Ketergantungan Impor Tinggi, Harga Gas Naik 15% Per Tahun

Kamis, 13/03/2014

NERACA

Jakarta - Meningkatnya permintaan gas di Indonesia bakal mendorong kenaikan harga gas bumi setiap tahunnya. Terlebih lagi, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap gas impor dari negara lain.

General Manager SBU Distribusi Wilayah I PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Suko Hartono mengungkapkan, perusahaan setidaknya akan mengimpor gas dengan harga US$ 1,8 per MMBTU. Langkah impor ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan pasokan gas domestik.

"Setelah membeli seharga US$ 1,8 per MMBTU, lalu sampai Sumatera misalnya, harga gas sudah US$ 6-7 per MMBTU karena harus mendistribusikan dari pipa sepanjang 1.500 km. Jadi harga jual US$ 9,8 per MMBTU," jelas dia di Jakarta, Rabu (12/3).

Suko meramalkan harga gas bumi ke depan akan terus merangkak naik seiring dengan pertumbuhan permintaan gas. Pemicu lainnya adalah terus meningkatnya dana investasi di bisnis eksplorasi gas. "Harga gas tidak akan lebih murah, tapi justru bisa naik 10%-15% per tahun karena investasi eksplorasi (hulu) semakin mahal. Makanya ke depan kami akan mix produksi gas dari sumur dan LNG," terang dia.

Diakui Suko, permintaan gas semakin melonjak sejak volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dibatasi. PGN selama ini memperoleh suplai gas dari Blok Tangguh, Bontang dan lainnya. "Kami punya suplai gas yang bisa digunakan 40-50 tahun ke depan, namun hampir separuhnya di ekspor. Ke depan, kami akan genjot suplai dalam negeri, misalnya kelebihan suplai di Jawa Timur bisa dibawa ke Jawa Barat dan pulau lainnya," tuturnya.

Berat Untuk Industri

Sementara itu,Sekretaris Jenderal Forum Ketua Kordinator Gas Industri Kadin, Achmad Widjaja mengatakan harga jual gas Perusahaan Gas Negara (PGN) ke industri sebesar US$ 10 atau setara 11 ribu lebih per MMBTU dinilai terlalu mahal.Sehingga biaya produksi tidak bisa ditekan dan industri dalam negeri sulit bersaing dengan produk luar negeri. Pemerintah diminta menurunkan harga gas untuk industri.

Kenaikan harga gas sebesar 55% dari sekitar US$ 5 per MMBTU menjadi lebih dari US$ 10 dolar itu terjadi sejak Mei 2013 lalu. “Turunkan, harga jual gas sekarang sekitar US$ 10 lebih per MMBTU sudah memberatkan sehingga industri dalam negeri sulit bersaing dengan produk luar negeri.,” kata dia.

Karena itu, Achmad minta agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ikut mengatur patokan harga jual gas di hilir menyusul penerapan fungsi pemakaian bersama (open access) gas PGN ke industri. Acmad yang juga Pembina Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menjelaskan PGN juga belum mampu memenuhi target pasokan industri dalam negeri.

“Dari target 1000 Juta kaki kubik per hari (MMscfd) baru sekitar 863 yang dipenuhi . Sisanya menggunakan gas alam cair LNG itu juga tidak mencapai 100,” imbuh Achmad.

Achmad juga menegaskan, peran BPH Migas dalam menentukan harga tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 20 huruf C Permen ESDM No. 19 Tentang 2009 Tentang Usaha Gas Bumi Melalu Pipa.

Dia juga meminta PGN untuk mematuhi Undang-undang. Pasalnya, sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Permen ESDM 19/2009 menegaskan, badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan hak khusus dilarang melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa pada fasilitas pengangkutan gas bumi yang dimiliki atau dikuasainya.

Dalam Pasal 19 ayat 2 Permen ESDM 19/2009 dengan tegas menyebutkan, jika badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan hak khusus melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa pada fasilitas pengangkutan gas bumi yang dimilikinya, maka wajib membentuk badan usaha terpisah dan mempunyai izin usaha niaga gas bumi melalui pipa.

Dia meminta PGN Fokus saja pada bisnis transporter. Ia juga menyatakan kenehan pada pernyataan Corporate Secretary PT PGN Tbk, Ridha Ababil yang menyatakan tidak ada kewajiban PGN untuk open access padahal regulasinya sudah mengatur soal itu.

Impor Elpiji

Tidak hanya mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM), Indonesia juga masih ketergantungan terhadap impor elpiji. Bahkan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menilai Indonesia akan sulit lepas dari impor elpiji meskipun ada jaringan gas kota yang menggunakan gas alam. “Ya tidak bisa kita impor itu besar sekali. Nggak bisa, bukannya kami nggak mau, tapi memang nggak bisa (lepas dari impor),” ucapnya di Jakarta, Senin.

Menurut Wamen, dengan melakukan upaya untuk membangun jaringan gas dalam kota dan menyalurkannya lewat pipa gas langsung ke rumah tangga, namun tetap saja harus mengimpor elpiji. Susilo beralasan tidak semua kota dapat dibangun pipa gas kota. “Itu bisa mengurangi, tapi kan itu tidak semua bisa dipasangi pipa jaringan gas. Daerah-daerah dan kota-kota yang bisa dipasang itulah akan kita dukung swasta melakukan pemasangan jaringan gas, sehingga penggunan elpiji semakin lama semakin sedikit,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa LPG mengandung gas C3 atau prophane, dan C4 buthane. Akan tetapi tidak semua gas di Indonesia mengandung C3 dan C4. “Jadi produksi gas mau digeber kayak apapun itu karena nggak ada LPG-nya ya nggak bisa. Pemerintah bukannya tidak mau menahan impor elpiji, tapi tidak pemerintah tidak bisa. Tak bisa (hentikan impor elpiji). Bukannya kami tak mau, tapi memang tidak bisa,” ujar Susilo.