NERACA

Jakarta - Keuntungan dari penjualan mobil pedesaan memang relatif keci, namun yang menjadi perhatian adalah, bagaimana mengembangkan mobil pedesaan sebagai alat transportasi agar distribusi pangan dapat berjalan lancar.

Akan tetapi, hingga kini pengembangan mobil pedesaan yang didengungkan pemerintah sepertinya sulit terlaksana dalam waktu cepat. Perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak enggan menggarap program mobil pedesaan ini. Hal ini lantaran potensi keuntungan dari kendaraan jenis ini diperkirakan masih kecil karena segmentasinya yang menyasar pada wilayah pedesaan.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengungkapkan ketidaktertarikan karena potensi profitnya belum siap karena pasar segmen petani terbatas karena daya beli dan itu kita bantu mereka dengan memberikan fasilitas pembiayaan seperti KPR dan lainnya. Hidayat mengungkapkan sempat ada kerjasama dengan PT INKA untuk mengerjakan program mobil pedesaan ini tapi berhenti di tengah jalan.

"Kalau itu keputusan pemerintah kembali bisa saja ada selain INKA. Saya mau BUMN dulu yang mengembangkan," tuturnya usai membuka acara breakfast meeting dengan para stake holder Indonesia Fashion Week  di Jakarta, Kamis (28/11).

Hidayat mengakui, kementeriannya ditugaskan bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun flatform mobil pedesaan ini, seperti mobil pick-up yang bisa dikonversi menjadi mobil angkutan murah sehingga diharapkan dapat menunjang sektor pertanian.

"Jadi bisa mengangkut bahan-bahan pertanian dan bisa menjadi mobil penumpang. Tetapi kemudian siapa yang melaksanakan, kita hanya regulator dan kita susun spesifikasinya mana yang harus dibuat lokal dan dan impor nanti bisa mengatur itu sampai selesai," tegas dia.

Hidayat juga mempersilahkan bagi produsen baik skala besar maupun kecil jika tertarik untuk mengembangkan kendaraan ini. Dia pun berjanji akan memberikan segala insentif yang dibutuhkan untuk memproduksi mobil pedesaan ini.

"Setelah mencari investornya, kami sekarang sedang menjajaki, kalau bisa diawali oleh BUMN dulu. Esemka juga silahkan hubungi Budi Dharmadi (Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin), saya sangat terbuka. Semua insentif akan diberikan," tandasnya.

Mantan ketua kadin ini juga mengungkap geliat perkembangan industri kreatif mulai terlihat di Indonesia. Berbagai aktivitas kreatif diselenggarakan di berbagai tempat, baik oleh pemerintah, dunia bisnis, maupun akademisi.

Sebagai salah satu subsektor industri kreatif yang masuk ke dalam lingkup pembinaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah fashion.“Kemenperin sudah melakukan beberapa program dan kegiatan untuk mendorong perkembangan industri fasien,” ujarnya.

Terkait dengan visi menuju Indonesia sebagai salah satu pusat mode dunia pada tahun 2025 kata Menperin, saat ini telah disusun strategi pengembangan yang tertuang dalam rancangan blue print industri kreatif fasien yang ditandatangani bersama oleh Kemenperin, Kemendag, Kemenparekraf serta Kemenkop pada pembukaan Indonesia Fashion Week 14 Febuari lalu.

Melalui blue print ini sambungnya, diharapkan komitmen dan kebijakan pemerintah dibidang pengembagan mode akan mengacu kepada kekayaan lokal dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial yang mengedepankan strategi branding, inovasi dan kreatifitas.

Sementara itu kata Menperin, untuk mendukung pengembangan green movement pemerintah mendorong untuk disusunnya standart/panduan penggunaan warna alam.“Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya sertifikasi bagi brand/produk yang sudah menerapkan konsep eco-friendly dalam proses produksinya serta dalam produk hasil jadinya yang dikenal dengan istilah Eco Fashion/ Eco Label,” ungkapnya.

Menperin mengakui untuk merealisasikan hal tersebut tentu diperlukan perangkat-perangkat pendukung seperti SDM, kembaga sertifikasi, pedoman sertifikasi dan lainnya.