Jakarta – Sejatinya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu berkembang untuk menopang keuangan dan pemasukan negara. Namun, yang terjadi di republik ini, perusahaan plat merah selalu dijadikan “sapi perah” bagi gemuknya pundi-pundi kelompok tertentu, terutama dari kalangan parpol, dan juga penguasa.

NERACA

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Muhammad Said Didu tak menampik fakta tersebut. Dia mengakui kalau saat ini menjelang Pemilu 2014 memang banyak "orang titipan" di bangku komisaris BUMN. "Orang titipan yang menjabat atau menjadi komisaris di BUMN, sudah sering terjadi. Seharusnya pemerintah bisa bersikap objektif dan selektif saat memberikan jabatan di BUMN, ini ditujukan agar kinerja BUMN bisa lebih maju dari yang terdahulunya. Namun kenyataan yang ada di lapangan berbeda. Orang titipan lebih banyak dan tidak kompeten di bidangnya," ujarnya saat dihubungi Neraca, Selasa (19/11).

Tak hanya kursi komisaris, Said juga memaparkan bahwa sebagian besar jajaran direksi BUMN merupakan orang titipan dari para pejabat tinggi negara dan elit-elit parpol. "Yang paling kristis menempatkan orang sebagai Dirut, itu 65% dari unsur politik, 15 sampai 20% dari para tokoh yang diangkat-angkat media, dan hanya 5% profesional," ungkap Said

Dia mengaku, pihaknya pernah mengeluhkan dahsyatnya intervensi terhadap BUMN kepada Menteri BUMN dan Wapres ketika dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN. "Saat itu saya menghadap Menteri BUMN dan Wapres bahwa BUMN itu parah, kenapa, intervensi besar sekali," tukas Said.

Guna mengatasi intervensi politik di jajaran BUMN ini, lanjut Said, pihaknya ikut serta memperjuangkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 yang membatasi hubungan antara dunia politik dengan direksi BUMN. "Maka kita bentuk peraturan pemerintah (PP) 45, yang melarang politisi masuk BUMN dan orang BUMN tidak boleh masuk politik," imbuh dia.

Lebih dari itu, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Negara (FITRA) Uchok Sky Khadafi justru memaparkan fakta terkini yang dimilikinya. Dia menunjuk rangkap jabatan yang dilakoni jajaran staf khusus Presiden SBY sebagai komisaris BUMN.

Dalam kajian FITRA, Staf Khusus Presiden yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN adalah Andi Arief, staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana menduduki kursi komisaris PT Pos Indonesia. Juru bicara presiden Julian Aldrian Pasha komisaris di Petrokimia Gresik, Heru Lelono staf ahli kepresidenan bidang informasi komisaris di BRI, Daniel Saparringa staf ahli bidang politik presiden menjadi komisaris di BNI. Sardan Marbun, staf ahli presiden bidang komunikasi sosial duduk sebagai komisaris PTPN.

Di mata Uchok, penunjukkan komisaris dua bank BUMN itu hanyalah sebagai contoh bahwa perusahaan BUMN hanya menjadi alat kekuasaan dimana hanya diisi orang yang tidak berkompeten.

"Perusahaan BUMN akan kacau balau, bahkan bisa bangkrut apabila hanya diisi oleh orang yang hanya mengejar keuntungan untuk memperlebar kekuasaan saja. Tidak elok dan elegan, apabila ada Staf Khusus Presiden  menjadi Komisaris BUMN. Kesempatan mereka menjadi Komisaris BUMN bukan berlatarbelakang profesionalisme, tetapi, lebih kepada berlatar belakang politik,” kata Uchok di Jakarta, Selasa (19/11)..

Fitra menuding, bahwa kehadiran orang dekat Presiden SBY menjadi Komisaris BUMN, dinilai hanya akan menambah persoalan perbankan yang sampai saat ini bermasalah. “Hal ini sangat tendesius untuk mengendalikan BUMN secara politik. Kehadiran pejabat negara seperti staf khusus Presiden jadi Komisaris lebih dinilai sebagai intervensi politik untuk mengendalikan BUMN, dan hal ini menjadikan BUMN tidak profesional, tidak independen, dan tidak mandiri,” tegas Uchok.

Dia pun menilai dengan masuk orang terdekat dari istana negara akan memperburuk kinerja perusahaan BUMN dan tidak akan mengalami kemajuan yang berarti. Penunjukan beberapa orang terdekat presiden merupakan suatu tanda tanya yang perlu dijelaskan oleh para penguasa di negeri ini, padahal masih banyak orang yang berkompeten dalam bidangnya untuk mengurusi BUMN.

Atas penunjukan ini, maka Uchok mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memberikan perhatian khusus pada fenomena diangkatnya para staf khusus kepresidenan sebagai komisaris di BUMN. "Kami dari Sekretariat Nasional (Seknas) Fitra meminta kepada anggota dewan untuk segera mendorong pemerintah untuk segera melarang pengangkatan orang dekat Presiden untuk menjadi komisaris BUMN," ungkap dia.

Menurut Uchok, orang-orang dekat Presiden ini bekerja secara politik buat kepentingan Presiden SBY, bukan untuk dipekerjakan sebagai komisaris apapun untuk kepentingan ekonomi kekuasaan. Sementara bagi Fitra, kedua sosok itu tak memiliki latar belakang profesionalisme di bidang perbankan. "Lebih ditakutkan lagi kehadiran mereka di BUMN akan dipandang lebih sebagai intervensi politik kekuasaan dalam mengendalikan BUMN. Ujungnya, hal itu bisa berpotensi menjadikan BUMN tidak profesional, tidak independen, dan tidak mandiri," jelas Uchok.

Makan Gaji Buta

Sementara bagi Direktur Institute for Development Economy and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, penempatan staf kepresidenan di beberapa posisi strategis dalam BUMN perlu dipertanyakan tujuannya. Selain itu, dia menilai kinerja mereka juga tidak akan 100% dan tidak fokus, sehingga dia menilai sama saja mereka makan gaji buta. “Adanya rangkap jabatan ini berarti kinerjanya tidak maksimal, apalagi jika dalam komisaris perbankan BUMN. Padahal komisaris merupakan jabatan penting yang mengawasi jalannya perusahaan tersebut”, kata Enny kepada Neraca, Selasa.

Dia menambahkan, secara etika juga tidak pantas jika staf kepresidenan ikut serta dalam posisi strategis perusahaan BUMN. Meskipun secara hukum hal ini tidak menjadi suatu tindakan yang melanggar. Dia menilai, secara tidak langsung posisi tersebut hanya seperti formalitas atau turut serta saja. Namun jika posisi tersebut cukup penting, ini menjadi pertanyaan. “Negara dirugikan dengan kinerja mereka yang tidak 100% menjalankan jabatannya. Meskipun tidak dapat mengatakan ini ada kepentingan politik, namun banyak kasus seperti ini memang tidak terlepas dari kepentingan politik tersebut”, jelasnya.

Dia menambahkan, dalam menjalankan tugas seperti komisaris, dipilih orang yang dapat mengawasi dan memonitoring korporasi tersebut. Sehingga, dengan tugas ini, terlihat peran itu kenapa diberikan kepada orang-orang tertentu. “Jadi timbul pertanyaan, apalagi di masyarakat awam kenapa orang yang sudah menjabat suatu jabatan, diposisikan juga dalam jabatan lain. Selain itu apa tujuannya juga membuat banyak pihak akan mempertanyakan”, ujarnya.