Petani Tuntut HPP Kedelai Rp8.500/Kg

NERACA

Jakarta – Kalangan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menuntut menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai lokal sebesar Rp8.500 per kilogram. SPI menilai, HPP sebesar itu dimaksudkan untuk mendorong stabilisasi harga komoditas tersebut.

Ketua Bidang Kajian Strategis Nasional SPI Achmad Yakub di Jakarta, Kamis, meminta pemerintah untuk merumuskan HPP kedelai kembali. Pasalnya, HPP sekarang sekitar Rp7.000 per kilogram tidak lagi mencukupi. “Biaya produksi petani kedelai sebelum BBM naik itu Rp5.600.000 per hektar lahan, tetapi setelah BBM naik meningkat menjadi sekitar Rp6.500.000, jadi kita ingin HPP itu Rp8.500 per kilogram agar keuntungan petani tidak tipis dan rasional,\" kata Achmad.

Selain itu, Achmad juga mendesak pemerintah untuk memastikan tanah terlantar yang dikuasai perusahaan besar bisa diakses petani sehingga petani bisa menanam kedelai secara melimpah. Achmad mencontohkan, lahan terlantar punya BUMN Perhutani maupun pihak swasta harus bisa diakses petani. “Karena sejauh ini anggota SPI di Rokan Hilir, Sumatera Selatan bisa dan berhasil menanam berbagai jenis komoditas pangan di lahan seluas 1.529 hektar milik PTPN VII yang terlantar sejak 2011,\" paparnya.

Di samping itu, SPI juga mengharapkan adanya kelembagaan pangan kuat yang mampu mengatur lalu lintas perdagangan dan produksi komoditas pangan nasional. Kelembagaan yang dimaksud harus memiliki otoritas mengatur lalu lintas perdagangan dan produksi komoditas pangan. Alasanya, selama ini terjadi perbedaan paradigma antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengurus komoditas pangan.

Selama ini, kata Achmad, segala bentuk perdagangan komoditas pertanian diserahkan kepada Kementerian Perdagangan, di mana paradigmanya adalah terhadap tercapainya angka neraca ekspor-impor. Sementara urusan produksi, surplus, dan proteksi hasil pertanian diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Akibatnya, sambung Achmad, kedua kementerian itu tidak pernah \'bertemu\'.

“Keduanya lalu dipertemukan oleh Menko Perekonomian, namun Menko Perekonomian ujung-ujungnya adalah stabilisasi politik dan ekonomi nasional, tidak ada urusan dengan kesejahteraan petani, sehingga akhirnya kebijakannya importasi komoditas pangan,\" paparnya.

Itu sebabnya, menurut dia, perlu kelembagaan pangan yang kuat sesuai Undang-undang Pangan nomor 18/2012. \"Jadi itu yang kita inginkan ke depan,\" ujar dia.

BERITA TERKAIT

Rifan Financindo Berjangka Optimis Tercapai - Targetkan Transaksi 500 Ribu Lot

NERACA Surabaya - Meskipun Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange (JFX) memangkas target transaksi 30% lantaran kondisi ekonomi…

Saham IPO ZINC Oversubscribed 500 Kali

Kantungi dana segar hasil peawaran umum saham perdan atau initial public offering (IPO), PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) menyiapkan…

Indonesia Defisit 2.500 Tenaga Pialang - Bursa Berjangka Belum Optimal

NERACA Palembang – Mendorong Indonesia menjadi tuan di rumah sendiri dalam acuan harga komoditas dunia dan mensejahterakan para petani, merupakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perdagangan Internasional - Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Tingkatkan Daya Saing - Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

NERACA Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional…