Pemerintah Segera Tetapkan Harga Pokok Penjualan Gula - Semua Pihak Dilibatkan

NERACA

Jakarta – Pemerintah segera menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula dalam waktu dekat. Hal tersebut menyusul desakan dari Dewan Gula Indonesia (DGI) yang menginginkan HPP gula yang menjadi patokan harga bagi gula yang dijual petani terlalu rendah yaitu Rp8.100 per kilogram. DGI menginginkan agar HPP gula yang baru berada di kisaran Rp9.500 per kg.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku akan segera menetapkan HPP gula. Ia juga mengatakan dalam penetuan HPP tersebut, pihaknya mengaku akan melibatkan semua pihak yang berkecimpung dalam produksi gula ini untuk menentukan besara HPP tersebut. “Dalam waktu singkat, karena sebelum April sama Mei mereka (industri) sudah mulai kegiatannya. Saya mewakili 2 juta petani ditambah 63 pabrik gula dan 11 pabrik rafinasi, untuk menetapkan HPP gula menilai koefisien dengan contohnya harga internasional,” ujar dia di Jakarta, Rabu (12/3).

Lutfi berharap hasil akhir HPP yang akan ditetapkan nantinya bisa meringankan beban petani akibat rendahnya harga jual gula yang mereka produksi. “Kita tidak bisa membiarkan rakyat Indonesia harus memikul daripada in-efisien dan turunnya produktifitas, tidak bisa sampai di Indonesia kita memperhatikan petani,” katanya.

Sebelumnya, rapat Dewan Gula Indonesia (DGI) di Kementerian Pertanian telah menyepakati Harga Patokan Petani atau Harga Pokok Penjualan (HPP) 2014 sebesar Rp9.500/kg. Pertemuan yang dipimpin Menteri Pertanian Suswono dan dihadiri Menteri Perdagangan M.Lutfi itu serta asosiasi pergulaan itu berlangsung tertutup.

“Penetapan HPP gula (Rp9.500/kg) tersebut telah mempertimbangkan biaya pokok produksi sebesar Rp8.740/kg yang merupakan hasil kajian kalangan akademisi dari Universitas Jember, Universitas Gajah Mada, dan Institut Pertanian Bogor,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

HPP gula, tambahnya, merupakan biaya pokok produksi ditambah 10 persennya sehingga didapatkan angka tersebut yakni sekitar Rp9.500/kg. Namun demikian, lanjut Wamen, besaran HPP gula tersebut masih merupakan usulan DGI untuk diajukan ke Menteri Perdagangan agar bisa dijadikan ketetapan. “HPP yang ditetapkan Menteri Perdagangan tidak boleh lebih rendah dari biaya pokok produksi,” katanya.

Asosiasi Gula Indonesia (AGI) selaku produsen gula juga meminta kepada pemerintah untuk menetapkan harga patokan gula petani atau harga pokok penjualan (HPP) pada 2014 ditingkatkan. “Hal ini jika pemerintah tetap bermaksud meningkatkan atau paling tidak mempertahankan luas areal tanaman tabu tahun 2015,” ucap Staf Ahli AGI Yadi Yusriyadi.

Yadi menambahkan, HPP untuk petani saat ini sekira Rp8.600- Rp8.900 per kilogram (kg). “Untuk HPP patokan Rp9.500 jika melebihi itu ibaratnya petani sudah ada animo,” jelasnya. Menurut Yadi, di sisi lain peningkatan biaya distribusi akibat pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya sewa lahan naik 10% per tahun, kenaikan upah menyebabkan biaya produksi gula tahun 2014 dipastikan akan terus meningkat.

Yadi menambahkan, penetapan HPP merupakan salah satu instrumen untuk melindungi produsen khususnya petani. Penetapan HPP pada tahun 2013 sama dengan tahun 2012, yakni sebesar Rp8.100 per kg. “Ini menjadikan harga gula lelang tertekan rendah hingga di bawah Rp9.000 per kg,” sambungnya.

Sementara itu, lanjut Yadi mengungkapkan untuk stok gula hingga saat ini sebanyak 1,2 juta ton yang merupakan milik pabrik gula, sisa-sisa petani dan pedagang yang belum diambil. Namun, iklim yang mendukung maka akan menambah stok gula mencapai 2,5-2,6 juta ton. Sedangkan tingkat konsumsi nasional sebanyak 200-225 ribu ton. “Untuk itu, HPP menjadi krusial untuk ditetapkan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Perlu kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan,” tukasnya.

Masih Rendah

Sementara itu, Asosiasi petani tebu menilai usulan harga patokan petani (HPP) gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI) sebesar Rp9.500/kg masih riskan. Idealnya HPP gula sebesar Rp10.600/kg. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Sumitro Samadikun menilai usulan HPP sebesar itu masih sangat riskan, artinya petani masih berpotensi merugi.

Alasannya, penentuan besaran itu didasarkan pada asumsi biaya tebang angkut sebesar Rp8.000/kuintalnya, padahal beban saat ini sudah mencapai Rp10.500/kuintalnya. “Besaran ini masih mengkhawatirkan karena tidak semua rendemen petani mencapai itu bahkan banyak yang di bawah 7%,” katanya.

Lebih jauh, Sumitro menyebutkan HPP gula sangat mungkin diturunkan, asalkan rendemen tebu petani ditingkatkan. Dia mencontohkan jika rendemen tebu seperti Thaland yang mencapai 14%, sangat mungkin harga gula di bawah Rp6.000/kg. Sumitro menduga rendahnya rendemen tebu disebabkan kurang efisiennya pabrik tebu yang ada saat ini. Karena itu, revitalisasi pabrik tebu harus segera dilakukan.

BERITA TERKAIT

Penjualan PP Properti Proyeksikan Tumbuh 60% - Hotel dan Residensial Beri Kontribusi

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun yang tinggal dua bulan lagi, PT PP Properti Tbk (PPRO) terus bergerilya untuk memenuhi…

Deltamas Bukukan Penjualan Rp 811 Miliar - Permintaan Lahan Meningkat

NERACA Jakarta – Perusahaan pengembang kawasan industri, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) mencatatkan penambahan marketing sales sepanjang sembilan bulan pertama…

Brexit Bikin Penjualan Mobil Baru di Inggris Turun Drastis

Penjualan mobil baru di Inggris turun drastis akibat ketidakpastian Brexit dan ketakutan di pasar keuangan mobil yang memicu gelembung kredit.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perdagangan Internasional - Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Tingkatkan Daya Saing - Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

NERACA Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional…