Tidak Berkualitas, Tetap Kontraktif

WALAU POSTUR RAPBN 2014 MENINGKAT

Jumat, 16/08/2013

Jakarta – Secara teori, defisit atau surplus APBN merupakan bagian dari kebijakan fiskal menghadapi situasi yang ada saat ini. APBN yang sehat juga harus dapat menjadi jangkar kestabilan ekonomi Indonesia ke depan. Namun, kalangan pengamat menilai RAPBN 2014 masih tidak berkualitas dan tetap kontraktif karena kurang mendorong pertumbuhan ekonomi.

NERACA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini (16/8) akan menyampaikan pidato Nota Keuangan Negara dan RAPBN 2014 di Gedung DPR, Jakarta. Pemerintah konon akan menekankan anggaran pembangunan infrastruktur dasar dan bantuan sosial yang lebih besar, sebagai upaya memperlebar ruang fiskal.

“Akan ada peningkatan RAPBN 2014 ini. Tapi saya belum bisa sebut detilnya karena tidak etis. Biar presiden yang memulai pidatonya besok (hari ini-Red.),” ujar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas) Prof Dr Armida Alisjahbana di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perencanaan anggaran akan lebih besar dialokasikan pada belanja infrastruktur dasar seperti sarana dan pra sarana transportasi. Juga hal yang sama untuk anggaran bantuan sosial dan pengembangan sumber daya manusia. Karena pada 2014 pemerintah akan memperlebar ruang fiskal.

Berdasarkan data yang dimiliki Armida, pada 2012 dengan anggaran pembangunan untuk infrastruktur sebesar Rp 11 triliun dapat menyerap 157.000 tenaga kerja ke sektor formal dalam setahunnya. “Penekanannya nanti pada industri padat karya di RAPBN 2014. Dengan begitu akan sangat banyak menurunkan angka pengangguran. Sekarang sih target maksimal angka kemiskinan tahun ini sebesar 6%. Tapi tahun depan saya yakin dapat menurun hingga 5,6% sampai 5,8% meski inflasi memang memberatkan,” ujarnya.

Namun, pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini menganggap selama APBN masih mengalokasikan belanja pegawai negeri sipil (PNS) lebih besar dibandingkan dengan belanja modal, maka APBN itu tidak berkualitas. Pasalnya, belanja pegawai tidak akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. "Apalagi kalau terjadi kenaikannya lebih banyak untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal, maka APBN 2014 akan sangat memprihatinkan," ujarnya.

Menurut Didiek, belanja modal yang bisa dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur. Saat ini, dari total dana pembangunan infrastruktur 2010-2014 sebesar Rp 1.400 triliun, realisasi infrastruktur fisik hanya 2% atau Rp 32,7 triliun. Itu pun habis hanya untuk membangun jalan dan irigasi yang rusak. Bukan untuk bangun pasar, bandar udara, pelabuhan atau infrastruktur lain yang dapat menunjang distribusi barang.

Dari jumlah APBN yang terus mengalami peningkatan, anggaran negara ternyata habis tersedot untuk mensubsidi BBM dan membiayai birokrasi. Padahal sejatinya, anggaran untuk membangun infrastruktur 20% dari total anggaran. "Dan itu pun masih kurang sebenarnya. Karena itu masih harus menggandeng swasta," ujarnya.

Dia menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah menyia-nyiakan sumber pendanaan APBN yang berasal dari pajak rakyat dan pengusaha. Mereka justru menghambur-hamburkan dana tersebut untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik hingga Rp 400 triliun.

Lebih lanjut, Didik menilai jika postur APBN 2013 tetap dijadikan sebagai latar belakang untuk membuat RAPBN 2014 maka akan tetap didominasi oleh kepentingan birokrasi dan tersandera oleh beban subsidi serta pembayaran utang.

Sebagai gambaran, dalam lima tahun terakhir rata-rata pendapatan negara meningkat sebesar 10,92%, sementara rata-rata belanja negara meningkat 14,55%. Ironisnya, kebijakan defisit anggaran saat ini tidak diperuntukkan untuk meningkatkan peran stimulus fiskal. "Padahal, stimulus fiskal dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis memprediksi, volume RAPBN 2014 akan naik seiring kebutuhan anggaran di beberapa sektor yang meningkat. Namun, tingginya volume anggaran ini tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan Indonesia.

“ Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur, tapi kita bisa melihat pembangunan ini tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Bahkan, pada APBN-P 2013 turun menjadi Rp 190 triliun dari APBN 2013 sebesar Rp 210 triliun dan hal ini membuktikan pengelolaan infrastruktur tidak berjalan dengan baik,” katanya.

Harry pun pesimistis dengan laporan dari presiden melalui nota keuangan dan RAPBN 2014 akan bisa mendongkrak pembangunan yang inklusif. Padahal presiden berjanji mengedepankan strategi pembangunan iklusif (pemerataan akses dan akses pembangunan).

Harry menyayangkan anggaran APBN selama ini hanya digunakan sebesar-besarnya untuk belanja birokrasi termasuk belanja gaji pegawai yang mencapai Rp 241 triliun. Dalam nota keuangan RAPBN 2014, dan diperkirakan belanja birokrasi ini akan naik sehingga akan membebankan anggaran negara.

Di sisi lain, Koalisi Aliansi Antiutang (KAU) menilai dalam RAPBN 2014 pemerintah dapat menaikan posturnya hingga Rp 1.500 T. Karena pada realisasi APBN tahun 2012 saja pemerintah bisa mencapai Rp 1.145 T. Tapi untuk mencapai angka tesebut diperlukan beberapa syarat yaitu, pemerintah harus mampu meningkatkan rasio pendapatan dari pajak, pendapatan non pajak dan meminimalisir belanja pegawai.

“Tidak ada celah bagi pemerintah untuk berutang jika pendapatan negara dapat dioptimalisasi. Misalnya dari pajak saja selama ini pemerintah hanya mampu meraih sekitar 12% per tahunnya. Padahal IMF melihat potensi pendapatan pajak kita bisa mencapai 21%,” ungkap Koordinator KAU Dani Setiawan saat peluncuran buku APBN Konstitusi 2014, kemarin.

Minimnya pendapatan pajak negara menurut Dani, pertama karena selama ini pemerintah tidak pernah mendorong dengan serius para pekerja di wilayah non formal menjadi pekerja formal. Padahal dengan tumbuhnya jumlah pekerja formal negara dapat meningkatkan jumlah wajib pajak pribadi. Dia meminta sedikitnya pemerintah dapat meningkatkankan jumlah WP menjadi 2,5 juta dalam dua tahun ke depan.

Dani meminta perhatian pemerintah pada anggaran belanja pagawai adalah skema tunjangan hari tua. Dia melihat pada APBN 2013 terdapat anggaran Rp 77,3 T atau 32% dari belanja pegawai dialokasikan untuk membiayai pegawai yang sudah tidak produktif. “Skema hari tua jelas memberatkan APBN. Masa sepertiganya saja hanya untuk bayar pensiun,” katanya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan bahwa percuma kalau RAPBN naik jika porsi-porsi yang ada di dalamnya tetap. “Porsi belanja modal harusnya ditingkatkan, sementara belanja pegawai dikurangi. Subsidi energi harusnya dapat ditekan, sementara subsidi non-energi perlu untuk ditingkatkan,” ujarnya, kemarin.

Nilai RAPBN yang meningkat, kata Telisa, memang baik jika terjadi peningkatan. Namun masih kurang berefek kalau porsinya begitu-begitu saja. Presiden SBY harusnya membuktikan slogannya pro growth pro poor.

Pertumbuhan Ekonomi

Para pengusaha menilai target pertumbuhan ekonomi versi pemerintah tidak realistis. Angka 6,5% diragukan bisa tercapai tahun depan. Faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian global, berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi perekonomian Indonesia. "Itu ngukurnya dari mana? Kondisi perekonomian sedang terpuruk begini," ujar Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemarin.

Dia menanggapi data asumsi makro yang sebelumnya telah disepakati pemerintah bersama DPR, antara lain target pertumbuhan ekonomi pada 2014 berkisar pada level 6,4% hingga 6,9%. Bahkan Menkeu Chatib Basri memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling realistis sebesar 6,4%.

Sofjan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan versi pengusaha paling realistis berkisar di level 5,5%-5,7%. Kisaran angka tersebut, menurut Sofjan, karena pengusaha melihat hingga kemungkinan skenario terburuk. Pengusaha tidak mau menetapkan target terlalu tinggi tetapi tidak tercapai. "Percuma menetapkan target tinggi tetapi di tengah jalan dipangkas," ujarnya.

Alasan target pertumbuhan pemerintah tidak realistis, kata Sofjan, ada pada kondisi penerimaan dan pemasukan negara yang tidak seimbang. "Kita itu besar pasak daripada tiang," katanya. Kalau pemerintah tidak berhati-hati dan menetapkan target yang terlalu tinggi, dia khawatir akan terjadi defisit anggaran.

"Buat apa menaikan postur APBN,kalau tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Seharusnya pemerintah tidak selalu menaikan APBN kalau cuma buat bayar gaji pegawai dan bayar utang luar negeri," ujarnya.

Lebih jauh lagi Sofjan mengungkap sudah pasti pemerintah menaikan APBN 2014 karena tahun depan akan ada pemilu.Namun sampai saat ini belanja pemerintah masih bisa dikatakan tidak produktif seperti belanja barang dan belanja modal, masih cukup rendah. lulus/iqbal/mohar/bari/iwan