Pembentukan Zona C Masih Tahap Konsolidasi - Pengaturan Tata Ruang Laut

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sedang mengatur tata ruang di laut. Pasalnya sejauh ini ruang-ruang kelautan belum sepenuhinya dikelola dengan optimal. Dengan begitu target 2030 perikanan Indonesia menjadi salah satu penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di dunia dapat tercapai.

“Jadi memang ini merupakan tanggung jawab kita supaya laut betul-betul bisa ditata dengan baik,” kata Menteri KP Sharif C. Sutardjo pada kuliah perdana mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Selasa (24/9).

Sharif menjelaskan tugas itu secara baku tertera dalam UUNo 27 Tahun 2007 yang mengatakan KKP berkewajiban melakukan tata ruang di laut. Implementasinya KKP membuat zona C sebagai bentuk tata kelola ruang laut tersebut. Dengan begitu ruang yang ada di laut dapat dikelola dengan kategori-kategori tertentu.

“Jadi pada Zona C itu ada beberapa kategori ruang yang kita buat seperti, zona konservasi, zona industri, zona perikanan, zona wisata, zona tambak, dan zona lainnya. Zona-zona itu lah yang sekarang sedang kita bentuk di seluruh Indonesia. Terutama wilayah yang mempunyai pesisir,” jelas Sharif.

Lebih lanjut, Sharif mengaku hingga sekarang pembentukan zona C di wilayah kabupaten kota itu sendiri masih dalam tahap konsolidasi. Artinya meskipun peraturan itu sudah ada tapi kesadaran pemerintah di kabupaten kota masih perlu dikejar. Padahal fungsi dari zona C itu sendiri untuk mengatur sektor-sektor usaha berbasis laut agar tidak saling tumpang tindih yang berdampak pada ricuhnya iklim usaha di kelautan.

“Dalam pembanguan zona C ini kita sudah kirim surat ke 300 pemerintahan kabupaten kota. Kalau mereka sudah bangun zona C dapat terhidari kericuhan usaha yang berbasis kelautan. Namun responnya sendiri masih terus kita kejar,” terang Sharif.

Selain itu program zona C juga bisa berfungsi sebagai pengamanan pencemaran laut. Karena sejauh ini Sharif melihat masih banyak industri-industri di pesisir yang membuang limbah produksinya ke laut. Sedangkan hal ini bukan hanya berdampak bahaya pada lingkungan. Tapi juga akan berdampak negatif pada hasil produksi industri yang berbasis kelautan lainnya.

“Makanya memang harus diatur dengan baik. Pencemaran laut oleh limbah produksi banyak itu terjadi terutama di Morota. Orang sudah bagus-bagus membudidayakan mutiara di sana. Eh, tahu-tahu ada regulasi-regulasi lain di daerah yang membolehkan buang limbah di tempat produksi mutiara tersebut,” tegas Sharif.

Kemudian Sharif juga menegaskan berdasarkan data McKinsey Global Institute disebutkan pada tahun 2030 Indonesia akan menempati posisi ke tujuh yang perekonomiannya maju mengalahkan Jerman dan Inggris. Penyumbangnya tak lain berasal dari sektor perikanan setelah sektor jasa, pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Untuk itu ia menekankan Indonesia harus terus berbenah diri melaksanakan pembangunan di segala sektor termasuk membangun sumber daya alam kelautan dan perikanan yang mempunyai potensi cukup besar untuk diolah secara optimal.

“Dalam membangun sumberdaya alam kelautan dan perikanan fokus utamanya itu mengelola SDM. Karena peningkatan kapasitas SDM merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang lebih produktif dan berkualitas,” ungkap Sharif.

Peningkatan SDM itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Sharif mengatakan hal ini penting dilakukan mengingat dalam jangka pendek ini Indonesia segera menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013. Juga segera menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community) 2015.

“KKP sendiri akan tetap konsisten menata kembali pola pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang lebih menekankan pada konsep Ekonomi Biru,” tambahnya.

Sementara untuk menuju kesuksesan pembanguan industri berbasis perikanan dan kelautan Sharif mengaku optimis. Pasalnya beberapa indikator menunjukkan pertumbuhan PDB perikanan terus meningkat. Pada tahun 2012 kemarin capaian produksi sudah ada di level sebesar 6,48 % terhadap PDB. Secara rinci produksi perikanan mencapai 15,26 juta ton, produksi garam menyentuh angka 2,02 juta ton, tingkat konsumsi ikan dalam negeri naik hingga 33,89 kg/kapita serta NIlai Tukar Nelayan (NTN) yang memberi gambaran peningkatan taraf hidup nelayan sudah mencapai angka 105,37.

Related posts