Babak Baru Misteri Century

Persidangan mantan deputi gubernur BI Budi Mulya yang mulai berlangsung pekan lalu, setidaknya diharapkan memberi amunisi bagi KPK untuk membongkar kasus yang mencuat ke permukaan sejak 2009. Terungkap nama sejumlah petinggi BI yang harus dibongkar dengan syarat harus mampu membuktikan penyalahgunaan wewenang dan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan penyelamatan bank (bailout) yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Terlebih, janji Abraham Samad saat terpilih memimpin KPK pada Desember 2011 berjanji memprioritaskan penuntasan kasus Century dalam tempo setahun. Namun kurun waktu setahun sudah lama lewat. Artinya, Samad belum terbukti memenuhi janjinya. Kita tentunya tidak hendak mempersoalkan janji tersebut.

Hal yang prinsipil adalah, bagaimana jajaran pimpinan dan penyidik di KPK memenuhi komitmennya untuk tidak menggantung kasus ini. Apa pun kendala, tantangan, dan risikonya, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu harus ditegakkan oleh KPK, termasuk kasus Century.

Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Bambang Widjojanto pun memastikan hasil dari penyidikan yang dilakukan KPK menyimpulkan jika dua kebijakan yang dikeluarkan terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menyalahi ketentuan.

"Ada yang menarik hasil penyelidikan untuk kasus Budi Mulya kali ini, yaitu seluruh dakwaan dikonstruksi dalam dua hal besar. FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menyalahi ketentuan. Ini dakwaan dari penyidik cukup lengkap bahkan sampai 183 halaman," kata Bambang di sela-sela lokakarya jurnalisme investigasi di Surabaya, Kamis (6/3).

Empat tahun sudah berlalu kasus ini terus bergulir. Bukan hanya langkah hukum oleh KPK, sejumlah langkah politik pun digalang para politisi di DPR. Para wakil rakyat mengawal penyelesaian kasus ini dengan membentuk Tim Pengawas. Tujuannya hanya satu, yakni kasus Century terbongkar tuntas.

Publik tentu tidak mau kasus ini sengaja dibiarkan menggantung, dan dijadikan alat bargaining power terkait dengan memperjuangkan syahwat politik para elite. Bagaimanapun, penuntasan kasus ini tak bisa ditawar-tawar lagi, dan sekaligus menjadi momentum untuk memupuk kepercayaan dan kewibawaan KPK sebagai garda terdepan perang melawan korupsi yang sudah mewabah saat ini.

Menurut Bambang, perkara yang melibatkan Budi Mulya ini dapat dipastikan akan juga ikut menjerat beberapa nama. Apalagi, dalam dakwaannya, penyidik menilai jika tindak pindana korupsi dilakukan bersama-sama dan melibatkan banyak nama diantaranya mantan gubernur BI Boediono, mengingat tanggung jawab jajaran dewan gubernur BI bersifat kolegial. .

Berlarut-larutnya proses hukum kasus Bank Century tentu menjadi beban bagi mereka yang sejatinya tidak bersalah. Karena itu, harus ada segera kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi beban jika kelak lembaga penegak hukum menyatakan mereka tidak bersalah. Sebaliknya, segera ada kepastian sanksi hukum bagi mereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut.

BERITA TERKAIT

Baru Dua Anggota Apindo Yang Siap IPO - Momentum Tepat Gelar IPO

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga mencapai rekor baru, dinilai menjadi momentum yang tepat untuk…

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru NERACA Cikarang, Bekasi - Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bekasi,…

Pasca Rekor Baru, IHSG Diburu Profit Taking

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (20/2), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Korupsi Hambat Investasi

Reformasi birokrasi yang digulirkan sejak pemerintahan masa lalu hingga saat ini, ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku…

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…