2042, RI Jadi Negara Maju - HASIL PENELITIAN OECD

Jakarta – Hasil penelitian lembaga internasonal OECD mengungkapkan, Indonesia baru akan keluar dari status lower middle income menjadi high middle income pada 2042 dengan syarat tingkat produk domestik bruto (PDB) harus minimal 6% per tahun. Ini menggambarkan adanya hambatan struktural dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di negeri ini, sehingga Malaysia, Thailand dan Singapura lebih unggul terlebih dulu menjadi negara maju.

NERACA

“Dalam sekenario terbaik andai saja China dan Thailand melakukan perubahan mendasar atas strategi ekonominya, kedua negara tersebut akan menjadi negara berpendapatan tinggi dalam 20 tahun mendatang. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian negara-negara di kawasan. Indonesia baru akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2042, dengan asumsi pertumbuhan PDB tidak kurang dari 6%,” ujar CEO Asia Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Kensuke Tanaka di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam simulasi sekenario terbaik OECD terungkap, tantangan negara keluar dari lower middle income, Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020 dengan asumsi pertumbuhan PDB konsisten 5,1%. China pada 2026 dengan asumsi pertumbuhan PDB konsisten 7,7% serta Thailand pada 2031.

“Indonesia unggul dari Filipina yang akan keluar pada tahun 2051 pertumbuhan PDB konsisten5,8%. Diikuti Vienam pad tahun 2058 pertumbuhan PDB konsisten 5,4%. Terakhir India pad atahun 2059 pertumbuhan PDB konsisten 5,8%,” papar Tanaka.

Kemudian Tanaka menekankan, agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi tidak bisa hanya berpangku tangan pada pertumbuhan Cina dan Thailand. Melainkan harus ada reformasi kebijakan struktural untuk mendorong pertumbuhan di dalam negeri. Pasalnya untuk keluar dari fase lower middle income, pemerintah harus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Bagi negara berkembang memang sulit untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang dan bergerak keluar dari middle income trap. Maka agar berhasil diperlukan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi serta terus mengembangkan sektor jasa modern. Bahkan khusus Indonesia reformasi kebijakan juga diperlukan untuk mencapai target jangka pendeknya,” tutur Tanaka.

Mengenai reformasi kebijakan struktural, Tanaka mengatakan Indonesia harus mampu merombak tiga sektor kebijakan. Pertama sektor pendidikan dengan memperluas akses pendidikan khususnya untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Kedua, memperkuat kemampuan manajemen bencana alam dan keahlian melindungi Infrastruktur. Ketiga, fokus pada ketersediaan jaminan sosial dengan mempercepat reformasi sistem pensiun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berjalan transparan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Penelitian Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengatakan, permasalahan middle income trap memang terletak pada kebijakan struktural. Masalahanya pada gerak perekonomian dalam negeri, belum ada capaian kinerja yang mampu membangkitkan peran sektor industri. Padahal untuk keluar dari middle income trap diperlukan basis industri yang kuat untuk menopang pertumbuhan.

“Jadi kalau kita bicara hambatan mengenai middle income trap letaknya ada di sisi suplai. Sebab masyarakat kita sejak 2004 pendapatannya sudah masuk jadi kelas menengah yang berarti kebutuhannya juga semakin meningkat. Tapi dari sisi suplai tidak terbantu karena industri kita kapasitasnya tergolong usang,” tutur Solikin.

Kemudian Solikin mengklaim BI sudah memberi dukungan kebijakan kepada pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi dalam negeri. “Kita sudah punya kebijakan yang mendorong distribusi ekspor dan menjaga distribusi impor. Dengan begitu kita sudah memberi dukungan membuat defisit current account jadi lebih stabil. Tapi langkah-langkah kita tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan fiscal,” ujarnya.

Kualitas SDM

Ekonom Indef Eko Listianto menilai, prediksi OECD bahwa Indonesia dapat keluar dari middle income trap pada 2042 bisa terjadi. Pasalnya, bebrapa hambatan yang menyangkut pertumbuhan ekonomi memberatkan langkah Indonesia keluar dari jebakan ini.

Daya saing produk, korupsi, infrastruktur, birokrasi serta sarana prasarana disebutkannya sebagai penghambat Indonesia. Namun, menurut dia yang paling utama adalah infrastruktur dan birokrasi, karena pada kedua sektor ini sangat minim dukungan pemerintah. “Padahal kedua hal ini menjadi tombak pertumbuhan ekonomi kita, seharusnya sarana dan prasarana pada infrastruktur dan birokrasi harus dipercepat”, katanya.

Dia menambahkan, hal lain yang menjadi penghambat adalah kualitas SDM negara yang masih dalam lingkaran middle income trap. Menurut dia, negara-negara yang berhasil keluar dari kondisi ini adalah negara yang memiliki kuallitas SDM meningkat.

Selain infrastruktur, birokrasi, dan SDM, dia menyebutkan industri mempunnyai andil besar untuk membantu Indonesia keluar dari middle income trap. Sebelum era reformasi, industri dapat tumbuh dua digit antara 11-12%. Namun, saat ini, pertumbuhan industri tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi.

Middle-income trap adalah istilah yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) yang “terjebak” di posisinya dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju baru. Jadi suatu negara telah mencapai suatu level pendapatan per kapita tertentu yang relatif cukup makmur, namun tidak mampu lagi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tinggi, sehingga negara tersebut tidak kunjung naik kelas masuk dalam jajaran negara-negara maju. Jadi seolah-olah negara tersebut terkunci di tengah (stuck in the middle) di posisinya sebagai negara berpendapatan menengah.

Menurut guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, tidak mudah bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Pasalnya, ada sejumlah faktor yang masih memberatkan kondisi Indonesia saat ini. “Salah satu faktor yang menunjukkan tidak mudahnya, masalah sumber daya manusia. Kualitasnya masih rendah, hampir 50% tenaga kerja kita hanya lulus sekolah dasar, ” ujarnya kepada Neraca, Selasa (3/12).

Selain itu, sambung dia, daya saing internasional juga masih kalah jauh jika dibanding negara ASEAN lainnya. Apalagi dengan kondisi infrastruktur dan kelembagaan saat ini yang masih buruk. Menurut dia, program peningkatan infrastruktur yang digaungkan pemerintah pun belum direalisasikan sepenuhnya. Terbukti, dengan kondisi jalan yang masih memprihatinkan. “Kalau kita ke luar Jawa, infrastrukturnya masih buruk sehingga mungkinkah menjadi negara maju?” ujarnya.

Pengamat ekonomi FEUI Eugenia Mardanugraha mengatakan, memang masuk akal apabila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat dalam beberapa kurun waktu ini sehingga Indonesia diprediksi menjadi negara high middle income pada 2042 yang akan datang. Indonesia memang masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya, dimana negara seperti Thailand dan Malaysia sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan atau meningkat.

“Dengan keadaan pertumbuhan ekonomi yang melambat ini maka Indonesia akan sulit keluar dari jebakan middle income trap dan akan tertinggal dengan negara Asean lainnya,” kata dia.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang melambat ini diakibatkan atas ketergantungan pertumbuhan terhadap sektor konsumsi masyarakat Indonesia sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah melakukan impor. Dengan banyaknya nilai impor dan sedikitnya nilai ekspor yang dilakukan pemerintahan ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi melambat.

“Pemerintah harus melakukan penghematan dalam segala sektor ekonomi, kemudian melakukan kebijakan stop impor sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dibandingkan sekarang. Melalui kebijakan ini maka kita akan bisa mempercepat keluar dari middle income trap ini,” ungkap dia.

Pengamat industri Fauzi Azis mengatakan, untuk menjadi negara maju atau keluar dari middle income trap, tidak bisa tidak setiap negara harus memperbaiki dan memperkuat industrinya. Di Indonesia sendiri, persoalannya lebih kepada masalah kebijakan struktural bahwa tindakan pemerintah untuk memperkuat basis industri saat ini masih belum fokus. “Karena kita menganut sistem ekonomi liberal, kebijakan yang diseting lebih diutamakan aliran barang yang sifatnya abai terhadap pendalam industri.” jelasnya.

Sementara di negara manapun, sambung dia, penguatan industri diimbangi dengan kebijakan afirmatif atau keberpihakan. Sehingga tidak heran jika saat ini Indonesia baru dapat menyaingi Laos dan Filipina. Untuk itu, arah hilirisasi ke depan agar dapat konsisten menjadi perhatian pemerintah sehingga faktor struktural dapat diatasi, “Jangan sampai kapitalisasi nilai tambah tertunda lagi.” ujarnya.

Meskipun, kata dia, sebenarnya impor masih diperlukan, sejatinya negara harus dapat melakukan efisiensi nasional dengan mendorong ekspor yang bisa lebih tinggi daripada impor itu sendiri. “Masalahnya ada tarik ulur mengekspor produk-produk primer, sementara mendatangkan investasi hilir itu tidak mudah.” ucapnya. lulus/nurul/lia/mohar

Related posts