BI Nilai “Bonus Bankir” Belum Perlu Diatur - MESKI DIATUR DALAM FINANCIAL STABILITY BOARD

Jakarta - Berdalih gaji dan bonus bankir di Indonesia masih bisa dibilang cukup rendah ketimbang di negara-negara maju, Bank Indonesia (BI) belum akan mengatur renumerasi gaji dan bonus para bankir di Indonesia

NERACA

"Soal itu masih berjalan terus, jangan menganggap itu sudah harus dilaksanakan walaupun di negara maju bonus dan gaji di sana memang menonjol di sana sangat tinggi sekali," ujar Gubernur BI Darmin Nasution, ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (6/7).

Bahkan, Darmin menganggap hal itu belum merupakan suatu yang penting yang segera harus dilakukan, meski Financial Stability Board (FSB) telah meminta seluruh anggotanya mengatur hal itu.

Hal senada dikatakan ekonom Universitas Trisaksi Prof Dr.Sofyan S Harahap yang juga menganggap hal itu bakal sulit diatur. “Ini tidak mungkin bisa diatur atau diseragamkan karena kepemilikannya saja beda, komisaris beda, direksinya beda, bagaimana bisa diseragamkan? Mungkin, kalau bank itu punya pemerintah bisa saja, namun sulit juga penerapan di lapangannya”, ujarnya kemarin.

Terkait dengan dampaknya sehingga bank tidak efisiensi, Sofyan tegas menampik. “Yang menjadikan tidak efisien bank adalah bunga yang tinggi dan beban operasional yang tinggi di pusat maupun di daerah. Hanya saja, kalau memang gaji atau bonus para direksi atau komisaris itu yang terlalu over, ya perlu juga ditegur”, tugas dia.

Efisiensi Bank

Sementara pengamat perbankan Paul Sutaryono, meski meyakini bila BI akan segera mengatur soal itu, namun dirinya menginginkan harus ada “benchmark” sehingga adil dan valid bagi bankir. “Saya akui, bonus bankir yang tinggi itu memang berpengaruh pada tingkat efisiensi bank yang tercermin pada rasio BOPO. Hanya saja, bila dikaitkan dengan tingkat suku bunga, itu juga bergantung pada inflasi dan suku bunga acuan, selain tingkat efisiensi”, kata Paul kemarin.

Sedangkan ekonom dari UI Lana Soelistianingsih memandang BI belum mengatur bonus tinggi para bankir karena SDM di perbankan itu terbatas. “Makanya, gaji para petinggi bank itu menjadi tinggi. Karena sistem perbankan kita memang begitu”, ujarnya.

Lana menjelaskan, net interest margin (NIM) perbankan di Indonesia paling tinggi, yaitu 5%-10%. Kalau di negara lain hanya 3%. NIM adalah komponen overhead bank. Ada komponen gaji di situ. “Jadi, biaya SDM masuk dalam komponen. Makanya sudah pasti gaji dan bonus para petinggi bank tinggi karena ada komponen biaya SDM di situ”, kata Lana seraya mencontohkan bonus Bank Danamon mencapai ratusan miliar. Kalau bank sebesar Bank Mandiri, jauh lebih besar. “Tapi jumlah persisnya saya tidak tahu”, imbuh dia.

Di samping itu, Lana juga melihat ada resistensi dari para bankir. “Dulu Darmin Nasution mau merestrukturisasi gaji bankir, ya siapa juga yang mau gajinya dikurangi. Komponen gaji dan bonus kan masuk overhead, maka bunga perbankan pun jadi besar. Kalau perbankan bisa turunkan overhead, bunga bank pasti turun. Saya perkirakan sekitar 6%. Jadi bisa setengah dari bunga sekarang”, papar Lana.

Kalau bunga mahal, lanjut Lana, maka para pengusaha akan menggunakan modal sendiri atau dari teman. “Proses dari ekonomi kita tidak akan bisa maksimal. Perbankan tidak akan membuat ekonomi kita bergerak”, tegas Lana.

Sebaliknya, kalau bunga rendah, kredit lancar, barang kita akan diproduksi murah. Kalau diproduksi murah, yang untung seluruh masyarakat karena dapat harga murah. “Semuanya akan diuntungkan dengan bunga bank yang rendah. Apalagi kalau kita bicara soal produk ekspor. Jadi seluruh bangsa ini akan untung”, kata Lana lagi.

Seperti diketahui, rencana pengaturan renumerasi itu dibahas tuntas dalam forum pengkajian keuangan di FSB. Dijelaskan seluruh anggota FSB termasuk Indonesia meminta mengatur kompensasi di sektor perbankan masing-masing agar tidak menimbulkan moral hazard dan risiko yang berlebihan pada kemudian hari.

FSB merupakan forum pengkajian keuangan yang diberi mandat negara kelompok G-20 untuk menyusun prinsip kompensasi. Hal itu dilakukan setelah renumerasi eksekutif lembaga keuangan dunia dipandang sebagai penyebab utama timbulnya risiko berlibahan pada krisis global 2008.

Yang unik, sebelumnya, BI sendiri mengungkapkan perbankan di Indonesia bisa dibilang yang paling “boros” dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Bank sentral mencatat biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan alias rasio biaya operasional dibagi pendapatan operasional mencapai 88,6%. Tingginya BOPO tersebut salah satunya dikarenakan faktor biaya gaji yang tinggi.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso mengatakan, semakin tinggi BOPO maka semakin dibilang bank itu tidak efisien. "Yang menyebabkan BOPO tinggi itu adalah komponen suku bunga dan terutama masalah biaya gaji," katanya.

Wimboh memaparkan, perbankan di kawasan ASEAN yang memiliki tingkat BOPO rendah yakni Malaysia. Di mana rasio BOPO-nya hanya sebesar 40%. "Itu berarti bank-bank di Malaysia sangat efisien," kata Wimboh.

Di mata Wimboh, mereka bisa paling efisien karena teknologi yang digunakan sangat mumpuni dan gaji pegawai lebih efisien dan didukung oleh pendapatan yang tinggi. "Perbankan kita ada yang sudah maju teknologinya tapi kan ada banyak bank dimana sampai 122 bank oleh sebab itu secara agregat ya bank dengan teknologi maju tidak bisa mengangkat yang belum maju," tegas dia. iwan/munib/rin

BERITA TERKAIT

Saham KIOS Masuk Dalam Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - Dibalik akuisisi PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) terhadap PT Narindo Solusi Komunikasi (Narindo), membuat pergerakan harga…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

Indonesia Defisit 2.500 Tenaga Pialang - Bursa Berjangka Belum Optimal

NERACA Palembang – Mendorong Indonesia menjadi tuan di rumah sendiri dalam acuan harga komoditas dunia dan mensejahterakan para petani, merupakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN - BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

Industri Pariwisata Butuh Revolusi Mental

NERACA Padang –Kekayaan alam pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan, namun ironisnya belum dimanfaatkannya secara optimal dan ditambah hambatan yang ada…

INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL - Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud”

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…