah, ekonom dari lembaga riset EC-Think Iman Sugema mengatakan ekonomi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dengan yang miskin, ini mungkin disebabkan lemahnya koordinasi maupun masih tingginya ego sektoral dan ego kedaerahan atau kewilayahan.

"Hasil pembangunan ekonomi masih belum merata dan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin pun masih jauh. Ekonomi Indonesia yang diterapkan selama ini masih belum mampu menjawab tantangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam melakukan strategi pemerintah yang mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan, lanjut dia, pemerintah harus menyiapkan platform ekonomi untuk pemerintahan yang akan datang. Pasalnya, dengan APBN surplus ketergantungan negara untuk utang ke luar negeri akan terhindari. Selama kebijakan fiskalnya tidak diubah, maka Indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari utang luar negeri.

"Apabila Indonesia selalu mengandalkan utang luar negeri justru bisa membawa ke jurang krisis. Kebijakan fiskal yang terus mengandalkan utang, sama saja memasukkan Indonesia dalam perangkap utang. Sebab, Indonesia juga harus membayar bunga utang. Artinya utang tidak akan pernah lunas. Dan itu hanya bisa diubah dengan perubahan kebijakan fiskal,” jelas Iman.

Kemudian Iman mengungkapkan pemerintah harus memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM yang baik tentu akan mengangkat perekonomian negara menjadi lebih maju. Pemerintah juga mendorong pelaku domestik untuk berinvestasi, khususnya dalam teknologi.

"Pemerintah wajib mendorong pembenahan infrastruktur. Dalam waktu yang sangat lama, proyek infrastruktur yang digadang-gadang nyatanya tidak kunjung selesai dan membuahkan hasil. Pemerintah tidak sungguh-sungguh meng-encourage pembangunan infrastruktur, jadi praktis Indonesia tertinggal jauh," tegas dia.

Dia pun menuturkan rezim suku bunga tinggi ini tentu akan berdampak besar pada perbankan dan sektor riil. Harapannya, agar Bank Indonesia (BI) tidak terlalu berlebihan memberikan “dosis” yang terlalu tinggi atau “overdosis” suku bunga tanpa memperhatikan kondisi perbankan. Kalau itu sampai overdosis maka akan terjadi keguncangan di perbankan dan sektor riil.

"Yang menjadi pertanyaan adalah cukup efektifkah kebijakan suku bunga tinggi ini untuk mengobati defisit neraca pembayaran yang menjadi penyakit kronis ekonomi Indonesia. Pasalnya, karena penyakitnya adalah di sisi fiskal, tapi mengobatinya dengan kebijakan moneter tanpa melihat efek terhadap sektor perbankan dan dunia usaha,"ujarnya.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, banyak hal yang bisa pemerintah lakukan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diantaranya dengan memperhatiak sektor pertanian dan industri. Pasalnya, sejauh ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya didorong oleh konsumsi rumah tangga.

Padahal, menurut dia pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi dari pada sekarang tatkala pemerintah memperhatikan sektor pertanian dan industri. "Misalnya pemerintah mendorong untuk melakukan hilirisasi industri, maka penerapan hilirisasi industri tersebut dapat dengan gencar memproduksi barang sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan lagi mengandalkan konsumsi saja tetapi sektor tradable," ujarnya.

Menurut Enny, dengan fokus ke sektor tradabel maka dengan begitu ekonomi dalam negeri bukan hanya dapat meminimialisir defisit transaksi berjalan dan perdagangan yang selama ini disumbang oleh impor migas. "Tapi juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan," kata Enny.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan, tahun 2014 merupakan tahun politik doproyeksikan pertumbuhan ekonomi kian redup mengingat pemerintah yang memang sedang sibuk mengamankan posisinya sehingga tak dapat llagi bekerja dengan maksimal. Selain itu permasalahan segudang di dalam negeri tak mampu menjadikan pertumbuhan ekonomi di tahun politik ini bakal membaik. “Bicara proyeksi ekonomi nasional masih terasa sulit bakal tumbuh baik,” katanya, Sabtu (15/3).

Mengingat sambung Eugenia segudang permasalah dalam negeri masih menjadi kendala besar perkonomian nasional makin memburuk. Lihat kebijakan BI Rate yang bertahan dalam 5 bulan terakhir di level 7,5%. Padahal indikator penurunannya besar, seperti rupiah yang semakin menguat inflasi yang kecil harusnya BI Rate sudah bisa turun. “Momen dan kesempatan seharusnya BI menurunkan bunga acuannya,” ujarnya. agus/mohar/iwan/bari

Related posts