Jakarta – Di tengah badai problem ekonomi yang tengah melanda negeri ini seperti defisit neraca perdagangan, rupiah yang loyo, maraknya demo buruh terkait upah, rendahnya infrastruktur, dan sebagainya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) justru tampil pede. Mereka sesumbar, hingga akhir tahun 2013 ini, BKPM mentargetkan pencapaian investasi sebesar Rp390 triliun. Bahkan, sejak Januari hingga September 2013 ini, capaian realisasi investasi sudah mencapai 75,2% atau sebesar Rp293,3 triliun. Secara rinci investasi tersebut berasal dari Rp94,1 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp199,2 triliun Penanaman Modal Asing (PMA).

NERACA

“Tahun depan angka target investasi melonjak menjadi Rp506 triliun. Target investasi ini selalu diperoleh dari negara-negara besar seperti AS dan China. Karena di tahun 2013 saja, kontribusi investasi AS ke Indonesia mencapai 50%,” kata Mahendra Siregar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/12).

Namun, Prof Dr Ahmad Erani Yustika meragukan kebenaran data tersebut. Di mata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, data BKPM itu patut diklarifikasi dan dikaji ulang. Mengingat data yang biasanya diambil BKPM biasanya mengacu pada dua data yaitu data persetujuan dan data realisasi. “Kalau melihat data realisasi investasi sekarang mungkin agak sulit mencapai angka sebesar itu. Hanya saja kalau melihat data persetujuan investasi bisa jadi nominal itu benar,” ungkap dia saat dihubungi Neraca, kemarin.

Argumen keraguan Erani lainnya adalah kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu. Ditambah lagi problem nasional seperti permasalahan infrastruktur yang masih belum menunjang untuk para investor, belum lagi adanya ketidakkepastian investasi khususnya di daerah karena sistem otonomi daerah yang mengakibatkan jalur investasi daerah terhambat.

Belum lagi masalah kenaikan upah buruh yang itu semua menghambat laju investasi nasional. Oleh karena itu, kata Erani, atas data yang sudah dikeluarkan BKPM tersebut, harus ada pihak yang mampu memverifikasi kebenaran data yang dihimpun tersebut. Apakah data itu memang realisasi investasi atau hanya sebatas data persetujuan investasi saja. Sedangkan realisasi di lapangannya belum.

Keheranan serupa juga datang dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansur. Dia mengaku heran dengan data yang diungkapkan BKPM bahwa realisasi investasi mencapai 75% dari target investasi sebesar Rp390 triliun atau mencapai Rp292 triliun. Seharusnya, kata dia, investasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. “Harusnya investasi bisa memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi tetapi kenapa sekarang seperti tidak ada pengaruhnya sama sekali, bahkan peningkatan investasi tidak seiring dengan pertumbuhan,” ucap Natsir saat dihubungi kemarin.

Tak hanya itu, lanjut dia, seharusnya realisasi investasi sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran masih cukup tinggi yaitu mencapai 7,17 juta. “Kalau realisasi investasi mencapai triliunan, maka bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Tetapi kenapa angka penggangguran masih tinggi,” imbuh Natsir.

Dia mengatakan, memang investasi di Indonesia cukup menarik karena pertumbuhan masyarakat kelas menengah cukup baik sehingga memberikan pertimbangan untuk menanamkan investasi di Indonesia. Namun demikian, investasi di Indonesia juga banyak memiliki kendala-kendala yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah.

Menurut Natsir, kendala-kendala tersebut antara lain kepastian hukum yang tidak jelas, suku bunga bank yang terlalu tinggi, upah buruh, kebijakan pemerintah yang terlalu sering berubah, pungutan-pungutan liar, dan reformasi birokrasi yang hanya sebatas lips service. “Ini masalah-masalah lama yang pemerintah sudah mengetahui semua. Akan tetapi kenapa sampai sekarang belum juga diselesaikan,” kata dia.

Terkait dengan target invetasi pada tahun depan yang ditargetkan bisa meningkat sampai 15%, Natsir menyatakan agak pesimis bisa mencapai target tersebut. Pasalnya pada tahun depan masuk pemilu sehingga kalangan investor lebih memilih wait and see.

Namun begitu, ketika pemerintah sudah memperbaiki kendala-kendala dalam berinvestasi maka investor pun tidak perlu diundang untuk investasi di dalam negeri melainkan investor akan datang dengan sendirinya karena melihat masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi juga meragukan data BKPM itu. Pasalnya, dari awal tahun sudah ada gejolak kenaikkan BBM, masalah upah buruh, inflasi, kenaikan BI Rate yang tidak terduga ditambah lagi dengan empat defisit, yang menjadi pertimbangan para investor untuk masuk ke sini.

"Dengan Kondisi perekonomian RI yang sedang morat marit seperti ini, banyak investor yang berpikir ulang untuk masuk atau melebarkan usahanya ke Indonesia. Kebanyakan, para investor menganggap pemerintah Indonesia, seperti sudah tidak ada yang mengurusi negara di saat menjelang adanya Pemilihan Umum 2014," keluh Sofjan saat di hubungi Neraca, Rabu.

Menurut Sofjan, momen Pemilu 2014 pun dinilai membuat investor cenderung melakukan aksi tunggu guna mengetahui Presiden Indonesia yang baru. Bahkan. tekanan dari luar negeri muncul dari ketidakpastian tapering off atau pengurangan stimulus dari bank sentral Amerika Serikat. Hal ini membuat investor khawatir mengambil risiko masuk ke Indonesia.

Deputi Tak Tahu

Yang unik, Deputi Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis malah mengaku tidak tahu menahu alasan Mahendra Siregar mengatakan target realisasi investasi pada 2014 sebesar Rp506 triliun. Pasalnya target capain pada tahun depan tidak sebesar itu. Hanya mencapai Rp450 triliun.

“Sebelumnya memang BKPM mentargetkan capaian realisasi investasi tahun 2014 mencapai Rp506 triliun. Tapi, akhirnya kita turunkan menjadi Rp450 triliun. Dan itu sudah kita siarkan waktu publikasi kerja BPKM pada TW-III 2013. Jadi, saya juga baru tahu kalau Pak Mahendra bilang segitu,” kata Azhar.

Dia menjelaskan, memang ada peningkatan target capaian pada tahun 2014. Pasalnya, BKPM memprediksi minat investasi pada tahun depan akan semakin meningkat. Meskipun tidak dapat dipastikan secara penuh. “Memang banyak ketidakpastian dalam memprediksi investasi. Tapi kita juga sudah tahu kalau negara-negara besar masih terus minat tanam investasi di Indonesia. Bahkan, Jepang saja memposisikan Indonesia sebagai negara nomor satu sebagai tujuan investasi,” ungkap Azhar.

Ketika ditanya cara memprediksinya, Azhar menjawab BKPM melihat pembangunan infrastruktur kian membaik. Ia memberi contoh pembangunan bandara Kualanamu, jalan tol di Bali, dan waduk-waduk perairan di daerah sudah banyak yang dibangun. Untuk itu, BPKM melihat pada tahun 2014 capaian realisasi investasi bisa lebih tinggi dari tahun 2013 yang ditargetkan sebesar Rp390 triliun.

Sedangkan mengenai gangguan birokrasi dan sistem perizinan yang bertele-tele, Azhar mengatakan masalah tersebut masih terus diperbaiki. Sebab tidak bisa serta-merta selesai.