Kebijakan Fiskal Indonesia Dinilai Salah Arah

Selasa, 08/10/2013

NERACA

Jakarta - Bank Dunia secara resmi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengubah kebijakan fiskal maupun moneternya lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Salah satu “resep” Bank Dunia yaitu mengurangi subsidi energi. “Pemerintah Indonesia harus menanggapi risiko fiskal dan menciptakan ruang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Salah satu upaya yang dapat diambil yaitu mengurangi subsidi energi, selain memperbaiki iklim investasi sektor infrastruktur,” ujar Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Bert Hofman, di Jakarta, Senin (7/10).

Menanggapi hal ini, ekonom Hendri Saparini menuturkan, menurunnya pertumbuhan ekonomi jelas menunjukkan kebijakan fiskal moneter yang dilakukan pemerintah salah arah. Sebenarnya, kata dia, ekonomi Indonesia tidak perlu terkontraksi seperti ini. “Dari sebelumnya 6,8% kemudian dikoreksi 5,9%. dan ini telah diungkapkan banyak kalangan. Jadi, yang disampaikan Bank Dunia tentunya bukan barang baru. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi memang karena Indonesia tidak melakukan respon kebijakan moneter yang tepat,” ungkapnya kepada Neraca, kemarin.

Permasalahan struktur, fundamental ekonomi yang menyebabkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sambung dia, seharusnya diperbaiki dengan menyelesaikan akar masalahnya, bukan justru mengotak-atik kebijakan fiskal. Misalnya, permasalahan defisit neraca berjalan, mengapa impor tercatat sangat tinggi, dan ekspor didominasi bahan baku, sampai dengan terjadinya deindustrialisasi tidak diobati dengan menyentuh akar permasalahan tersebut.

“Deindustrialisasi misalnya, harus diobati dengan peningkatan daya saing industri. Tingginya impor, selama ini BKPM menyebut sebagai hal yang wajar dengan mengatakan, kenaikan investasi naik tentu diikuti dengan kenaikan impor,” ucapnya.

Namun, terkait seberapa dalam koreksi pertumbuhan ekonomi ke depan, dia menilai, sejauh ini indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan konsumsi ekonomi yang jika dihitung secara rata-rata sebesar 5%. Selain itu, juga perlu dihitung seberapa besar negatifnya ekspor akan berdampak terhadap konsumsi tersebut. “Sebaiknya kita tidak mempermasalahkan penilaian-penilaian dari luar, tapi yang paling penting buat kita adalah membuat perencanaan apa yang seharusnya dan ingin kita lakukan.” tandasnya.

Nilai Rupiah

Sementara ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, menyatakan nilai tukar rupiah masih rentan dan sangat mungkin kembali terdepresiasi. Sebab, keadaan ekonomi global yang masih akan melemah hingga dua tahun ke depan diperkirakan masih memperburuk transaksi berjalan.

Terlebih negara dengan defisit transaksi yang besar, menurut dia, akan mengalami tekanan nilai tukar lebih berat lagi. Apalagi, menurut Ndiame, bila perbaikan neraca transaksi berjalan berlangsung dalam jangka panjang. Seperti diketahui, nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2013 lalu mencapai US$ 13,16 miliar, melampaui nilai impornya sebesar US$ 13,03 miliar. Pada periode itu, surplus perdagangan sebesar US$ 132,4 juta, jauh berbeda bila dibandingkan dengan neraca defisit sebesar US$ 2,31 miliar per Juli 2013.

Sejumlah tantangan berat lainnya adalah ekspor Indonesia yang masih didominasi dengan ekspor bahan mentah, padahal harga komoditas dunia kini masih melemah. Ditambah dengan perlambatan investasi swasta sejak tahun 2012 ini yang membuat perekonomian nasional bakal tertahan. "Pemerintah harus meningkatkan kualitas barang komoditas agar perfomance ekspor naik," tutur Ndiame.

Di tempat terpisah, Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau kebijakan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter memang tidak tepat. “Tapi kalau dibilang efektif sebetulnya sudah efektif untuk memperlambat pertumbuhan. Tapi memang saya juga bingung kenapa kebijakannya diperlambat,” katanya, kemarin.

Lebih lanjut Purbaya menilai, penurunan pertumbuhan ekonomi itu paling utama disebabkan kebijakan moneter yang tidak tepat. Hal ini dapat dilihat dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang terus meningkat. Bahkan BI juga mengambil kebijakan untuk menahan jumlah uang beredar di masyarakat. “Alasannya, yang Saya tahu, memang katanya mau menekan impor. Tapi kan tidak tepat sehingga pertumbuhan ekonomi kita menurun. Kalau saja BI sadar dan mau berbalik arah dalam mengambil kebijakan tentu hal ini tak terjadi,” papar dia.

Untuk menjawab masalah turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu, Purbaya menilai baik BI maupun Kementrian harus memiliki kebijakan monter dan fiskal yang tidak memperlambat pertumbuhan. Jika memang ada kebutuhan untuk menekan laju impor semestinya pemerintah membuat langkah strategis untuk memperbaiki infrastruktur di dalam negeri. “Memang tujuannya untuk memperlambat impor. Tapi jelas itu semua bukan kebijakan yang baik,” tukas Purbaya.

Sementara ekonom Iman Sugema mengatakan bahwa pernyataan Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 bakal menurun benar adanya akibat kebijakan fiskal yang menciptakan instabilitas seperti yang terjadi saat ini. “Kebijakan fiskal kita secara kumulatif dari tahun ke tahun cenderung menciptakan instabilitas dengan indikator hutang yang terus menumpuk. Sementara pada saat yang sama neraca perdagangan kita jeblok,” ujar dia.

Menurut Iman, salah satu yang membuat rupiah melemah adalah digunakan untuk membayar hutang luar negeri baik swasta maupun pemerintah. Sehingga kebijakan fiskal yang dibuat justru berkontribusi terhadap instabilitas yang terjadi. “Tidak ada satu pun Menteri Keuangan yang berpikir ke depan, mereka hanya memikirkan bagaiman tahun ini,” papar Iman.

Sehingga dia menilai Indonesia tidak hanya alami defisit di semua neraca tetapi juga mengalami defisit primer. Hal ini jelas terlihat dengan ketidakmampuan Indonesia untuk membayar bunga hutang. “Membayar bunga hutang saja dengan berhutang lagi. Ini menunjukan ketidakmampuan membayar kita, bayar bunga saja dengan hutang lagi, apalagi pokoknya?”, ujarnya. Dia menambahkan bahwa kondisi ekonomi saat ini bukan lagi akibat shutdown Amerika ataupun pengaruh dari Eropa. Menurut dia, kondisi saat ini akibat dari pemerintah yang tidak menyiapkan kebijakan untuk menghadapi kondisi buruk saat ini. “Kebijakan yang dibuat justru membuat kita makin terekspos dengan kondisi ekonomi dari luar,” tukas Iman. lulus/lia/nurul/ardi