Kadin Minta Perluasan Pelabuhan Priok Dipercepat - Penguatan Konektivitas

NERACA

Jakarta - Keputusan bersama Menteri APEC 2013 tentang penguatan konektivitas rantai pasokan barang dan jasa dinilai sangat tepat untuk kondisi saat ini. Sementara itu, Indonesia sendiri membutuhkan konektivitas untuk menggerakkan perekonomian daerah, menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya, begitu juga diantara propinsi-propinsi seluruh Indonesia.

Di sisi lain, karena Asean Economic Community 2015 sudah tinggal 2 tahun lagi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap konektivitas Indonesia berbasis maritim base bisa menunjang sea short shipping (pelayaran jarak dekat).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur memaparkan, sarana penunjang untuk konsep sea short shipping itu mulai dari sarana pelabuhan sampai ke angkutan kapal laut 3500 DWT. “Kapal laut 3500 DWT digunakan melayari jarak pendek untuk mengangkut pangan, migas, dan komoditas ekspor ke pelabuhan besar sebagai pelabuhan pengumpul yang sudah siap seperti Pelindo 4, Pelindo 2 dan Pelindo 1,” ungkap Natsir dalam keterangan yang diterima Neraca, kemarin.

Pihaknya meminta kepada pemerintah agar dalam waktu 2 tahun antara pemerintah, swasta dan BUMN dapat menerapkan program konektivitas yang sudah diprogramkan dengan cepat. Diantara sekian program percepatan tersebut, Kadin meminta agar perluasan pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar dapat diprioritaskan. “kita fokus tanjung priok dulu lah, karena sudah mendesak digunakan. Pelabuhan Cilamaya yang masih wacana sebaiknya diprogramkan setelah Tanjung Priok selesai,” ujar dia.

Natsir menambahkan, Kementerian Perhubungan juga perlu memberikan insentif regulasi yang dapat memudahkan kapal laut 3500 DWT untuk melayari sea short shipping, sementara itu Kementerian Perindustrian pun perlu memberikan insentif sarana kapal lautnya.

Proyek Rp1.700 T

Sebelumnya, pemerintah baru saja menyetujui setidakknya 590 proyek baru dalam usulan kegiatan prioritas penguatan konektivitas nasional senilai Rp1.700 triliun. “Total tambahan usulan untuk konektivitas saja ada sekitar 590 an project baru. Dari 1.000 yang diajukan, kita lihat mana yang sudah siap, mana yang sudah dijalankan regular. Usulan yang sudah masuk dan kita setujui ada sekitar 590 an, nilainya Rp1.700 triliun," ujar Wakil Menteri Bappenas Lukita Dinarsyah.

Dirinya menerangkan, proyek ini menjadi bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Usulan baru dari berbagai koridor. Jadi dengan MP3EI, semua bersemangat. Tapi kita lihat mana yang siap, lalu memberi dampak besar karena dekat dengan lokasi KEK atau kawasan strategis. Yang sudah kita screaning dan akan kita masukkan sebagai suatu usulan untuk dimasukkan ke dalam Perpres nantinya,” sambung dia.

Untuk realisasinya sendiri, diakui Lukita, ground breaking proyek ini akan dimulai pada tahun ini hingga tahun 2015. “Diharapakan bisa dimulai tahun ini sampai 2015. Kita harapkan selesai pembangunannya bisa 2020 ada juga yang bisa selesai tahun 2021,” tukasnya.

Sekedar informasi, pemerintah telah menyiapkan proyek infrastruktur transportasi senilai Rp2.800 triliun dalam usulan kegiatan prioritas penguatan konektivitas nasional fase I. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah hanya menyediakan 10% dan sisanya ditawarkan kepada swasta dan BUMN.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, konektivitas di dalam wilayah Indonesia terutama dalam rangka menghubungkan antar-pulau harus diperkuat terlebih dahulu sebelum memperkuat konektivitas regional maupun global. “Sangat penting untuk lebih memperkuat konektivitas domestik antar pulau di Indonesia sebelum berinteraksi dengan luar seperti konektivitas ASEAN, Asia, maupun global,” katanya.

Bambang mengingatkan bahwa terdapat sekitar 17.000 pulau di Indonesia sehingga konektivitas domestik tersebut layak dipacu untuk lebih diperkuat sebelum berinteraksi dengan luar. Ia memaparkan, untuk memperkuat konektivitas domestik khususnya penyeberangan, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana sebagai perekat antar-pulau di Indonesia atau diistilahkan sabuk-sabuk nusantara.

Sabuk Nusantara, ujar dia, berfungsi sebagai perekat antara Indonesia wilayah timur ke barat atau utara ke selatan. Sabuk Nusantara yang terdiri atas Sabuk Utara Nusantara, Sabuk Tengah Nusantara dan Sabuk Selatan Nusantara itu merupakan kombinasi jaringan jalan nasional dan pelabuhan penyeberangan.

Dengan demikian, penyeberangan berfungsi sebagai "jembatan bergerak" yang menghubungkan wilayah di Indonesia yang banyak terpisah oleh sungai, danau, selat atau laut. "Tahun ini pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan apa yang disebut konsep sabuk selatan dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Related posts