Di tengah kondisi ekonomi nasional sedang melambat yang diindikasikan dengan turunnya prediksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,9% menjadi 5,25% pada 2013 menurut versi lembaga internasional IMF, sejumlah elemen organisasi buruh tidak henti-hentinya melancarkan aksi demo menuntut upah yang lebih tinggi dari standard upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku saat ini.

Standard UMP DKI Jakarta misalnya, yang baru tahun lalu naik 40% menjadi Rp 2,2 juta seperti dianggap lalu oleh elemen buruh yang berdemo pekan lalu di Jakarta. Apakah mungkin tuntutan kenaikan UMP yang lebih tinggi lagi di tengah kondisi ekonomi nasional sedang memprihatinkan dikabulkan? Apalagi nilai rupiah yang terus merosot terhadap US$, dan membengkaknya defisit neraca perdagangan Indonesia dan defisit transaksi berjalan (current account) saat ini, setidaknya butuh waktu pemulihan minimal 2-3 tahun ke depan,

Tidak hanya itu. Melemahnya nilai rupiah sepertinya bermula dari ketidakpercayaan baik para pelaku usaha maupun investor kepada kebijakan pemerintah yang ada. Seperti kebijakan fiskal, postur APBN dan struktur subsidi energi dan anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) tidak adaptif dengan kondisi negara, akhirnya melemahkan faktor fundamental di dalam negeri.

Kebijakan fiskal saat ini belum cukup merespon kondisi ekonomi yang menunjukkan penurunan akhir-akhir ini, yang dinilai bersumber dari beban subsidi BBM. Bahkan menurut pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini, defisit keseimbangan primer naik dari Rp 40,1 triliun menjadi Rp 111,7 triliun dan target penerimaan negara juga turun dari Rp 1.529,7 triliun menjadi Rp 1.502,0 triliun.

\"Ini menunjukkan ruang fiskal yang sempit karena besarnya impor yang mengurangi cadangan devisa,\" ujar Didiek di Jakarta, akhir pekan lalu.

Besaran tax ratio juga turun dari 12,8%  menjadi 12,2%, defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari minus 1,65% menjadi minus 23,8%.  Porsi subsidi energi naik dari 23,8% menjadi 25,1%,  sementara itu belanja modal justru turun dari 16% menjadi 15,7%. Sementara realisasi penyerapan anggaran hingga akhir Mei 2013 baru mencapai 31,4%  dan realisasi belanja modal hanya 13,8%.

Kondisi ekonomi nasional yang memprihatinkan juga terlihat dari defisit neraca perdagangan dari Januari hingga Mei 2013 mencapai US$2,5 miliar. Ini akibat adanya tekanan impor yang tinggi karena kebijakan perdagangan belum tepat untuk mengendalikannya.

Dari sisi perolehan devisa ekspor, komoditas batu bara masih menjadi andalan utama, yakni 17,2 % diikuti minyak nabati 13,3%, tekstil dan produk tekstil 8,2%, alat listrik, ukur, fotografi dan lain-lain sebesar 7,3%.  Jika pangsa ekspor itu turun, defisitnya pasti akan lebih besar mengingat neraca perdagangan nonmigas rentan terhadap perubahan harga di pasar internasional.

Defisit perdagangan juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat. Artinya, setiap kenaikan penjualan kendaraan bermotor sebesar 1% akan menambah defisit neraca minyak sebesar 0,64%. Harga patokan ICP menjadi faktor yang paling sensitif mempengaruhi defisit neraca minyak dalam neraca perdagangan Indonesia.

Karena itu, kalangan elemen buruh hendaknya dapat menahan diri untuk menyelamatkan buruh yang saat ini masih bekerja. Bagaimanapun, pemilik pabrik (pemodal) jika tidak tahan menghadapi demo buruh yang kian marak, maka keputusan hengkang dari negeri mungkin saja bisa terjadi. Akhirnya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.