NERACA

Jakarta - Bank Indonesia mengklaim jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tetap sehat. Pasalnya, rencana aksi pengurangan stimulus (tapering off) kebijakan quantitative easing (QE) oleh Bank Sentral AS (The Fed) yang akan segera diterapkan pada 2014 mendatang, justru membuat kondisi rupiah semakin normal. Meski begitu, tetap diperlukan langkah-langkah fiskal yang tepat untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

Kepala Bagian Penelitian Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M Juhro, mengaku hal tersebut memang menjadi masalah yang ada di depan mata terhadap pelemahan nilai tukar. Akan tetapi, meskipun hal itu terjadi, dirinya optimistis kondisi pasar dalam negeri tidak akan bergejolak. Sebab, AS sendiri tidak akan mengambil likuidasi yang ada di dalam negeri dalam jumlah besar secara sekaligus.

“Saya melihat QE paling parah terjadi bulan Mei 2013 kemarin. Sedangkan QE yang akan dilakukan nanti tidak akan sederas kemarin. Jadi pasar juga tidak akan terlalu bergejolak. Meski begitu BI tetap menghimbau agar semua pihak tetap waspada dalam menghadapi QE. Kita (BI) juga sudah antisipasi dan harus diketahui semua kalau cadangan devisa (cadev) masih kondisi aman,” ungkap Solikin di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

Meski diyakini baik-baik saja, namun Solikin mengaku belum mengetahui angka normal rupiah ada di posisi berapa. Masalahnya, kata dia, BI sendiri belum mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi di sektor mikro, sehingga belum dapat dijelaskan angka normal yang pasti.

“Saya kira nilai tukar terus menuju normal tapi saya belum bisa menjelaskan angka tepatnya di mana. Tapi yang pasti kita harus lihat sisi fundamental. Kalau fundamentalnya bagus, ya, nilai rupiah tidak akan lebih jauh dari sekarang,” ungkapnya. Untuk itu, Solikin meminta agar semua pihak mau memberi perhatian secara seksama dalam menangai masalah merosotnya nilai tukar.

Solikin juga mengatakan harus ada langkah-langkah struktural yang baik untuk menjaga fundamental. “Nanti supaya rupiah tinggal menyesuaikan,” tambahnya. Dia pun mengklaim BI sendiri telah membantu persoalan ini dengan berbagai kebijakan. Salah satunya telah keluarnya peraturan Loan to Value (LTV) yang mengatur kredit konsumsi kendaraan bermotor dan produk properti.

Dia mengaku peraturan itu merupakan langkah baik dari BI untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan mengurangi konsumsi barang-barang impor. “Jelas dengan LTV dampaknya ada terhadap pengurangan konsumsi kendaraan bermotor. Tapi kebijakan BI tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kebijakan fiskal yang membantunya. Jadi bayangkan kalau dari sisi industrinya tidak dukung kemudian mereka konsumsi impor terus,” terang dia.

Karena utang

Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, mengaku nilai tukar rupiah secara rata-rata akan terjaga pada posisi Rp10.500 per dolar AS hingga akhir 2013.

Pasalnya, Pemerintah akan mendapat utang jatuh tempo pada akhir tahun sebesar US$500 juta. Sejumlah likuditas itu didapat dari dana pinjaman multilateral. “Secara rata-rata dari awal tahun rupiah kita akan tetap di Rp10.500 per dolar AS sampai akhir tahun ini. Karena pada akhir tahun kita juga akan dapat utang kira-kira US$500 juta,” tukas Schneider.

Sebelumnya, melihat kondisi rupiah yang terus melemah, pengamat ekonomi Aviliani memberi warning bahwa rupiah dalam status waspada. “Itu harus diwaspadai karena dapat dimungkinkan akan mengancam krisis. Kalau lebih dari Rp11.500 per dolar AS akan masuk jurang kriris mungkin terlalu ekstrem dan akan menambah ketakutan masyarakat. Hanya saja, rupiah relatif aman maksimal berada di posisi Rp11.500. Syukur-syukur bisa kurang, karena jika lebih dari itu perlu diwaspadai terhadap pergerakan ekonomi nasional,” kata dia, kemarin.

Aviliani menjelaskan bahwa dalam menangani depresiasi rupiah memang bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penanganan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek pemerintah harus bisa menstabilkan rupiah, hasil ekspor kita bisa lebih naik lagi, dan tentu saja dengan mengeluarkan kebijakan yang konkret pada sektor riil dan sektor fiskal. [lulus]