UU Perdagangan Tak Lindungi Kepentingan Nasional - Penilaian IGJ

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan UU Perdagangan tidak akan efektif melindungi kepentingan nasional dari ancaman liberalisasi perdagangan. Hal ini karena, ketentuan yang ada di dalam ketentuan RUU tersebut tetap mengacu kepada perjanjian perdagangan internasional WTO.

“Kita boleh bersepakat untuk mengoreksi UU Perdagangan warisan kolonial. Karenanya, substansi perubahan harus sensitif terhadap dampak buruk berbagai perjanjian regional maupun internasional yang membebani kinerja perdagangan kita selama ini," buka Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ, dalam siaran pers yang dikirim ke Neraca, Selasa (11/2).

Menurut Riza, kendati DPR menyebut bahwa pengesan RUU Perdagangan telah memuat ketentuan yang dapat melindungi kepentingan nasional, namun pada kenyataannya, RUU Perdagangan tidak akan mampu melindungi kepentingan nasional dari ancaman buruk liberalisasi perdagangan.

"Terdapat hal yang menunjukkan bahwa UU ini berpotensi memperparah situasi ekonomi nasional. Pertama, ketentuan dalam RUU Perdagangan masih mengadopsi Perjanjian WTO. Kedua, RUU ini tidak bisa mengkoreksi perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani sebelumnya. Perlu diingat bahwa seluruh ketentuan perjanjian perdagangan internasional yang utama, seperti WTO dan ASEAN Economic Community 2015, telah ditandatangani oleh pemerintah dan tengah berlangsung,” ujar Riza.

Menurut analisa IGJ, bahwa beberapa ketentuan RUU Perdagangan terkait perlindungan dan pengamanan perdagangan diadopsi dari WTO yaitu dari Pasal 20 dan 21 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan ketentuan tentang anti-dumping, safeguard, dan tindakan balasan subsidi yang juga diatur di dalam GATT. Serta penerapan aturan Standarisasi nasional yang tidak boleh melanggar ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) . Selain itu, ketentuan WTO tentang liberalisasi jasa dan investasi pun tak berhasil dibendung dengan RUU Perdagangan karena pendominasian terhadap kepemilikan asing hingga 95% di sektor ekonomi strategis negara tidak dibatasi yang diatur dalam undang-undang penanaman modal.

“Olehnya, pengesahan RUU Perdagangan tidak akan mampu menghentikan ancaman liberalisasi perdagangan bahkan akan memperburuk keadaan. Justru RUU ini lebih parah dari UUPperdagangan jaman kolonial karena tetap membuka pintu impor, penghapusan subsidi, dan memberikan akses bagi dominasi investasi asing,” tegas Riza.

Dalam menaggapi keterlibatan DPR RI dalam proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional untuk mengontrol pemerintah. “Ratifikasi oleh DPR tidak akan signifikan melindungi kepentingan nasional. Karena DPR RI tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan ataupun mengubah komitmen terhadap perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelumnya yang selama ini merugikan kepentingan nasional,” turu Riza.

BERITA TERKAIT

Tak Mudah Menggapai Freeport

Akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan nantinya berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti,…

Tak Ikut Danai Akuisisi Saham Freeport, Kemana Peran Bank BUMN?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sudah memastikan, bahwa empat bank pelat merah tidak akan ikut membiayai proses…

Menakar Dampak Urbanisasi Terhadap Dinamika Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Sosiolog Spanyol dan anggota Institut Inovasi dan Teknologi Eropa, Manuel Castells, sudah sejak lama menyoroti bahwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perlu Dalami Permasalahan Pasokan Telur Ayam

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar mendalami berbagai hal yang terkait dengan permasalahan berkurangnya pasokan telur ayam ke berbagai daerah…

Kebijakan Publik - Potensi Global US$88 Miliar, Ekspor Komponen Pesawat akan Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas sehingga kompetitif…

Niaga Internasional - Naik 18 Persen, Industri Manufaktur Kerek Ekspor RI ke Australia

NERACA Jakarta – Industri manufaktur berperan besar dalam mendongkrak peningkatan nilai ekspor Indonesia, salah satunya ke negara tujuan seperti Australia.…