Mendag Klaim Impor Pangan Tak Gerus Cadangan Devisa

Jumat, 30/08/2013

NERACA

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang mengandalkan impor bahan pangan untuk memenuhi permintaan domestik dinilai tidak akan mempengaruhi cadangan devisa (cadev). Pasalnya menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, sektor pangan yang tergabung dalam komoditas non migas di neraca perdagangan dalam keadaan surplus sehingga tidak membebani cadev. Bahkan menurut dia, yang menggangu cadev adalah impor migas.

“Kontribusi impor pangan terhadap neraca perdagangan itu kecil sehingga tidak akan menggerus cadangan devisa. Sektor pangan yang masuk dalam non migas pada semester I masih surplus US$2,5 miliar. Sementara impor migas masih paling besar karena telah mencapai US$5,8 miliar sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan sebesar US$3,3 miliar,” ujar Gita saat ditemui usai acara nota kesepemahaman antara Kemendag dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (29/8).

Sejak Juli 2013, Kementerian Perdagangan banyak membuka ruang importasi bahan pangan dari luar negeri. Pada pertengahan Juli, datang 9.715 ton cabe dan 16.781 ton bawang merah dari beberapa negara Asia Tenggara dan China. Kemendag juga melansir data, masih akan mendatangkan sapi bakalan dari Australia sebanyak 46.000 ekor hingga triwulan IV 2013.

Terakhir komoditas, kedelai, yang harganya meningkat sepekan terakhir, coba diturunkan harganya lewat penambahan impor. Realisasi impor kedelai hingga Agustus ini sekitar 900.000 ton. Hingga akhir tahun nanti akan ada tambahan hingga 534.000 ton bahan baku tempe dan tahu itu, mayoritas dari Amerika Serikat.

Sementara itu, Bank Indonesia melansir data cadangan devisa Indonesia per 31 Juli 2013 sebesar US$ 92,67 miliar, alias turun USD 5,33 miliar dibanding posisi akhir Juni 2013 yang mencapai sebesar US$ 98,10 miliar. Penyebab devisa menurun, terutama akibat terpakai untuk untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri.

Impor BBM

Sementara itu, Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan, sektor energi bisa berkontribusi dalam penghematan devisa negara akibat terus melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang tembus di atas Rp 10.000.

Anggota DEN, Tumiran, mengatakan, dana cadangan devisa negara antara lain digunakan untuk impor bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan nilai tukar rupiah membuat subsidi BBM membengkak. Oleh sebab itu pemerintah harus mengurangi konsumsi BBM dengan memberi peluang kepada bahan bakar nabati (BBN).

"Dari lifting minyak 830 ribu barel per hari (bph), kalau hak negara hanya 550.000 bph berarti harus impor 750.000 bph untuk memenuhi kebutuhan 1,3 juta bph. Maka setiap hari keluar US$ 75 juta untuk impor BBM. Kalau terus bergantung ke BBM, ekonomi tidak akan kuat," katanya.

Tumiran menjelaskan, pemerintah bisa mengurangi beban devisa negara dengan menekan impor BBM sebesar 50.000 bph dan dialihkan untuk membeli biofuel. Penghematan 50.000 bph itu berarti penghematan US$ 5 juta. Apabila diakumulasikan dalam satu bulan maka US$ 150 juta terselamatkan. Dalam satu tahun maka penghematan mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

Lebih lanjut ia meminta masyarakat untuk melakukan penghematan konsumsi BBM. Langkah ini membantu pemerintah mengurangi impor BBM. Selain itu, perangkat teknologi informasi yang akan mencatat jumlah konsumsi BBM subsidi (Radio Frequency Identification/RFID) harus segera diterapkan. Perangkat ini mampu menekan penyelewengan BBM subsidi. "Pengalaman tahun 1997 luar biasa. Tidak ada yang bisa memprediksi pelemahan rupiah hingga level berapa," jelasnya.

Di tempat yang sama, anggota DEN, Herman Darnel Ibrahim menuturkan, dana subsidi sebesar Rp 18 triliun yang dihemat tadi bisa dialokasikan untuk membeli BBN. Dia mencatat konsumsi BBN tahun lalu sebesar 500 ribu kiloliter (KL).

Pemerintah bisa menambah pasokan BBN hingga 1,5 juta KL dengan biaya Rp 1,5 triliun. Menurutnya, harga ketersediaan biofuel di tanah air berlimpah dan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) tidak tergantung kurs dolar. "Pengusaha siap dengan harga biofuel Rp 7.800 liter setara premium," katanya.

Cadangan Menipis

Cadangan devisa Indonesia dalam 1 bulan tergerus sebesar Rp 70 triliun. Ini akibat pemerintahan SBY dinilai gagal mengelola potensi alam Indonesia sehingga terus menerus diambil para investor asing. “Jika rezim SBY terus dipertahankan hingga 2014 maka dipastikan cadangan devisa Indonesia akan mencapai nol sehingga Indonesia berpotensi dibubarkan, ” jelas pengamat energi Indonesia Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng.

Salamuddin menjelaskan pada Mei ini, cadangan devisa negara masih US$ 105,1 miliar, namun pada akhir Juni sebesar US $ 98,1 miliar. Artinya hanya dalam satu bulan negara kehilangan devisa sebesar US $ 7 miliar. “Devisa menunjukkan tren mengalami penurunan setiap bulannya sepanjang 2013. Padahal pada akhir Bulan Desember 2012 devisa Indonesia masih US$ 112,8 miliar, ” terangnya.

Salamuddin menjelaskan hal ini terjadi akibat pemerintahan SBY-Boediono sering mengabaikan tiga hal penting. Pertama, pembayaran bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah yang besar. Selain itu pembiayaan impor barang modal, bahan baku dan barang konsumsi, khususnya impor pangan yang semakin besar. Terakhir, adanya intervensi BI dalam menahan jatuhnya rupiah akibat rapuhnya pondasi ekonomi. “Ketiga hal tersebut adalah bukti kegagalan tragis rezim SBY selama 9 tahun pemerintahannya dalam menata ekonomi, ” kecamnya.

Akibatnya kebobrokan pemerintah dalam mengelola negara, maka terus terjadi penambahan hutang baru untuk menutupi defisit APBN dan membiayai impor. Utang Indonesia saat ini semakin menggunung dan tidak terbayarkan. “Sumber daya alam digerus mengakibatkan lingkungan rusak dan pertanian hancur. Bahan mentah diekspor mengakibatkan industri hancur, pendapatan negara dari sektor produktif merosot. Sementara APBN habis diambil rezim SBY dan antek-anteknya untuk memenangkan pemilu 2014, ” tegasnya.

Salamuddin menilai Indonesia sekarang dalam kondisi sekarat dengan utang yang terus menumpuk. Salamuddin juga menyayangkan devisa Indonesia, tanah, kekayaan alam.