Jakarta – Menyambut datangnya Tahun Baru 2014, kalangan pengamat dan akademisi menilai target investasi 2014 yang ditetapkan BKPM sebesar Rp 450 triliun sebagai program ambisius di tengah kondisi ekonomi nasional sedang memprihatinkan, serta tidak fokus memperbaiki defisit transaksi berjalan.

NERACA

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan target  realisasi investasi 2014 sekitar Rp450 triliun dengan mengandalkan investor asal Jepang. Padahal, pada waktu yg sama The Fed melaksanakan pengurangan stimulus (tapering off), yg dipastikan mengganggu keseimbangan ekonomi global terutama negara berkembang termasuk RI, karena menyebabkan volatilitas tajam thd mata uang.

Sementara kondisi Indonesia saat ini masih dirundung masalah defisit transaksi berjalan (current account) dan defisit neraca pembayaran yang membutuhkan waktu pemulihan 2-3 tahun mendatang. Apalagi dengan dibukanya kran liberalisasi daftar negatif investasi (DNI) yg memberikan kesempatan asing kuasai sejumlah sektor infrastruktur RI, hal ini akan semakin membuat kompleksitas masalah bagi perekonomian nasional.

Menurut pengamat ekonomi yang juga mantan Menko Ekuin Rizal Ramli, kran liberalisasi DNI yang dilakukan pemerintah, menjadi bukti kalau permerintah sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi sejumlah masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

"Liberalisasi investasi, sama saja dengan menggadaikan harga diri bangsa kepada pihak asing. Pemerintah terlihat seperti tidak punya cara lagi untuk memperbaiki masalah yang sedang di hadapi, bahkan terlihat seperti membuat kebijakan yang asal saja, tanpa memikirkan efek jangka panjang," ujarnya saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Rizal memperkirakan ekonomi Indonesia di 2014 akan tumbuh melambat dari 5,7% menjadi 5%. Sehubungan dengan itu, pemerintah disarankan agar lebih fokus dan proaktif untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca pembayaran, antara lain dengan memanfaatkan momentum melemahnya rupiah untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor.

“Perekonomian kita tahun depan tidak lebih baik daripada sekarang. Penyebabnya situasi domestik masih terbelit berbagai masalah. Selain itu, perekonomian global juga berat, terutama adanya pengurangan stimulus moneter (tapering off) yang dilakukan Bank Sentral Amerika,” paparnya.

Menurut dia, defisit transaksi berjalan dan defisit neraca pembayaran menjadi penyebab masih tertekannya nilai tukar rupiah tahun depan. Kondisi ini meningkatkan harga pangan sekitar 15-20%, terutama yang bahan utamanya berasal dari impor.  Namun pada saat yang sama, melemahnya rupiah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil komoditas ekspor.

Defisit transaksi berjalan yang tinggi dan berkepanjangan yang  terjadi sejak kuartal IV-2011. Hingga kini defisit itu sudah memasuki pekan kesepuluh. Sekarang defisitnya jauh lebih tinggi, yaitu sebesar US$9,9 miliar pada kuartal ketiga tahun ini. Diperkirakan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia tahun depan masih di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).  Padahal idealnya defisit itu maksimal hanya 1,7% dari PDB.

“Pemerintah perlu menyikapi dengan tepat dan cepat defisit transaksi berjalan, karena kecenderungannya akan meningkat, bukan turun,"jelasnya.

Rizal Ramli mengakui, sekarang sudah terjadi quatro-defisit sekaligus seperti terlihat pada defisit neraca perdagangan U$6 miliar, defisit transaksi berjalan U$9,8 miliar, defisit neraca pembayaran U$6,6 miliar dan defisit APBN plus utang lebih dari Rp2.100 triliun. Jika pemerintah tidak berhasil menurunkan empat defisit tersebut, tidak mustahil Indonesia akan kembali terpuruk.

Sehubungan dengan itu, Rizal minta pemerintah dan perbankan tidak memberlakukan pengetatan likuditas dan kredit secara merata (homogen). Sektor-sektor yang sudah jenuh, seperti properti di perkotaan, kreditnya memang harus diperketat. Namun khusus untuk daerah-daerah penghasil komoditas ekspor justru harus diberi insentif dan tambahan alokasi kredit.

Rizal juga menyatakan masih tidak menentunya perekonomian domestik dan global hendaknya membuat pengusaha lebih berhati-hati dan tidak banyak melakukan ekspansi usaha. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah melakukan konsolidasi usaha dan keuangan.  Langkah ini akan membantu perekonomian Indonesia agar tidak makin memburuk.

“Sebaiknya pengusaha tidak membuat utang luar negeri baru, terutama dalam dalam mata uang asing. Melemahnya rupiah akan membuat beban keuangan kian buruk,"pungkasnya.

Pesimis Tercapai

Pengamat ekonomi Ec-Think Telisa Feliyanti menilai target investasi Rp450 triliun pada 2014 akan sulit tercapai. Pasalnya pada tahun tersebut akan ada dua hambatan yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, kata Telisa, pemerintah akan lebih fokus kepada pemilu. Sementara untuk faktor eksternal, kebijakan pengurangan stimulus The Fed akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia.

"Agak pesimis untuk bisa tercapai. Tapi target itu bagus, supaya bisa bekerja keras. Namun, pada 2014 akan banyak hambatan seperti tahun pemilu dan tapering off," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, boleh saja pemerintah mempunyai target investasi yang tinggi namun jangan sampai mengorbankan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membuat asing bisa melenggang masuk ke Indonesia. "Jika investasi lebih didominasikan asing maka akan berbahaya. Bisa saja, bahan baku impornya tinggi. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)," ucapnya.

Meskipun begitu, Telisa mengatakan bahwa kondisi investasi di Indonesia masih menyisakan banyak masalah seperti masalah birokrasi, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan korupsi. "Masalah-masalah tersebut nantinya tetap akan jadi kendala dalam menanamkan investasi di Indonesia. Seharusnya pemerintah bisa menuntaskan masalah-masalah tersebut. Dengan begitu, maka nilai investasi bisa jauh lebih besar dibandingkan yang ditargetkan pemerintah," katanya.

Buruknya iklim investasi di dalam negeri, menurut dia, dibuktikan dengan banyaknya pengusaha dalam negeri yang lebih menanamkan investasinya di luar negeri. Padahal potensi pasar yang cukup besar ada di Indonesia. "Masalah UMP masih jadi kendala besar bagi pengusaha. UMP bisa naik jika dibarengi dengan kualitas dari SDM tersebut. SDM Indonesia juga perlu meningkatkan inovasinya," tuturnya.

Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika menilai, pemerintah selama ini hanya sibuk mendesain atau melakukan kebijakan insentif untuk mendorong investasi atau penanaman modal asing (PMA) sementara investasi domestik terpinggirkan atau tidak diutamakan.

"Sampai sekarang belum ada tanda-tanda Kementerian Keuangan maupun BKPM mendesain insentif untuk mendorong investasi domestik skala besar, bahkan nyaris nol. Tapi sebaliknya sangat sibuk memberikan insentif investasi asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia," kata dia.

Bahkan, lanjut dia, investasi dalam negeri atau penananam modal dalam negeri (PMDN) semakin terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses seperti calon investor asing. Seharusnya, pemerintah memberikan peluang investasi lebih besar kepada investor domestik.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menyebutkan BKPM terlalu ambisius dengan menargetkan investasi asing sebesar Rp450 triliun pada 2014. Walau mengandalkan Jepang, belum bisa dipastikan minat Jepang berinvestasi dalam jumlah besar.

"Memang investasi bisa di sekor keuangan ataupun riil, namun belum dipastikan Jepang akan investasi berapa banyak", ujarnya.

Dia melanjutkan, biasanya sering terjadi nilai investasi yang sudah direncanakan, batal direalisasikan atau berkurang nilainya. Hal ini disebabkan banyak kendala dalam agreement berinvestasi di Indonesia.
Sementara itu, dia juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 akan cukup berat. Jika banyak yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 mencapai 6,8%, dia menganggap angka itu terlalu tinggi.

"Jika ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6-6,5% saja pada 2014, itu sudah cukup bagus", katanya Pasalnya, masih  terdapat beberapa faktor yang dinilai masih memberatkan Indonesia. Pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih didorong oleh konsumsi. Dengan kata lain, dia mengungkapkan bahwa hal ini akan semakin membengkakkan utang Indonesia.

Namun, Direktur Indef Enny Sri Hartati berpendapat lain.  “Adanya tapering off pada 2014 tidak berpengaruh terhadap minat investasi tahun depan. Sebab meski ada tapering, sebetulnya investasi di Indonesia terutama asing masih sangat menarik,” ujarnya, Sabtu.

Enny menilai dengan target sebesar Rp450 triliun sebetulnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memilih angka yang moderat. Pasalnya daya tarik investasi di Indonesia masih bisa lebih dari itu. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya sektor usaha yang belum mendapat distribusi modal di dalam negeri.

Meski begitu Enny melihat pemerintah juga harus bisa mengkoordinir investasi yang masuk pada tahun 2014 sesuai dengan kebutuhan rencana pembangunan dalam negeri. Masalahnya selama ini koordinasi investasi belum berkualitas, seperti pendistribusian secara sektoral yang belum berkembang dan secara wilayah yang selalu terkonsentrasi di pulau Jawa.

Lebih dari itu Enny mengatakan investasi yang masuk juga tidak akan berkualitas jika pemerintah sendiri tidak memberikan fasilitas terhadap para investor. “Terutama infrastruktur kita selama ini yang masih buruk. Dan pengadaan infrastruktur itu merupakan tugas pemerintah. Jika memang infrastrukturnya juga dikelola sehingga memadai, barulah investasi yang masuk ke dalam negeri dapat berkualitas,” ujarnya. nurul/lulus/bari/iwan/mohar