Babak Baru Misteri Century

Persidangan mantan deputi gubernur BI Budi Mulya yang mulai berlangsung pekan lalu, setidaknya diharapkan memberi amunisi bagi KPK untuk membongkar kasus yang mencuat ke permukaan sejak 2009. Terungkap nama sejumlah petinggi BI yang harus dibongkar dengan syarat harus mampu membuktikan penyalahgunaan wewenang dan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan penyelamatan bank (bailout) yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Terlebih, janji Abraham Samad saat terpilih memimpin KPK pada Desember 2011 berjanji memprioritaskan penuntasan kasus Century dalam tempo setahun. Namun kurun waktu setahun sudah lama lewat. Artinya, Samad belum terbukti memenuhi janjinya. Kita tentunya tidak hendak mempersoalkan janji tersebut.

Hal yang prinsipil adalah, bagaimana jajaran pimpinan dan penyidik di KPK memenuhi komitmennya untuk tidak menggantung kasus ini. Apa pun kendala, tantangan, dan risikonya, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu harus ditegakkan oleh KPK, termasuk kasus Century.

Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Bambang Widjojanto pun memastikan hasil dari penyidikan yang dilakukan KPK menyimpulkan jika dua kebijakan yang dikeluarkan terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menyalahi ketentuan.

"Ada yang menarik hasil penyelidikan untuk kasus Budi Mulya kali ini, yaitu seluruh dakwaan dikonstruksi dalam dua hal besar. FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menyalahi ketentuan. Ini dakwaan dari penyidik cukup lengkap bahkan sampai 183 halaman," kata Bambang di sela-sela lokakarya jurnalisme investigasi di Surabaya, Kamis (6/3).

Empat tahun sudah berlalu kasus ini terus bergulir. Bukan hanya langkah hukum oleh KPK, sejumlah langkah politik pun digalang para politisi di DPR. Para wakil rakyat mengawal penyelesaian kasus ini dengan membentuk Tim Pengawas. Tujuannya hanya satu, yakni kasus Century terbongkar tuntas.

Publik tentu tidak mau kasus ini sengaja dibiarkan menggantung, dan dijadikan alat bargaining power terkait dengan memperjuangkan syahwat politik para elite. Bagaimanapun, penuntasan kasus ini tak bisa ditawar-tawar lagi, dan sekaligus menjadi momentum untuk memupuk kepercayaan dan kewibawaan KPK sebagai garda terdepan perang melawan korupsi yang sudah mewabah saat ini.

Menurut Bambang, perkara yang melibatkan Budi Mulya ini dapat dipastikan akan juga ikut menjerat beberapa nama. Apalagi, dalam dakwaannya, penyidik menilai jika tindak pindana korupsi dilakukan bersama-sama dan melibatkan banyak nama diantaranya mantan gubernur BI Boediono, mengingat tanggung jawab jajaran dewan gubernur BI bersifat kolegial. .

Berlarut-larutnya proses hukum kasus Bank Century tentu menjadi beban bagi mereka yang sejatinya tidak bersalah. Karena itu, harus ada segera kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi beban jika kelak lembaga penegak hukum menyatakan mereka tidak bersalah. Sebaliknya, segera ada kepastian sanksi hukum bagi mereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut.

BERITA TERKAIT

HIPMI Inginkan Jakarta Lebih Baik - Punya Gubernur Baru

    NERACA   Jakarta - Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (BPD Hipmi Jaya) mengharapkan Gubernur…

Waskita Beton Bidik Laba Tumbuh 25% di 2018 - Kantungi Banyak Kontrak Baru

NERACA Jakarta –Lambat tapi pasti, performance kinerja keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) cukup memuaskan. Tengok saja dari pencapaian…

Mitra Keluarga Baru Serap Dana IPO 37%

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) belum menyerap sepenuhnya dana hasil initial public offering (IPO). Sisa dana tersebut juga masih…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…

Manfaat Laporan BPK?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I-2017. Dari pemeriksaan itu ditemukan 1.137 ketidakpatuhan…