Sektor Pangan Bakal Terpuruk di Pasar Bebas ASEAN

NERACA

Jakarta – Sektor pangan Indonesia bakal semakin terjepit saat memasuki pasar bebas ASEAN 2015. Tingginya angka impor pangan, Kadin menyebut hingga 60%, menjadi peringatan serius buat negeri ini. Sementara minimnya produksi domestik jelas menunjukkan bahwa sektor pangan dalam negeri tidak siap ketika digempur produk impor pada pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan.

Pengamat Ekonomi UI Telisa Aulia Falianty menjelaskan sektor pangan Indonesia memang belum siap untuk menghadapi MEA 2015 mendatang. "Karena sektor pangan kurang diprioritaskan maka kemungkinan tidak siap, tapi ya pemerintah memang harus menyiapkan," ujarnya kepada Neraca, Selasa (18/2).

Selain itu, Telisa mengungkapkan masih kurang handalnya teknologi pangan menjadi salah satu penyebab Indonesia belum bisa bersaing dengan negara tetangga. "Coba lihat saja, benih buruk, pupuk biayanya di korupsi, SDM petaninya masih cukup rendah kualitasnya dan teknologi lainnya masih tradisional," ucap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk merajai pangan di ASEAN. "Potensi Indonesia itu besar kalau tidak dimanfaatkan sayang, masa kita kalah dengan negara lain yang lebih kecil dan tidak sesubur Indonesia," tutur dia.

Secara terpisah, pengamat pertanian HS Dilon menilai, Indonesia belum siap untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Utamanya, di sektor pertanian. Karena sejauh ini, upaya memperkuat petani untuk meningkatkan produksinya masih jauh. “Meski dikatakan perkebunan, kita ekspor kelapa sawit, karet dan sebagainya. Tapi yang lebih utama, mengenai pangan kita sendiri,” ucapnya.

Keberpihakan kepada petani, menurut dia, hanya kuat di pemerintan pusat dengan adanya ketentuan mengenai revitalisasi pertanian sejak tahun 2005. Namun sayangnya, untuk riilnya di lapangan masih sulit. “Banyak bupati daerah yang tidak mau berpihak pada petani. Mereka lebih senang kepada pengusaha atau pihak swasta karena lebih cepat untung,” jelasnya.

Padahal, kata dia, dengan keberpihakan kepada petani yang lebih besar, tidak hanya dapat meningkatkan produksi, namun juga menambah penyerapan tenaga kerja. “Dari datanya, rakyat miskin kita masih 11%, sementara dari bank dunia 46% yang masih miskin. Untuk itu penting meningkatkan sektor pertanian dari sisi pangan.” jelasnya.

Dengan belum siapnya Indonesia menghadapi AEC, menurut dia, Indonesia hanya akan dibanjiri produk-produk impor dari luar. “Masyarakat kelas menangah kita lebih banyak konsumtif, dibandingkan produktif,” tandasnya.

Di pihak lain, guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, mengatakan, defisit neraca perdagangan RI dengan ASEAN semakin besar. Penyebab utamanya adalah impor pangan. “Pangan produksi pangan nasional lemah, sehingga kita harus mengimpor pangan dari Thailand dan Vietnam,” katanya.

Apalagi, kata Sri, dalam menghadapi MEA, impor pangan bakal semakin melejit untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. “Butuh langkah nyata dari pemerintah untuk peningkatan produksi nasional minimal untuk pemenuhan kebutuhan nasional, jika tidak impor akan terus tinggi,” imbuhnya.

Itu sebabnya, menurut dia, butuh kerja keras dari pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan produktifitas nasional, agar tidak lagi ketergantungan dengan luar negeri. “Arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bisa dalam rangka pengutan produksi dan kepentingan dalam negeri,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

Alfa Energi Bidik Pasar Ekspor India - Perluas Penetrasi Pasar

NERACA Jakarta –Genjot pertumbuhan penjualan, PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) terus memperluas pasar ekspor batubara dan teranyar berencana membidik…

Lagi, GNA Group Luncurkan Golden Park3 Serpong - Minat Pasar Cukup Tinggi

NERACA Serpong- Menyusul kesuksesan pengembangan beberapa kawasan hunian di wilayah Jabodetabek, pengembang GNA Group melalui anak usahanya PT Graha Nuansa…

PP Properti Bakal Rilis Obligasi Rp 2 Triliun - Danai Akuisisi Lahan

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnis, termasuk beberapa proyek properti baru, PT PP Properti  Tbk (PPRO) akan menerbitkan obligasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…