Rupiah Berstatus Waspada - TREN PELEMAHAN AKAN BERLANJUT

Jakarta – Rupiah dalam status waspada. Lihat saja, sepekan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam kisaran fluktuatif yang mendebarkan. Ideal dalam posisi Rp10.500 sampai Rp11.500 per dolar AS, namun pernah menembus Rp12.000 per US$. Bahkan, kemarin, ditutup dalam posisi Rp11.745 per US$. Ini pertanda depresiasi terparah dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi pada mata uang republik ini.

NERACA

Atas kondisi itu, pengamat ekonomi Aviliani pun memberi warning bahwa rupiah dalam status waspada. “Itu harus diwaspadai karena dapat dimungkinkan akan mengancam krisis. Kalau lebih dari Rp11.500 per dollar AS akan masuk jurang kriris mungkin terlalu ekstrem dan akan menambah ketakutan masyarakat. Hanya saja, rupiah relatif aman maksimal berada di posisi Rp11.500. Syukur-syukur bisa kurang, karena jika lebih dari itu perlu diwaspadai terhadap pergerakan ekonomi nasional,” kata dia saat ditemui pada forum diskusi yang dilakukan Forum Ekonom Indonesia (FEI) yang mengangkat tema “Mengurangi Krisis Ekonomi dalam Jangka Pendek” di Jakarta, Senin (2/12).

Aviliani menjelaskan bahwa dalam menangani depresiasi rupiah memang bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penanganan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek pemerintah harus bisa menstabilkan rupiah, hasil ekspor kita bisa lebih naik lagi, dan tentu saja dengan mengeluarkan kebijakan yang konkret pada sektor riil dan sektor fiskal.

Dan jangka panjangnya, lanjut Aviliani, pemerintah harus mampu menekan impor yang mengakibatkan neraca perdagangan selalu defisit terutama impor minyak yang sangat besar hingga 50% sendiri terhadap impor nasional keseluruhan. “Jika itu semua tidak dilakukan, bisa jadi ke depan akan masuk dalam jurang krisis. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang mampu menahan depresiasi rupiah, jika dibiarkan rupiah terus melemah akan membahayakan di semua sektor,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Aviliani menjelaskan, masalah yang dihadapi Indonesia merupakan masalah struktural yang tidak mampu hanya diselesaikan dengan kebijakan moneter saja. Namun, dibutuhkan kebijakan yang tepat pada sektor rill.

Dia juga mengakui pemerintah memang telah mengeluarkan delapan kebijakan namun konkret kebijakan tersebut untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor belum kelihatan. “Pangkal permasalahannya adalah defisit transaksi berjalan yang dihadapi Indonesia selama delapan kuartal terakhir, dan defisit pada neraca perdagangan kita. Dan intinya jika pemerintah mampu menangani itu semua kondisinya akan berjalan aman,” tandas Aviliani.

Hal senada dikatakan Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti. Menurut dia, nilai tukar rupiah terhadap US$ tengah mengalami tekanan. Defisit transaksi berjalan (curent account) yang masih terus menggerogoti Indonesia menjadi masalah struktural. Perlu ada penyelesaian yang tidak hanya berasal dari kebijakan moneter semata. “Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang komperehensif dalam rangka menekan curent account deficit dan mengembalikan rupiah pada level yang aman agar mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Bila pada 2005 dan 2006 Indonesia mengalami defisit transaksi erjalan, lanjut Destry, dan dampaknya pada tekanan rupiah, tapi dalam waktu sebentar rupiah kembali normal. Begitu juga pada 2008-2009. Defisit yang terjadi bersifat sementara. Sedangkan defisit yang terjadi sekarang relatif berjangka waktu lama. “Kebijakan moneter saja tidak cukup. Kalau dulu ada defisit, BI Rate naik, lalu cepat normal. Kalau sekarang tidak, karena persoalannya struktural. Karenanya, tidak hanya kebijakan moneter, tapi juga harus ada kebijakan sektor riil”, ujarnya.

Lebihi Target APBN

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, jika nilai tukar rupiah terhadap US$ telah melebihi target dari APBN Perubahan 2013 yang mencapai Rp9.600 sementara saat ini nilai tukar telah mencapai Rp11.946, maka itu sudah masuk dalam kategori lampu kuning. “Jika dibilang lampu kuning, ya memang harus masuk dalam tahap kehati-hatian. Karena nilai tukar rupiah telah lewat dari target APBN Perubahan,” ujarnya saat dihubungi Neraca, kemarin.

Yang lebih memprihatinkan, kata dia, hingga saat ini pemerintah belum melakukan ancang-ancang terhadap pelemahan rupiah. “Pemerintah belum terlihat antisipasinya. Jika sudah punya rencana, seharusnya segera dipublikasikan agar pasar tidak melakukan aksi spekulatif yang justru bisa mengancam stabilitas nilai tukar rupiah, yang akibatnya depresiasi lebih tajam,” kata Eko.

Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi. Pasalnya, fundamental ekonomi Indonesia terlalu lemah lantaran banyaknya produk impor di pasar Indonesia. “Sudah umum diketahui bahwa secara fundamental salah satu penyebab utama pelemahan rupiah adalah menurunnya neraca perdagangan, seiring dengan itu nilai tukar rupiah juga terdepresiasi,” jelas Eko.

Dia menuturkan, langkah fundamental mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan mengendalikan impor migas maupun non migas. Di sektor migas, target kuota BBM bersubsidi harus dipatok secara konsisten agar tidak terjadi pembengkakan.

Sementara itu, di sektor non migas terutama pangan, respon atas naiknya inflasi tidak selalu dapat diselesaikan dengan kebijakan impor. "Faktanya, inflasi juga dipengaruhi oleh timpangnya struktur pasar komoditas pangan. Untuk itu, harus ada upaya riil dari pemerintah untuk menertibkan tata niaga komoditas pangan dan memperbaiki jalur distribusi barang dan jasa,” papar Eko.

Terkait dengan cadangan devisa, Eko mengatakan cadev bisa jadi jalan keluar dari depresiasi rupiah. Akan tetapi, dengan kondisi cadev yang menipis, menurut dia, Bank Indonesia bisa menerapkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. “Dengan begitu, rupiah akan kembali menguat. BI jangan lagi sekedar mengimbau, harus tegas. Kalau perlu ada reward and punishment” tegas Eko.

Sedangkan Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs berdalih, kondisi pelemahan rupiah saat ini bukan lagi karena utang Indonesia baik swasta maupun pemerintah. Dia menilai, isu eksternal dan defisit neraca transaksi berjalan yang menyebabkan pelemahan rupiah. “Jadi, tekanan rupiah bukan lagi karena utang. Melainkan isu tapering off dan dari dalam yaitu defisit current account kita”, ujarnya, Senin.

Related posts