Kegiatan Bisnis di ASEAN akan Dipermudah

Jelang AEC 2015

Rabu, 21/08/2013

NERACA

Jakarta - Menjelang datangnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015, para Menteri Bidang Ekonomi dari masing-masing negara hadir untuk menelaah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan terlaksananya integrasi ASEAN tahun 2015 dengan memperkuat posisi ASEAN pada perdagangan barang dan investasi intra-ASEAN, serta meningkatkan pergerakan jasa di ASEAN.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan bahwa kemudahan dalam menjalankan bisnis di ASEAN perlu ditingkatkan agar manfaatnya bisa dinikmati bersama. "Perdagangan barang intra-ASEAN harus terus ditingkatkan agar integrasi ASEAN benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh pengusaha Indonesia. Para Menteri Ekonomi ASEAN hadir di sini untuk memastikan adanya upaya untuk medorong fasilitasi perdagangan, termasuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang selama ini menjadi kendala bagi pengusaha ASEAN," ungkap Gita dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8).

Selain itu, Gita menjelaskan bahwa para Menteri Bidang Ekonomi ASEAN juga mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif di ASEAN untuk menarik investor di kawasan ASEAN dan non-ASEAN melalui perbaikan tata kelola di bidang investasi yang pro terhadap perlindungan investasi, promosi investasi, serta transparansi.

Lebih lanjut Mendag menjelaskan, menjadi kebanggaan sekaligus catatan bahwa Indonesia menjadi tujuan utama investasi yang paling menarik bagi para investor. "Investor-investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia antara lain dari Singapura dengan minat 36%, dan Malaysia (14%). Kondisi ini perlu dijaga agar target pertumbuhan nasional tahun 2013 dapat tercapai," tuturnya.

Gita memaparkan, para Menteri Ekonomi ASEAN juga menegaskan komitmennya dalam mendorong integrasi di sektor jasa yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian ASEAN. ASEAN berupaya untuk memperkuat langkah dalam menciptakan sektor jasa dengan memperluas akses pasar jasa dan menyusun berbagai instrumen saling pengakuan di beberapa profesi yang terdapat di ASEAN.

Posisi Terbawah

Di saat Pemerintah menginginkan kemudahan berbisnis di negara ASEAN, namun tidak bagi Indonesia. Pasalnya, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih belum beranjak dari posisi terbawah di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia berada di posisi 128 dunia atau posisi ketiga terakhir di ASEAN.

Hal itu terungkap dari laporan Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises yang diperoleh. Survei ini dilakukan Juni 2011-Juni 2012 menggunakan 10 indikator kemudahan bisnis terhadap 185 negara. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mencatat adanya perbaikan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dengan naik satu peringkat dibandingkan posisi setahun lalu.

Sayangnya, posisi tahun ini masih belum lebih baik dibandingkan hasil pemeringkatan dua tahun sebelumnya, di mana Indonesia berada di posisi 126 dunia. Untuk urusan memulai bisnis, Indonesia tercatat berada di posisi 166 dunia. Pada kategori ini, pengusaha yang akan memulai bisnis harus menyelesaikan 9 prosedur, 47 hari, dengan biaya 22,7% dari pendapatan per kapita. Sementara itu, untuk modal minimal harus disediakan rata-rata 42% dari pendapatan per kapita.

Dibandingkan mitranya di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masuk dalam urutan terbawah bersama Kamboja dan Filipina. Indonesia yang berada di posisi 128 dunia masih lebih baik dari Kamboja di posisi 133 dan Filipina 138. Kemudahan berbisnis Indonesia kalah jauh dibandingkan Singapura yang berada di posisi pertama dunia. Negara tetangga ini bahkan bertengger di posisi puncak selama 7 tahun terakhir. Indonesia juga harus mengakui kemudahan bisnis Malaysia dan Thailand yang masing-masing berada di peringkat 12 dan 18 dunia.

Bahkan, para pengusaha Inggris menemukan sejumlah kendala berbisnis di Indonesia. Hasil survei Kamar Dagang dan Industri Inggris (Britcham) menunjukkan, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia sangat rendah. Hasil survei terhadap senior manager dan chief executive officer dari 36 perusahaan besar menunjukkan, 65% responden menilai kemudahan menjalankan usaha di Indonesia masih bermasalah.

Ketua Britcham Haslam G. Preeston mengatakan, para pengusaha Inggris mengkhawatirkan seperti inefesiensi birokrasi, korupsi, ketidakpastian peraturan, serta peraturan perburuhan.